Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ketika hoaks dan provokasi menjadi “kambing hitam” di Papua

Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua di Amerika Serikat atau IMAPAUSA melakukan doa bersama dan unjukrasa menolak rasisme di sejumlah kota di Amerika Serikat pada 23-28 September 2019. – Dok. IMAPAUSA

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Alleb Koyau

Ada fenomena menarik saat ini di Papua, yang jika diamati, seolah mulai menjadi kultur aparat militer Indonesia dalam menyimpulkan penyebab setiap peristiwa demonstrasi damai yang berakhir ricuh. Ini soal naiknya pamor hoaks (penyebar) dan provokasi sebagai tersangka utama penyebab semua aksi penyampaian pendapat yang berakhir berdarah-darah, hingga menelan korban nyawa di pihak warga sipil orang asli Papua.

Dapat dipahami bahwa kultur mengkambinghitamkan hoaks dan provokasi memiliki beberapa ekses, yang kemungkinan terjadi jika terus dibiarkan tanpa upaya menekannya.

Aparat negara ‘cuci tangan’ atas kesalahannya

Loading...
;

Akhir-akhir ini hoaks dan provokasi menjadi tersangka untuk mengalihkan fakta kesalahan prosedur yang dilakukan aparat dalam mengawal aspirasi damai orang Papua. Aparat jelas-jelas dalam kebanyakan demo yang (berakhir) ricuh selalu menjadi pihak yang memaksakan pembubaran yang berujung terciptanya ketidakpuasan massa aksi, sehingga memicu peralihan terjadinya adu mulut ke adu fisik.

Karakter aparat yang tidak pernah mau mengerti (maunya dimengerti terus) dengan aturan/standar berganda menyebabkan rakyat dikekang kebebasannya dalam penyampaian aspirasi. Aparat lalu menembak warga sipil yang tetap ngotot berpendapat secara leluasa akibat provokasi yang sebenarnya dipicu oleh mereka sendiri.

Padahal mereka sebenarnya bisa saja mempersilakan rakyat berunjuk rasa secara damai kemudian dikawal (seperti kebanyakan aksi di luar Papua saat ini: tidak ada tembakan sama sekali walau massa dan aparat saling dorong-dorongan).

Peristiwa penembakan di Papua menjadi kebiasaan yang terus direproduksikan oleh aparat penegak hukum. Setelah itu, aparat lalu menuduh itu karena hoaks dan provokasi si A atau si B sebagai dalang. Jadi, tindakan barbar dan biadab aparat yang menembaki warga sipil hingga tewas di tempat dianggap sebagai ulah si A atau si B tadi.

Mereka akhirnya mencuci tangannya di balik hoaks dan provokasi yang diciptakan oleh mereka sendiri tanpa bisa membuktikannya. Ironisnya bukan tersangka A atau B yang dijadikan pelaku secara langsung, tetapi bermodalkan duga-menduga dan terka-menerka lalu menyimpulkan bahwa si B atau organisasi A sebagai dalang aksi-aksi besar yang berujung kematian warga sipil. Begitu seterusnya aparat militer akan terus menciptakan tangisan, air mata, dan kekecewaan di bumi Papua hingga tak berkesudahan.

Penyangkalan fakta-fakta kebenaran

Kultur penciptaan hoaks dan provokasi sebagai dalang kerusuhan di Papua, memiliki ekses negatif lain yang amat memprihatinkan, yaitu pengalihan fakta dan kebenaran sebagai substansi dasar setiap demo damai. Misalnya, demo damai di Jayapura mengecam tindakan dan ujaran rasis di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kasus ini, polisi menyimpulkan demo ricuh akibat provokasi Benny Wenda dan KNPB. Simpulan ini menjadi trending topic lalu meniadakan substansi demo damai yang sebenarnya menjadi faktor pemicu amuk masa rakyat Papua.

Provokasi Benny Wenda dan hoaks Veronika Koman seolah menjadi penyebab utama aksi masyarakat Papua yang melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas di Kota Jayapura. Seolah-olah semua rakyat yang menyatakan kekecewaannya secara spontanitas digeneralisir akibat terhasut hoaks dan provokasi keduanya.

