HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kepala Kesbangpol Papua Barat diminta pahami aturan hukum

Empat dari enam Anggota MRPB pemenang gugatan PTUN Jayapura dan MA, saat memperlihatkan amar putsuan MA kepada awak media di Manokwari, belum lama ini. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Tim kuasa hukum enam anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) pemenang gugatan SK Gubernur Papua Barat dan SK Mendagri, menyayangkan pernyataan kepala Kesbangpol Papua Barat, tentang status kliennya dalam menjalankan putusan inkrah Mahkamah Agung (MA).

Yulianto, ketua tim kuasa hukum enam anggota MRPB kepada Jubi mengatakan, Kepala Kesbangpol Papua Barat, Baesara Wael, seharusya membaca dan memahami secara utuh tentang isi gugatan dari enam kliennya sebelum menyampaikan pendapatnya ke publik.

Pasalnya, pendapat yang tidak sesuai dengan latar belakang, isi, tujuan hingga putusan, bisa memberikan informasi ‘sesat’ kepada publik yang sedang menanti-nantikan waktu pelantikan enam kliennya.

“Kalau hanya sebatas baca petikan dalam Amar putusan MA tapi tidak melihat secara utuh perdebatan dan pertimbangan hakim dalam isi putusan, akibatnya informasi yang disampaikan juga bisa menyesatkan pembaca (publik),” ujar Yulianto kepada Jubi, Jumat (9/8/2019) melalui sambungan telepon.

Loading...
;

Dia menegaskan, status enam kliennya bukan PAW (Pergantian Antar Waktu), tapi  harus dilantik oleh Menteri dalam negeri, karena keenam kliennya adalah para calon anggota MRPB yang sepatutnya di lantik pada bulan November 2017. Dan itu sah berdasarkan putusan MA.

Lanjut Yulianto yang disebut PAW diberlakukan kepada Pejabat Lembaga yang berhalangan tetap atau meninggal dunia. Hal ini ditegaskan Yulianto berdasarkan poin-poin petikan dalam Pasal 19;20;21 dan 26, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2004 tentang MRP.

“Yang saya ingin sampaikan, bahwa Kesbangpol Papua  Barat jangan buat ‘jalan sesat kedua’, dan  membuat sesat opini publik. Klien saya, adalah orang-orang yang seharusnya dilantik. Bukan PAW. Karena yang disebut PAW itu  kalau dia meninggal dunia,” ujarnya tegas.

Dia juga mengatakan, ketua MRPB tidak punya kewenangan untuk melantik kliennya. Karena yang berwenang sesuai putusan MA, adalah Menteri Dalam Negeri yang saat ini dijabat oleh Tjahjo Kumolo. Sehingga, pelantikan enam kliennya wajib dilakukan tanpa syarat.

“Tidak perlu ada syarat-syarat lagi, karena (6 anggota MRPB) sudah memenuhi syarat dan berketetapan hukum tetap (inkrah). Dan Ketua MRPB tidak punya kewenangan sama sekali untuk melantik, karena yang berhak melantik adalah Menteri dalam Negeri. Jangan diputar balik lagi prosenya,” tuturunya.

Dia juga berharap, para pejabat Negara yang berkaitan dalam putusan perkara gugatan kliennya, agar tidak sebatas berkomentar tapi dibuktikan. Sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Negara yang patuh dan taat hukum bisa tercapai. Jika kemudian, pelantikan enam kliennya tak berujung, maka sebagai kuasa hukum, Yulianto akan menyurati Presiden RI.

“Jika pak Tjahjo Kumolo belum bisa bersikap untuk melantik klien kami, maka kami siap surati Presiden RI Joko Widodo, karena putusan MA sudah jelas tidak dapat diintervensi. Meski, masih ada upaya hukum lain, tapi laksanakan dulu putusan yang ada,” ujarnya.

Sementara, Pengamat hukum tata Negara, Dr Andi Mulyono, MH di Manokwari mengatakan, pelantikan enam anggota MRPB wajib dilaksanakan untuk menjalankan putusan MA. Kerena berkaitan dengan hak pemberlakuan hukum setiap warga Negara tanpa terkecuali.

Diapun secara umum menyatakan tidak perlu ada desakan untuk melaksanakan keputusan pengadilan tertinggi (MA). Karena kata Andi, ini merupakan kewajiban. Hal itu juga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang setiap pejabat di instansi Negara/ lembaga tertentu yang berada dibawah NKRI. Dasarnya, sesuai Pasal 17 dan 18 bagian ke 7 (tujuh) Penyalahgunaan Wewenang UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

Diapun mengingatkan,  bahwa 21 hari pasca putusan MA para pihak yang terlibat dalam isi perkara gugatan yang telah berketetapan hukum tetap, jangan sampai menyalahgunakan wewenang, seperti menerima hak dan lain sebagainya, karena hal tersebut ada dampak hukumnya seperti penyalahgunaan keuangan negara.

“Siapa lagi tempat dicarinya kedilan, jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Saya tidak lihat siapa dan lembaga manapun, tapi saya berbicara tentang hak asasi manusia yang sama di mata hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi Jubi.

Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Papua Barat, Baesara Wael mengatakan, pelantikan enam anggota MRPB diantaranya, Leonard Yarolo, Yafet V.Wainarisi, Ismael I.Watora, Lusiana I.Hegemur, Aleda A.Yoteni dan Rafael Sodefa, merupakan kewenangan Lembaga MRPB berdasarkan tata tertib internal lembaga tersebut. Di mana ke enam anggota MRPB dianggap berstatus sebagai PAW (pergantian antar waktu). (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top