HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kepemilihan tanah tanpa surat pelepasan adat tidak sah

Kepemilihan tanah tanpa surat pelepasan adat tidak sah

Foto ilustrasi – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua menyatakan kepemilikan tanah yang tidak disertai dengan dokumen surat pelepasan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat adalah tidak sah. Hal itu berlaku baik untuk kepemilikan tanah oleh perusahaan atau badan hukum, maupun kepemilikan tanah oleh orang perorangan.

Hal itu dinyatakan Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua Demas Tokoro di Jayapura, Papua, pada Selasa (18/6/2019). “[Kepemilikan tanah yang] tidak ada [surat] pelepasan [dari pemilik hak ulayat adalah] tidak sah, demi hukum. Kepemilikan itu illegal,”ungkap Demas Tokoro.

Tokoro menyatakan siapapun pihak bisa saja mengeluarkan surat pelepasan yang mengatasnamakan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Akan tetapi, Tokoro menyatakan MRP merupakan lembaga yang berwenang menjalankan proses pembuktian klaim hak ulayat yang diajukan masyarakat adat di Papua.

Tokoro menyatakan wewenang itu didasarkan ketentuan Pasal 20 huruf e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Aturan itu menyatakan MRP memiliki tugas dan wewenang untuk “memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.”

Tokoro menyebut MRP akan menjalankan wewenang itu dengan memfasilitasi upaya verifikasi dan penelusuran proses pelepasan tanah dari masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dalam proses itu, MRP akan memastikan ada tidaknya surat pelepasan, identitas pembuat surat pelepasan, waktu pembuatan suarat pelepasan. MRP juga akan memerika apakah pihak yang membuat surat pelepasan itu merupakan orang yang secara adat memiliki wewenang untuk membuat surat pelepasan tanah.

“Ketika salah satu kriteria itu tidak terpenuhi, kepemilikan tanah oleh perusahaan atau badan hukum maupun orang perorangan adalah tidak sah,” ujar Tokoro, yang mencontohkan proses pembuktian klaim ulayat marga Tanawani atas persil tanah seluas 2 hektar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tanah itu sejak 1979 dikuasai PT Pertamina. Upaya klarifikasi dan verifikasi yang dijalankan pada 26-27 Mei 2019 itu mendapati PT Pertamina maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memiliki surat pelepasan tanah dari marga Tanawani selaku pemilik hak ulayat.

Rudolf Tanawani, salah satu pihak yang mengajukan pengaduan klaim hak ulayat ke MRP meyatakan langkah MRP itu menjadi pintu emas bagi masyarakat adat untuk merebut kembali hak ulayat mereka. Tanawani mencontohkan sengeketa tanah ulayatnya dengan PT Pertamina itu.

“Saya [adalah] contoh. Saya membuat pengaduan kepada MRP, dan MRP bicara dengan PT pertaminan  dan Badan Pertanahan Nasional pada akhir Mei di Serui. Sekarang, Pertamina sudah mengakui tanah 2 hektar itu milik keluarga Tanawani, atas nama saya, Rudolf Tanawani,” ungkapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)