Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua semakin merosot, bagaimana lima tahun lagi?

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua demisioner, Yunus Wonda khawatir saat pemilihan legislatif lima tahun mendatang atau pada masa jabatan anggota DPR periode 2024-2029, tak ada lagi keterwakilan orang asli Papua duduk di DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.

Kekhawatiran itu muncul ketika melihat hasil perolehan kursi orang asli Papua di DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barata periode 2019-2024.
Beberapa DPRD kabupaten/kota di Papua yang menurutnya, minim keterwakilan orang asli Papua, yakni di Kabupaten Sarmi, dari 20 kursi DPRD hanya tujuh orang asli Papua, di Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD hanya empat orang asli Papua, di Kabupaten Merauke dari 30 kursi, orang asli Papua hanya tiga orang.

Di Kota Jayapura, dari 40 kursi DPRD orang asli Papua hanya 13 orang, di Kabupaten Keerom dari 23 kursi DPPRD orang asli Papua hanya tujuh orang, dan di Kabupaten Jayapura dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya tujuh orang.

Sementara di Papua Barat katanya, dari 20 kursi DPRD Kabupaten Sorong keterwakilan orang asli Papua hanya tiga orang, di Kabupaten Fakfak dari 20 kursi DPRD orang asli Papua hanya delapan orang, di Kabupaten Raja Ampat dari 20 kursi DPRD, orang asli Papua hanya sembilan orang, di Kota Sorong dari 30 kursi DPRD orang asli Papua hanya enam orang, di Kabupaten Teluk Wondama dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 11 orang.

Loading...
;

“Saya prediksi dengan kondisi ini, keterwakilan OAP pada periode berikut di DPRD kabuaten/kota sudah tidak ada lagi. Anggota DPRD sudah tidak dihuni orang asli Papua,” kata Yunus Wonda saat menghubungi Jubi, Selasa (5/11/2019).

Ia khawatir, jika kondisi itu terjadi berdampak pada munculnya kecemburuan akibat kesenjangan, dan menyebabkan terjadinya konflik.

“Kita semua tidak sadar. Kalau jabatan kepala dinas dan lainnya kita beri ruang kepada siapa pun. Namun namanya jabatan politik, tidak boleh,” ujarnya.

Wonda mempertanyakan peran para bupati/wali kota di Papua saat pemilihan legislatif April 2019, sehingga tidak memikirkan bagaimana agar orang asli Papua dapat menjadi mayoritas dalam parlemen setempat.

“Ini membuktikan kita tak mampu mempertahankan identitas kita. Bukan karena dia seorang ketua atau tokoh partai politik, sehingga mesti mengutamakan partainya. Seorang tokoh politik harus melihat secara luas bagaimana identitas orang asli Papua tetap ada di tanahnya sendiri,” ujarnya.

Ia meminta para bupati di Papua merenungkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum bicara pembentukan provinsi. Katanya, jangan hanya mengejar kepentingan tertentu, sehingga tidak melihat jika orang asli Papua semakin tersingkir di tanahnya sendiri.

“Ini juga berkaitan dengan Perdasus rekrutmen politik yang sudah kami bawa ke Kemendagri namun tidak direspons. Ini dampaknya. Ini tanda pemerintah pusat ikut ingin melenyapkan orang asli Papua di tanahnya sendiri,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota DPR Papua, Emus Gwijangge. Menurutnya, semua para pengambil kebijakan di Papua mesti memikirkan kondisi ini, agar tidak menyebabkan terjadinya dinamikan yang tak diinginkan kemudian hari.

“Kami di DPR Papua pada periode lalu juga telah mengesahkan Raperdasus parpol lokal dan rekrutmen politik partai politik nasional di Papua terhadap orang asli Papua. Akan tetapi hingga kini perdasus itu masih terhambat di Kemendagri,” kata Emus Gwijangge.

Menurutnya, pihaknya belum mendapat jawaban pasti dari Kemendagri penyebab sejumlah Raperdasus yang dikonsultasilkan DPR Papua sejak beberapa tahun lalu belum diregistrasi. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top