Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kesetaraan gender: pengaruh asing yang ditolak Vanuatu

Selama ini budaya dan agama telah digunakan untuk mengecualikan perempuan dari dunia politik dan ruang publik. – Development Policy Centre/ EU Civil Protection and Humanitarian Aid/Flickr CC BY-SA 2.0

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Kerryn Baker

Vanuatu adalah salah satu dari tiga negara di Pasifik (dan di seluruh dunia) yang tidak memiliki perwakilan perempuan di parlemen nasionalnya. Sejak merdeka pada 1980, hanya lima perempuan yang pernah terpilih menjadi anggota legislatif beranggotakan 52 kursi tersebut. Dalam dua pemilihan umum terakhir, pada 2012 dan 2016, tidak ada satu orang kandidat perempuan pun yang berhasil.

Peraturan RUU Temporary special measures (TSM), atau kuota gender, adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menaikkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Kebijakan ini bukan hal yang baru di Vanuatu – dalam amandemen 2013 untuk UU pemerintah lokal, Municipalities Act, memperkenalkan peraturan TSM di dewan kota Port Vila, dimana lima kursi dewan dialokasikan untuk perempuan, lalu disusul dengan empat kursi diperuntukkan bagi perempuan di dewan kota Luganville. Keberhasilan implementasi TSM di tingkat pemerintah kota madya di Vanuatu dimungkinkan oleh upaya keras koalisi Women in Shared Decision-Making (WiSDM).

Meneruskan keberhasilan implementasi TSM di tingkat kota, kampanye agar TSM juga diperkenalkan di badan legislatif tingkat provinsi dan nasional telah dicoba. Dalam upaya terbaru ini, kampanye ‘Vot Woman’, di Port Vila, mengajukan petisi yang ditandatangani oleh 328 orang, kepada anggota-anggota parlemen, mendesak disahkannya RUU TSM untuk memastikan kuota 50 % keterwakilan perempuan di Parlemen.

Loading...
;

Kampanye ‘Vot Woman’ ini telah memicu berbagai reaksi di Vanuatu. Beberapa komentator, melalui media sosial, telah mengkritik apa yang mereka pandang sebagai agenda yang didorong oleh asing. Kritikan ini semakin kuat akibat pernyataan pers empat perempuan terkemuka asli Ni-Vanuatu, yang bersama-sama menyatakan penolakan mereka atas RUU kuota 50 % yang diajukan dan mensinyalir bahwa organisasi-organisasi internasional sudah ikut campur dalam politik Vanuatu.

Berdasarkan surat kabar Vanuatu Daily Post, Menteri Dalam Negeri Andrew Napuat menyatakan kalau ‘Oxfam telah lewat batas dengan mencampur tangan urusan politik negara ini… semua orang tahu bahwa masalah ini dimulai oleh sebuah LSM’. Berbicara di Australian National University pada 6 November kemarin, Menteri Napuat mendesak agar ada proses konsultasi nasional yang lebih komprehensif sebelum TSM tingkat nasional bisa dimasukkan dalam agenda politik.

Dari tanggapan-tanggapan ini kita melihat pertentangan antara, di satu sisi, politik lokal dan nasional dengan, di sisi lain, apa yang dilihat sebagai agenda internasional. Norma-norma internasional tentang kesetaraan gender, yang berakar dalam dokumen-dokumen seperti Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) – yang sudah diratifikasi oleh Vanuatu sejak 1995 – dipandang sebagai sarana yang berguna bagi aktivis-aktivis lokal dalam memperjuangkan isu-isu terkait hak-hak perempuan, tetapi ini kadang tidak sejalan dengan persepsi lokal tentang norma dan hubungan gender. Selama ini budaya dan agama telah digunakan untuk mengecualikan perempuan dari dunia politik dan ruang publik, sedemikian rupa sehingga upaya untuk menyuarakan partisipasi politik perempuan, bahkan pergerakan yang dimulai dan dipimpin orang-orang lokal, langsung dipandang sebagai ide asing.

Hal ini dipersulit oleh kenyataan bahwa banyak kelompok perempuan yang bersandar pada pendanaan donor asing, untuk melaksanakan program-program dan kegiatannya, ini menyebabkan mereka bisa dituduh menjadi proksi bagi agenda asing. Situasi ini berlaku tidak hanya untuk pekerjaan perjuangan partisipasi perempuan dalam politik, tetapi dalam upaya perjuangan isu hak-hak perempuan secara lebih luas. Margaret Jolly, dalam tulisannya tentang perjuangan isu KDRT di Vanuatu, menerangkannya sebagai ‘sebuah proses politik dimana memiliki dukungan orang asing berisiko mengasingkan laki-laki yang ingin mereka pengaruhi’.

Tuduhan campur tangan asing dalam kampanye TSM itu bukan hanya dilaporkan terjadi di Vanuatu. Di Samoa, anggota blok oposisi menuduh pemerintah telah ditekan oleh PBB untuk mensahkan peraturan ‘10 persen’ PBB untuk memastikan agar ada batas minimum perwakilan perempuan di parlemen. Ketika memperkenalkan RUU untuk menciptakan kursi khusus bagi perempuan di Parlemen Papua Nugini, Dame Carol Kidu dituduh oleh seorang rekan sesama anggota parlemen sebagai ‘bidak AusAID.”

Kritikan terhadap proposal TSM ini membangkitkan kekhawatiran yang nyata dan penting tentang kelayakan dan relevansi sistem tersebut dalam konteks politik di Pasifik. Namun maraknya argumen ‘pengaruh asing’ menimbulkan pertanyaan tentang mana norma ‘asing’ dilokalkan dan mana yang tidak. Kekristenan, contohnya, adalah konsep non-pribumi yang telah dilokalkan secara menyeluruh di banyak budaya di Pasifik. Sistem pemerintahan konstitusional dan parlementer juga merupakan konsep yang diperkenalkan dari luar kawasan tersebut. Tampaknya, hanya isu-isu yang terkait dengan hak-hak perempuan yang menghadapi perlawanan khusus.

Melokalkan kesetaraan gender adalah perjuangan yang berkepanjangan bagi aktivis hak-hak perempuan di Vanuatu. Tujuan kampanye ‘Vot Woman’ ini sangat ambisius – seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu, meresmikan RUU TSM di tingkat nasional di Vanuatu memerlukan dukungan dari dua pertiga parlemen dan kalangan publik melalui proses referendum.

Meskipun ada banyak tantangan ke depannya, kampanye ini telah berhasil memulai debat publik tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Apakah ini akan berujung pada terpilihnya anggota parlemen perempuan dalam pemilu 2020, atau reformasi TSM di masa depan, masih harus ditunggu. (Development Policy Centre/ Australian National University)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top