Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Keterwakilan perempuan kunci masa depan PNG yang demokratis

Melinda Kanamon menerangkan tentang proyek Angau Redevelopment kepada PM James Marape dan Komisioner Tinggi Australia, Bruce Davis. – Lowy Institute/ The Interpreter/Johnstaff International

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Watna Mori

Beberapa bulan terakhir dunia politik Papua Nugini telah mengalami apa yang digambarkan sebagai ‘kekacauan’, ‘pergolakan, serta ‘krisis’ politik. Surat kabar The Australian bahkan menyebut serangkaian peristiwa di PNG itu sebagai ‘negara tetangga yang kemungkinan akan disintegrasi’. Bagi orang-orang Papua Nugini, itu hanyalah satu lagi ciri khas panggung politik nasional itu.

Sejak dulu dunia politik PNG adalah ‘haus man’ atau ‘boys club’. Organisasi yang didominasi laki-laki. Bagi banyak orang, terutama perempuan-perempuan PNG, pelajaran yang bisa diambil dari pergolakan politik baru-baru ini, adalah, bahwa lebih banyak perempuan yang diperlukan dalam politik PNG, dan perubahan ini harus dimulai sekarang.

Dalam tesisnya pada 2013 yang berjudul, Women and Politics in Presence: Case of Papua New Guinea,’ Mary Fairio, seorang peneliti isu gender di lembaga riset negara PNG, National Research Institute (NRI) PNG, mencari tahu mengapa PNG adalah salah satu negara dengan jumlah keterwakilan perempuan terendah di parlemen. Saat ini PNG tidak memiliki satu orang perempuan pun di parlemen, meskipun sudah tertulis jelas dalam konstitusinya yang mengabadikan penegakan HAM dan mengakui tujuan nasional, ‘kesetaraan dan partisipasi.’

Sebuah presentasi, pada 2002, oleh akademik dan spesialis gender asal PNG, Orovoe Sepoe, mengajukan beberapa pertanyaan, apakah dengan masuknya perempuan dalam badan legislatif akan membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan capaian pembangunan? Perbedaan apa yang dapat dibuat oleh perempuan dalam situasi saat ini?

Sudah ada sejumlah penelitian yang dilakukan, dan jurnal yang diterbitkan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, baik secara internasional maupun dalam negeri di PNG. Sepertinya fakta bahwa suatu negara demokratis, yang mengidentifikasikan dirinya dengan sendirinya sebagai demokrasi, memerlukan perwakilan dari setengah populasinya itu tidak cukup. Perempuan diberikan beban tambahan untuk menggambarkan bagaimana mereka bisa memberikan manfaat tambahan.

Loading...
;

Jumlah bahan yang ada tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik PNG, baik yang ditulis baik oleh perempuan PNG dan perempuan asing, itu mengagetkan dan membesarkan harapan. Pertanyaan tentang apa yang dapat dikontribusikan perempuan kepada bangsa itu, dengan berpartisipasi dalam politik cukup jelas ketika kita membaca karya-karya dari penulis seperti Sepoe, Anne Dickson-Waiko, Michelle Rooney, Kerryn Baker, Betty Lovai, Theresa Meki, Mary Fairio, Sarah Garap, Diane Korare, Gisele Maisonneuve, dan Jo Chandler.

Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih penting adalah ‘mengapa sulit bagi perempuan untuk terpilih di PNG?’. Tulisan Fairio menunjukkan sistem struktur politik di PNG yang membatasi kemampuan perempuan untuk memasuki dunia politik, serta faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi.

Masalah perubahan struktural dapat diselesaikan segera, sementara perubahan sosial, budaya dan ekonomi memerlukan waktu, mereka akan berubah, dan dapat dipicu oleh, perubahan struktural. Itu adalah tantangan bagi pemerintah Marape yang baru di PNG.

Ada beberapa proposal besar, selama beberapa dekade terakhir, untuk mengubah struktur politik di PNG, untuk memungkinkan partisipasi perempuan yang lebih besar dalam politik.

