HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kepentingan politik penyebab Kabupaten Mambra masuk ke Saireri

Anggota DPR Papua dari 14 kursi pengangkatan perwakilan Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra), utusan dari wilayah adat Saireri, Yotam Bilasi – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua dari 14 kursi pengangkatan perwakilan Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra), utusan dari wilayah adat Saireri, Yotam Bilasi menduga dimasukkannya Mamberamo Raya ke wilayah adat Saireri karena kepentingan politik pihak tertentu.

Dalam peraturan daerah khusus (Perdasus) nomor 6 tahun 2014 terkait kursi pengangkatan di DPR Papua pada 2013 lalu, Kabupaten Mambra yang semula berada di wilayah adat Mamta-Tabi dimasukkan ke wilayah adat Saireri bersama Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor dan Supiori.

Ia mengatakan, sejak zaman dulu masyarakat adat Mamberamo berada di wilayah adat Mamta-Tabi bersama Kabupaten Sarmi, Jayapura, Keerom, dan Kota Jayapura.

Ketika Kabupaten Mambra resmi dimekarkan, 15 Maret 2007 dengan dasar hukum Undang-Undang nomor 19 tahun 2007, wilayahnya mencakup lima distrik dari Kabupaten Sarmi dan tiga distrik dari Kabupaten Waropen, yakni Distrik Waropen Atas, Sawai dan Benuki.

Loading...
;

“Saya menduga Kabupaten Mamberamo Raya masuk wilayah adat Sareri karena kepentingan politik. Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bagian dari wilayah adat Mamta-Tabi. Tidak mungkin tiga distrik mesti mengorbankan lima distrik,” kata Yotam Bilasi, Selasa (9/7/2019).

Ia berharap, dikembalikannya Kabupaten Mambra ke wilayah adat Mamta-Tabi dalam revisi Perdasus nomor 6 tahun 2014, yang sebelumnya telah direvisi menjadi Perdasus nomor 7 tahun 2016, dapat diterima oleh masyarakat distrik Waropen Atas, Sawai dan Benuki.

Katanya, tidak mungkin mengorbankan masyarakat lima distrik lain di Kabupaten Mambra untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kesalahan menempatkan Kabupaten Mambra dalam wilayah adat, mesti segera diperbaiki agar tidak terus menjadi polemik.

“Kami terima kasih kepada Bapemperda DPR Papua yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Mamberamo Raya. Mengembalikan Mamberamo Raya ke wilayah adat Mamta-Tabi,” ujarnya.

Menurut Yotam Bilasi, sebenarnya dengan mengambil lima distrik dari Kabupaten Sarmi, pemekaran Kabupaten Mamberamo Raya ketika itu sudah memenuhi syarat administrasi.

“Tiga distrik itu awalnya direncanakan untuk dimekarkan menjadi satu kabupaten, namun tidak memenuhi syarat. Akhirnya para tokoh adat dan tokoh masyarakat dari ketiga distrik kemudian meminta bergabung dengan Kabupaten Mamberamo Raya,” ucapnya.

Anggota Bapemperda DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan dalam pembahasan revisi Perdasus kursi pengangkatan di DPR Papua bersama eksekutif beberapa waktu lalu, Kabupaten Mambra dikembalikan ke wilayah adat Mamta-Tabi.

“Revisi Perdasus kursi pengangkatan ini telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP menyetujui Kabupaten Mamberamo Raya dikembalikan ke wilayah adat Mamta-Tabi,” kata Tan Wie Long.

Menurutnya, masyarakat adat dan mahasiswa Mamberamo Raya menyatakan mendukung revisi Perdasus kursi pengangkatan ini. Jika masih ada pihak yang memperdebatkannya, Bapemperda DPR Papua akan mengundang pihak adat Kabupaten Mambra menjelaskan sejarah kabupaten tersebut.

“Selama ini masyarakat Mamberamo Raya mempertanyakan alasan mendasar kabupaten mereka digabungkan dalam wilayah adat Saireri, dalam Perdasus kursi pengangkatan DPR Papua,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top