Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kerusuhan Honiara 2019 dan peran bantuan asing

Pemilihan Sogavare sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon, memicu kerusuhan di Honiara dan desakan untuk perubahan. – Australian National University/Development Policy Centre/Flickr CC BY 2.0

Papua No. 1 News Portal | Jubi

 Oleh Terence Wood

Pada 24 April tahun ini, Manasseh Sogavare dinyatakan sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon. Kemenangan ini memicu protes, pada awalnya, dan kemudian kerusuhan dan penjarahan. Mengapa?

Kerusuhan itu sebagian besar adalah ekspresi kemarahan yang tidak terlalu jelas – massa diberdayakan karena mereka memiliki banyak pendukung di pihak mereka. Penjarahan itu oportunistik – orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tetap bagaimana dengan protes itu sendiri? Mengapa orang-orang marah? Mengapa mereka protes?

Rekaman video dari protes pertama di hadapan parlemen yang beredar menyediakan pencerahan terkait protes itu. Di sela-sela desakannya agar massa tidak melempar batu, salah seorang pengunjuk rasa, seorang juru bicara, dengan penuh amarah membandingkan keadaan ekonomi para pengunjuk rasa, dengan situasi para politisi yang baru terpilih, seraya mengatakan dalam bahasa Pijin, ”Sogavare harus mundur. Hanya itu yang kita perlukan. Kita ingin (Perdana Menteri) yang baru.”

Masalah para pengunjuk rasa dengan Sogavare itu bukan keberatan mereka secara pribadi; dia dulunya adalah seorang politisi yang populer, tetapi pada 2019 ini, dia kembali terpilih sebagai perdana menteri untuk keempat kalinya. Bagi para pemrotes ia adalah bukti perwujudan dari status quo. Video itu berakhir dengan para pengunjuk rasa berteriak, “kita perlu perubahan, kita perlu perubahan!”.

Loading...
;

Tidak ada alasan apa pun yang membenarkan kekerasan, vandalisme, dan penjarahan yang terjadi. Namun para demonstran yang pertama itu ada benarnya. Mereka memang perlu perubahan.

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Kepulauan Solomon telah meningkat sejak puncak the Tensions (sebutan untuk periode kerusuhan sipil yang berkepanjangan di Kepulauan Solomon), tetapi perkembangan perekonomiannya melambat dalam beberapa tahun terakhir, dan PDB per kapita negara itu belum bisa kembali seperti awalnya pada 1990-an. Indeks PDB per kapita adalah ukuran kesejahteraan manusia yang tidak sempurna. Tapi indeks itu dapat digunakan dalam pembahasan ini. Perubahan bagi sebagian besar orang di Kepulauan Solomon harus mencakup perkembangan secara ekonomi. Ekonomi yang stagnan tidak akan memberi mereka makanan.

Menurut data Bank Dunia tentang keefektifan pemerintah di Kepulauan Solomon – Bank Dunia memiliki indikator tata kelola lainnya dan, sejujurnya, Kepulauan Solomon telah mengalami peningkatan dalam beberapa ukuran itu, tetapi keefektifan pemerintah adalah indeks yang paling relevan dalam menjelaskan protes atas pemilihan kembali PM Sogavare – indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membantu rakyatnya secara teratur.

Dengan ekonomi yang mandek dan pemerintah yang dilihat memiliki kemampuan terbatas untuk membantu rakyatnya, ada dorongan untuk perubahan di Kepulauan Solomon. Terutama bagi mereka yang berada di bagian bawah perekonomian. Protes dan keinginan untuk perubahan itu tidak mengejutkan

Apa artinya hal ini bagi bantuan asing? Ekonomi yang mandek yang berujung pada protes dan kerusuhan tidak kedengaran bagus. Namun lembaga-lembaga bantuan memang berangan-angan untuk menjadi agen perubahan.

Untuk mengakui upaya yang dilakukan pekerja lembaga-lembaga bantuan, beberapa bantuan asing memang berhasil membantu membangun Kepulauan Solomon. Seperti yang saya tekankan sebelumnya, aspek tata kelola negara itu telah meningkat, dan bantuan asing, bersama dengan kerja keras pegawai-pegawai negeri sipil Kepulauan Solomon dan beberapa bagian dari masyarakat sipil, layak menerima pujian dalam hal ini.