Pada 2009, Dame Carol Kidu, Menteri Pemberdayaan Masyarakat dalam era Somare, dan satu-satunya perempuan di parlemen, berupaya untuk menggunakan Pasal 102 Konstitusi PNG untuk mencalonkan tiga perempuan ke parlemen. Namun, penerapan Pasal 102 memerlukan dua pertiga suara parlemen, dan ia tidak berhasil mendapatkan dukungan itu.

Pada 2012, Kidu kembali berupaya melakukan perubahan struktural dengan mengajukan proposal agar 22 kursi dialokasikan untuk perempuan melalui RUU Kesetaraan dan Partisipasi, Equality and Participation bill. Proposal itu mendapatkan dukungan Perdana Menteri Peter O’Neill dan banyak diperbincangkan media. Namun, meskipun berhasil melewati tahap perkenalan pertama, mengesankan banyak pihak, namun proposal itu gagal melewati tahap parlemen berikutnya dan lalu diabaikan.

Kedua proposal pada 2009 dan 2012 itu adalah apa yang dikenal sebagai upaya khusus sementara atau temporary specials measures atau TSM, dan inilah yang didorong oleh NRI melalui programnya ‘Gender di PNG’ yang dipimpin oleh Fiona Hukula dan Elizabeth Kopel.

Patrick Kaiku, seorang dosen bidang politik di Universitas PNG, menulis bahwa gagalnya proposal 22 kursi itu disebabkan oleh kesalahpahaman di antara anggota parlemen dan juga masyarakat, tentang alasan mengapa proposal tersebut diperlukan. Kaiku berpendapat bahwa banyak retorika seputar RUU adalah ‘laki-laki versus perempuan’, dan bahwa diperlukan lebih banyak program sosialisasi dan konsultasi dengan publik mengenai RUU tersebut.

Saat ini ada dua proposal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Alphonse Gelu, Registrar Partai-Partai Politik, telah melobi pemerintah sejak 2017 untuk meloloskan perubahan Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates (OLIPPAC). Salah satu proposal dalam UU itu adalah bahwa 20% dari total jumlah kandidat yang dicalonkan oleh suatu partai politik itu harus perempuan. Gelu telah banyak menulis di surat-surat kabar nasional mengapa kantornya telah mengusulkan perubahan atas OLIPPAC ini.

Selain itu, pada Februari tahun lalu, pemerintah memerintahkan komisi PNG Constitutional and Law Reform Commission (CLRC) untuk meninjau kembali Organic Law on National and Local- Level Government Elections. Arahan itu datang dengan 12 kerangka acuan, dimana yang keempat adalah ‘perempuan dan perwakilan khusus di Parlemen’. CLRC, saat ini dipimpin oleh Dorothy Mimiko-Kesenga (Sekretaris) dan Michelle Taumpson (Wakil Sekretaris), telah menyelesaikan proses konsultasi dan laporannya sekarang berada di pada tahap penyelesaikan.

Pada Maret 2019, sebelum kehilangan jabatannya, O’Neill mengumumkan bahwa dalam pemilu nasional berikutnya pada 2022, akan suatu langkah dimana empat orang perempuan akan ditunjuk sebagai perwakilan regional, berdasarkan posisi mereka di dapil masing-masing (sebuah konsep yang sudah lama diberlakukan di Daerah Otonomi Bougainville). Kerangka kerja legislatif yang akan memungkinkan kedua langkah ini belum diumumkan, tetapi kemungkinan besar akan kita lihat dalam laporan CLRC.

Sesuatu yang jelas dari semua perkembangan ini, bagaimana pun, adalah bahwa sudah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dan peneliti dan komentator independen, banyak dari mereka adalah perempuan PNG, dan bahwa sudah ada proposal yang memadai. Yang tidak ada hanyalah kemauan politik.

Jika Pemerintah Marape benar-benar serius ingin menciptakan ‘bangsa Kristen kulit hitam terkaya’, perempuan harus menjadi equal participant karena, seperti yang diakui oleh PBB, ‘demokrasi memerlukan perempuan agar dapat benar-benar demokratis, dan perempuan memerlukan demokrasi jika mereka ingin mengubah sistem dan hukum yang menghalangi mereka, dan menghalangi masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai kesetaraan’. (The Interpreter by Lowy Institute)

Watna Mori adalah seorang pengacara yang bekerja di bidang HAM.


Editor: Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top