Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kerjasama dengan Peradi, MRP dinilai justru tak berdayakan OAP

Ilustrasi orang asli Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum Dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengkritik langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) yang bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (Peradi)  untuk menjamin hak-hak masyarakat adat dan orang asli Papua (OAP). Ia menilai ini tak tepat.

Ia mengatakan, jika MRP benar-benar peduli terhadap OAP, mestinya tidak perlu menjalin kerjasama dengan Peradi namun memanfaatkan advokat OAP yang ada di Papua.

“Kalau bicara kepentingan orang asli Papua, kenapa bukan para pengacara di Papua yang selama setiap mengadvokasi orang asli Papua saat menghadapi masalah hukum yang digandeng MRP. Kan pengacara itu mayoritas anak-anak asli Papua,” kata Kadepa kepada Jubi, Selasa (22/10/2019).

Menurut Kadepa, beberapa lembaga di Papua yang selama ini setia mendampingi orang asli Papua ketika menghadapi proses hukum di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) dan beberapa lainnya.

Loading...
;

“Kan ada pengacara asli Papua semisal Gustaf Kawer, Emanuel Gobai, Ibu Anum Siregar dan beberapa pengacara lain di Papua yang selama ini selalu setia mendampingi orang asli Papua. Mereka ini yang tahu persis masalah di kalangan masyarakat asli Papua. Tidak perlu organisasi lembaga hukum dari Jakarta,” ujarnya.

Katanya, meski kerjasama dengan Peradi merupakan kewenangan MRP secara kelembagaan, akan tetapi sebagai mitra pihaknya merasa perlu memberikan masukan.

“Selama ini saya lihat lembaga-lembaga hukum ini (Peradi.red) seakan tidak peduli saat ada orang asli Papua bermasalah hukum. Hanya secara individu ada anggota Peradi yang peduli. Selain itukan, Peradi ini ada beberapa versi. Saya khawatirkan nantinya dapat menimbulkan masalah,” ucapnya.

Sebelumnya, MRP menandatangi kerjasama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Peradi yang diketuai Luhut MP Pangaribuan di Jakarta pada Rabu (16/10/2019).

Ketua MRP, Timotius Murib melalui rekaman yang diterima Jubi mengatakan, kerjasama kedua pihak sangat penting, mengingat banyaknya rakyat Papua yang berhadapan dengan masalah hukum.

“Kerjasama itu berfokus kepada upaya advokasi masalah hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Timotius Murib.

Menurutnya, sejak 1969 hingga kini rakyat Papua menghadapi banyak masalah terkait persoalan politik. Masyarakat terus menjadi korban atas nama perbedaan ideologi dan pilihan politik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan hasil hutan, pertambangan, maupun perkebunan di Papua dinilai gagal berkontribusi kepada pembangunan di Papua.

“Kebijakan itu justru menyebabkan terjadinya pembabatan hutan yang mengabaikan hak masyarakat adat, dan menimbulkan berbagai konflik agraria di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Demas Tokoro, Ketua Kelompok Kerja  Adat MRP mengatakan perjanjian kedua pihak itu termasuk kesepakatan kedua lembaga berkerjasama dalam advokasi bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, khususnya bagi para mahasiswa Papua yang berada di Surabaya, Malang, Semarang, Jogjakarta, Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Kedua belah pihak juga akan bekerjasama melindungi hak orang asli Papua dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan dan/atau kekerasan. Kerjasama itu meliputi pemberian advokasi bantuan hukum melalui upaya litigasi dan non litigasi atas pelanggaran HAM orang asli Papua, khususnya hak-hak mahasiswa orang asli Papua yang berada di Papua maupun di luar Papua. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top