HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kepala daerah di Papua diminta tak jual beli jabatan

Suasana rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di Papua untuk tidak melakukan pergantian jabatan tanpa prosedur, atau memberlakukan cara jual beli jabatan hanya untuk memperkaya diri.

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution menyampaikan, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan, silahkan dilaporkan ke KPK.

“Saya sudah mendapat bocoran soal ini, sekdanya ada tetapi yang diakui orang lain, lalu sekda ngapain apa hanya jadi patung saja. Yang merasa melakukan ini, ya siap-siap saja,” kata Adliansyah saat rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD di Jayapura, Selasa (21/5/2019).

Ia memberikan contoh, kasus Bupati Nganjuk, Bupati Cirebon, dan Bupati Klaten yang terbukti telah melakukan jual beli jabatan. “Sekali putar 60 Miliar rupiah mengalir, pengepulnya bisa anaknya, saudara dekatnya, menantunya dan lainnya. Jadi tolong jangan lakukan itu,” ujarnya.

Menurut ia, jual beli jabatan itu hanya istilah, tapi kalau sudah bicara soal penerimaan ada di depan, tengah dan belakang sehingga sama saja dengan gratifikasi.

Loading...
;

“Mau tidak diminta atau diminta sama saja, itu sama saja gratifikasi. Jadi saya minta manajemen ASN ini benar-benar dijadikan acuan,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Adlinsyah meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk segera merespon Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang terbukti korupsi dan berkuatan hukum tetap.

Sebab kata ia, sampai saat ini baru 12 kabupaten yang melaporkan yakni Kabupaten Keerom (9) , Paniai (4), Mappi (2), Intan Jaya (0) atau tidak ada ASN status inkrah, Jayawijaya (1), Supiori (10), Boven Digoel (4), Waropen (14), Sarmi (4), Nabire (6), Biak Numfor (17), dan Kepulauan Yapen (3).

“Saya lihat Kabupaten Biak ini paling banyak. Untuk itu, saya minta provinsi, kabupaten dan kota yang belum merespon SKB tiga menteri ini agar segera dilakukan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan pemerintah provinsi Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi.

Hal itu dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan antara lain meluncurkan  kebijakan e-Government dengan digabungnya sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP.

“Hal ini bertujuan dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan negara/daerah, tetapi yang tidak kalah penting adalah akan berdampak pada semakin baiknya tata kelola pemerintahan,” kata Tinal.

Untuk itu, dirinya mengajak setiap kepala daerah di Papua komitmen dan konsisten melaksanakan program pemberantasan korupsi, yang dirancang untuk membangun suatu sistem pemerintahan baik, bersih, transparan dan akuntabel. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top