Lalu, seseorang yang marah atas persepsi, interpretasi sebagai hasil olah pikir, analisis dan pengamatan, serta pengalaman nalar dan akal budi atas ketidakadilan tidak diperhitungkan sama sekali. Seakan-akan orang Papua dianggap seperti robot yang hanya dapat dikontrol oleh Benny Wenda dan Veronika Koman untuk melakukan aksi demo damai.

Penyangkalan akal budi, hikmat, dan makrifat dari Tuhan

Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan seturut dan serupa dengan kehendak Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Manusia itu gambar dan rupa Allah yang ditempatkan di bumi.

Ia merupakan sosok gambar dan rupa Allah. Ini berarti manusia merupakan wujudnyata gambar Tuhan Allah yang disembah dalam ajaran agama manapun di dunia. Ia diciptakan berbeda daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Apa perbedaanya?

Manusia dilengkapi pikiran, akal budi, dan nalar yang sempurna oleh Tuhan. Pada titik ini, manusia jadi berbeda dari hewan apapun juga.

Manusia dengan kemampuan dan kelebihannya menjadi makhluk yang dapat menciptakan segala sesuatu; mengelolah, melakukan, mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh hewan.

Pada prinsipnya manusia diberikan kemampuan untuk mampu berpikir, bernalar, berimajinasi, berspekulasi, dan bereksperimen untuk mencari solusi atas kompleksitas kehidupannya. Sejarah dan pekembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) adalah hasil atau wujud nyata dari kemampuan tersebut.

Manusia yang mampu berkarya dan mengekspresikan apa pun juga merupakan letak inti pembeda, yang menjadikan manusia benar-benar sebagai manusia dibandingkan hewan.

Dengan dasar itu, maka ketika penguasa Indonesia terus-terusan mengklaim bahwa orang Papua yang ikut terlibat berdemonstrasi secara spontan atas prakarsa sendiri, atas keinginan sendiri, atas kehendaknya sendiri atas inisiatifnya sendiri karena merasakan ketidakadilan, ketidakbenaran, diskriminasi, rasisme, dan kejahatan-kejahatan yang tak henti-hentinya menimpa diri mereka akibat termakan hoaks dan provokasi, maka penguasa Indonesia sesungguhnya sedang merendahkan martabat orang Papua.

Penguasa Indonesia secara nyata menganggap bahwa orang Papua itu sebenarnya bukan manusia yang mampu berpikir kritis dan beraksi atas kondisinya sendiri, atas keadaannya sendiri atau atas pengalaman pahit hidupnya yang sedang ia rasakan selama bertahun-tahun. Negara rupanya mereduksi nilai kemanusiaan orang Papua pada level subhuman, inlander, manusia primitif yang mungkin belum bisa menilai dirinya sendiri dan kondisi di luar diri mereka.

Di sinilah cermin berpikir oknum-oknum penguasa negara yang berwatak superior dan penindas serta tidak berpikiran maju.

Diskriminasi dan rasisme negara terhadap orang Papua

Ketika negara terus-terusan melihat orang Papua sebagai kelompok submanusia, yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, menganalisa persoalannya sendiri, mencari jalannya sendiri untuk nasib dan masa depannya, maka di situlah wajah rasisme dan diskriminasi sebenarnya mulai nampak.

Keengganan negara duduk dan berunding seperti inisiatif Jakarta kepada gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan Timor Leste mengindikasikan, bahwa ada parameter tertentu yang menjadi patokan dalam melihat bangsa Papua. Tidak mungkin tidak. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri.

Ada semacam stigma yang sudah mengurat akar di benak penguasa dan militer Indonesia bahwa orang Papua belum layak merdeka, orang Papua masih terbelakang, orang Papua; jika merdeka akan ada konflik suku terus-menerus (seperti ungkapan Budiman Sujadmiko saat debat dengan Dandhy Laksono), orang Papua bakal miskin, orang Papua pasti akan dijajah asing, dst.

Semua ini memperlihatkan bagaimana negara bersama bangsa Indonesia menganggap rendah orang Papua. Mengapa orang Indonesia takut dan khawatir (terhadap) itu semua? Mengapa untuk Aceh, Maluku, dan Timor Leste penguasa Jakarta bisa duduk berunding secara manusiawi di satu meja yang setara? Tentu jawabannya jelas. Orang Papua bukan manusia. Tidak selevel, tidak sederajat. Ras Papua beda. Melanesia bukan melayu seperti Aceh, Maluku, dan Timor Leste? Atau ada apa?