Bantuan asing juga membantu di beberapa bidang lain: kualitas pemilihan umum dan program pengendalian malaria, adalah dua contohnya. Bantuan asing dapat menolong. Tapi bantuan tidak bisa melakukan segalanya. Meskipun begitu, sangat sulit untuk melihat rasa frustrasi para pengunjuk rasa itu, dan mengamati data yang menunjukkan stagnasi, dan tidak bertanya-tanya: bisakah bantuan asing memberikan kontribusi lebih banyak?

Pemerintah Australia juga mengajukan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Menurut perkiraan saya, berdasarkan data dari OECD Creditor Reporting System, dari 2003 hingga 2014, sekitar 75% dari bantuan bilateral Australia pada Kepulauan Solomon dihabiskan dalam bidang pemerintahan.

Dalam tahun anggaran ini, menurut Orange Book terkini, hanya 28% dari bantuan yang diberikan akan dialokasikan untuk pemerintahan. Beberapa bantuan di bidang tata kelola pemerintahan berhasil di masa lalu, sementara beberapa masih perlu dilanjutkan, masuk akal untuk menggeser fokus bantuan itu dan mencoba sesuatu yang baru.

Masalahnya sekarang adalah bahwa bantuan Pemerintah Australia tampaknya telah bergeser, dari pemerintahan dan berpusat pada infrastruktur. Prioritas yang tidak semestinya atas infrastruktur seperti ini akan menjadi kesalahan yang besar. Tanpa mengesampingkan motif-motif sebagai donor, proyek infrastruktur berskala besar itu sulit dilaksanakan di negara-negara dengan tata pemerintahan yang belum matang seperti Kepulauan Solomon. Masih ada pendekatan lain yang jauh lebih baik.

Alternatif yang lebih baik bagi semua donor yang bekerja di Kepulauan Solomon, adalah untuk mengakui bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari – dan kemudian memastikan mereka membawa semangat pembelajaran dan fleksibilitas dalam pekerjaan mereka. Dalam praktiknya, hal ini berarti: tidak ada prioritas tetap untuk sektor tertentu. Jika upaya ini berhasil, maka bantuan itu dapat menjawab banyak kebutuhan: pembangunan ekonomi, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lagi. Tetapi negara donor perlu benar-benar bekerja jika mereka ingin melakukan hal ini. Negara-negara donor harus membiarkan faktor-faktor keperluan dan keberhasilan untuk mengarahkan fokus mereka, bukan preferensi mereka sendiri untuk jenis pekerjaan tertentu.

Fleksibilitas juga perlu dibarengi dengan pembelajaran. Dalam konteks yang menantang seperti Kepulauan Solomon, donor perlu meningkatkan komitmen mereka saat melakukan evaluasi – upaya-upaya yang tidak subjektif, yang benar-benar dapat membawa pengetahuan tambahan untuk membantu proses pengambilan keputusan, berdasarkan keefektifan, apakah suatu pekerjaan itu harus dilanjutkan, dihentikan, atau diubah.

Melakukan pembelajaran juga berarti negara donor perlu membangun keahlian negara mereka sendiri, dengan cara mempekerjakan lebih banyak staf yang mengenal negara itu dengan baik, serta menerapkan sistem yang bisa mempertahankan hal-hal yang dipelajari dari proyek-proyek sebelumnya.

Selain itu, pembelajaran juga berarti mempekerjakan lebih banyak staf. Hal ini akan menaikkan pengeluaran, tetapi juga akan memberi staf lebih banyak waktu untuk belajar, membangun koneksi, dan mengambil keputusan di negara-negara di mana memberikan bantuan dengan baik adalah capaian yang sulit.

Apa yang saya sarankan bukanlah alternatif yang ekstrem; pendekatan ini akan cocok dengan pendekatan seperti Problem Driven Iterative Adaptation. Saran saya juga tidak terkait dengan ideologi politik tertentu. Saran saya ini praktis.

Sebagian dari bantuan asing sudah membantu Kepulauan Solomon. Beberapa bantuan lainnya akan terus membantu Kepulauan Solomon. Tetapi pendekatan kita dalam memberikan bantuan harus berubah, jika kita ingin bantuan kita untuk berkontribusi pada satu hal saja, hal yang paling dibutuhkan Kepulauan Solomon, yaitu perubahan. (Development Policy Centre, Australian National University)


Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top