Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kepala BPKAD Kota Jayapura: Tak ada payung hukum membayar tunjangan guru

Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay mengatakan, tidak ada payung hukum yang dapat digunakan untuk membayar tunjangan 2018, para guru SMU (SMK) jika pembayaran dibebankan kepada pihaknya.

“Kalau (pembayaran tunjangan) dikembalikan ke kabupaten (kota), kami tidak punya payung hukum untuk menganggarkannya,” kata Adolf Siahay, Kamis (21/2/2019).

Selain itu menurutnya, secara organisasi, Bidang Pendidikan Menengah sudah dialihkan ke provinsi, tidak ada lagi di Dinas Pendidikan kabupaten (kota).

“Namanya uang itu bisa, tapi mau menggunakan payung hukum apa untuk anggarannya. Tidak bisa salah peruntukan, harus jelas,” ujarnya.

Loading...
;

Katanya, dalam Peraturan Meteri Keuangan nomor 127 tahun 2017, yang dikeluarkan September 2017, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalihan sudah dianggarkan ke provinsi. Untuk Papua pada 2017, pengalihan SMU (SMK) tidak dianggarkan dalam APBD provinsi sehingga ditarik (tambahan DAU) dikembalikan ke kabupaten (kota).

Namun lanjutnya, itu terjadi hanya untuk 2017, karena pada 2018 proses pengalihan sudah dilakukan sehingga anggaran 2018, gaji guru masuk dalam DAU provinsi. Hanya saja tidak dapat dipastikan nominalnya karena penganggaran gaji guru SMU (SMK) bentuk anggarannya gelondongan (tidak terperinci).

Yang bisa dipastikan adalah dana Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK fisik maupun reguler untuk SMU, DAK penugasan untuk SMK, DAK fisik afirmasi untuk SMU (SMK), non fisik untuk sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru, sudah ada di provinsi.

“Berarti tahun anggara 2018 dan 2019 uangnya sudah ada di provinsi, secara aturan sudah di sana karena sudah ada pengalihan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda mengatakan, pihaknua belum dapat memastikan kapan pembayaran tunjangan 2018, guru SMU (SMK) di enam kabupaten di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Hingga kini belum ada kejelasan kapan dibayar. Kami masih menunggu seperti apa petunjuk pimpinan,” kata Elias Wonda.

Menurutnya, kini yang masih menjadi perdebatan apakah pembayaran tunjangan itu kewajiban provinsi atau kabupaten (kota).

“Provinsi lain sudah melakukan pengalihan kewenangan pengelolaan SMU (SMK) sejak 2017. Papua waktu itu menolak, dan pengalihan kewenangan di Papua baru dilakukan 2018, sesuai putusan MK. Sejak saat itu untuk gaji guru, kami mulai kami bayarkan dari DPA kami,” ucapnya. (*)

 

Editor       : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top