Simplifikasi dan distorsi substansi masalah Papua

Hoaks dan provokasi ibarat dua striker yang sekali serang banyak menciptakan gol. Gol yang berikut adalah negara dan penguasa ketika menetapkan hoaks dan provokasi sebagai tersangka (dalil), maka masalah dasar, seperti pelanggaran HAM dan gencarnya aspirasi penentuan nasib sendiri (The Right To Self Determination) disederhanakan, bahkan dikaburkan menjadi persoalan kriminal biasa atau ikut-ikutan akibat terhasut hoaks dan provokasi oleh oknum tertentu.

Bukan karena inisitif rakyat Papua dan haknya untuk menyampaikan pendapat untuk menentukan nasib sendiri. Dalil seperti ini sudah berkembang pesat. Padahal simplifikasi dan distorsi masalah pada kenyataannya tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah.

Sebagai contoh: menanggapi kondisi demo damai yang berujung pengrusakan di Jayapura pada 29 Agustus lalu, Kapolri dan Panglima TNI telah berkantor di Papua; terjadi penambahan 6.000-an pasukan (BKO) dengan harapan dapat meredam dan menyelesaikan masalah. Akan tetapi, selang beberapa minggu saja meletus lagi aksi di Jayapura dan Wamena, akibat pencetus yang sama, yakni soal rasisme yang berujung tuntutan kemerdekaan.

Suburnya kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pengacara

Pascademonstrasi 29 Agustus lalu, Veronika Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus provokasi, Basoka Logo, Agus Kosay, Ferry Boom Kombo, dan puluhan lainnya pun disangkakan sebagai tersangka penyebar hoaks dan provokasi masyarakat. Hal serupa juga pernah dilakukan terhadap Ahmad Dani, musisi ternama Indonesia pro-Prabowo, dsb.

Periode pertama pemerintahan Jokowi-JK, sepertinya negara ini panen raya korban kriminalisasi hanya karena menuliskan, atau mengatakan sesuatu yang benar dan tidak benar, tetapi dikriminalisir oleh aparat berdasarkan like dan dislike. Saat “penangkapan” tiga jurnalis Jubi Hengky Yeimo, dkk. pun aparat mengatakan bahwa Jubi adalah media provokator. Demikian pula Victor Mambor (pimpinan Jubi) juga pernah distigma sebagai provokator.

Semua ini menandakan bahwa pasal karet UU ITE 2008 memiliki pretensi mengkriminalkan siapa pun yang menulis berita atau mengkampanyekan, mengadvokasikan segala sesuatu dengan cap provokator atau penghasutan.

Ini sangat memprihatinkan sebab sudah sangat membatasi kebebasan rakyat untuk berekspresi. Rakyat tertekan, kaku dan tidak bisa menyatakan isi hati, perasaan dan ketidaksetujuannya atas segala sesuatu di republik ini. Bukankah sebagai negara seharusnya ada medium-medium penyaluran aspirasi damai yang layak? Lantas harus bagaimana rakyat mengadu dan menyatakan segala keluh kesah dan susahnya?

Implikasi

Perlu digarisbawahi apabila kanal-kanal ekspresi terus dibungkam dengan kekerasan, substansi masalah terus diabaikan, keterlibatan militer dalam pembunuhan terus merajalela, kriminalisasi terus terjadi dan nilai kemanusiaan terus direndahkan, maka dampak terburuk yang bakal terjadi adalah pemberontakan dan perlawanan rakyat yang meluas dan serentak.

Negara mesti berkaca dari peristiwa Timor Leste dan Aceh yang berdarah-darah karena pola pendekatan militeristik dan represif menjadi pilihan dalam menekan, serta membungkam aspirasi kemerdekaan–terutama di Timor Leste yang berujung intervensi asing, sehingga menyebabkan Timor Leste merdeka dan berdaulat. Papua tidak berbeda jauh karena sedang “on the way”  pada jejak Timor Leste. (*)

Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Papua

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top