Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ketika masyarakat adat tak dilibatkan perencanaan tata ruang

Seorang ibu sedang mengeluarkan barang dagangan yang ikut terendam banjir di Pasar Yotefa, Sabtu (23/2/2019) – Jubi/Piter Lokon

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Banjir besar yang terjadi di Kota Jayapura, Sabtu, 23 Februari lalu. Daerah lembah yang merupakan kawasan resapan air seperti perumnas IV, perumahan Organda dan sekitar pasar Yotefa terendam banjir. Demikian pula kawasan resapan seperti sekitar SMAN 4 Kota Jayapura, kini padat oleh rumah penduduk. Ketika turun hujan, daerah tersebut kemudian terendam banjir. Sementara lereng-lereng gunung yang kemiringannya lebih dari 25 derajat pun dipadati rumah yang kemudian mengakibatkan longsor, seperti di kawasan Skyline.

Kejadian tersebut menyisahkan saling tuding soal siapa yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Jayapura yang sudah direncanakan. Pemerintah menuding pemerintah sebelumnya dan masyarakat adat. Sedangkan masyarakat adat mengaku tak tahu menahu soal RTRW.

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Jayapura mengusulkan adanya insentif bagi masyarakat adat pemilik ulayat yang tanahnya ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Pemerintah. sHarapannya, masyarakat adat dapat mempertahankan wilayah tersebut sebagai hutan lindung.

Usulan ini disampaikan pada Konsultasi publik atas Rencana Tata Ruang Wilayah (PK RTRW), Rabu, 30 Januari 2019. Pemkot Jayapura mengusulkan setelah menemukan kasus, adanya pemilik tanah yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah di kawasan lindung.

Loading...
;

Sesuai aturan, pemerintah tidak bisa menerbitkan sertifikat tanah di kawasan lindung. Namun di sisi lain, ada kebutuhan ekonomi pemilik ulayat yang mendorongnya untuk membuat sertifikat tersebut. Pemilik tanah membutuhkan sertifikat tanah agar tanah tersebut dapat disewa, atau dijadikan sebagai jaminan pinjaman maupun dijual.

Kasus itu menjadi contoh kasus  secara umum di seluruh Papua. Papua memiliki kekhususan dalam masalah pengaturan ruang. Kekhususan itu terkait dengan hak masyarakat adat atas tanah termasuk hutan. Hak atas tanah yang sering sebut hak ulayat ini ini diakui oleh Negara antara lain dalam undang undang No.21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 yang mengakui hutan adat milik masyarakat adat. Sayangnya dokumen RTRW tidak mengakomdir itu.

Akibatnya, meskipun Pemerintah sudah menetapkan Rencana Tata Rang Wilayah (RTRW) melalui peraturan daerah, namun implementasinya tetap bergantung pada masyarakat adat sebagai pemilik hak tanah sendiri.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Verra Wanda yang memimpin kegiatan konsultasi publik ini, mengatakan akan mengakomodir kekhususan ini dalam proses PK.

“Ini memang akan menjadi tantangan tersendiri ketika dikomunikasikan dengan pusat. Namun kami akan memperjuangkan hal itu bersama Provinsi Papua Barat yang juga mengalami permasalahan yang sama,” katanya.

Pemilik ulayat tidak ikut membahas Tata Ruang

Pemerintah Kota Jayapura menetapkan RTRW Kota Jayapura 2013-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2014.

Kepala Suku Tukayo, Jefri Tukayo saat ditemui Jubi di Kampung Yoka, 27 Februari 2019, mengatakan, dirinya dan umumnya kepala suku yang lain di kampung ini tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun sosialisasi mengenai tata ruang yang ditetapkan Pemerintah.

Di Kota Jayapura, Suku Tukayo memiliki lahan di wilayah Padang Bulan dan Abepura. Ada lahan-lahan yang sudah dilepas, ada juga yang masih dibawa kekuasaan suku ini. Untuk lahan-lahan yang sudah dilepas, suku tidak lagi memiliki hak untuk menentukan boleh atau tidaknya tempat itu dipakai untuk pembangunan. Sepenuhnya sudah menjadi hak pihak kedua.

Menurut Jefri Tukayo , di luar tata ruang yang ditetapkan pemerintah, masyarakat adat secara turun temurun juga sudah memiliki aturan mengenai wilayah mana yang boleh dipakai dan mana yang tidak. Ada larangan berkebun atau membangun di lereng. Ada juga daerah resapan air.

“Tapi kan sekarang dengan bertambah banyak penduduk, ada urbanisasi dan macam-macam, tempat-tempat yang tidak seharusnya bangun rumah dorang sudah mulai bangun. Dan dong bangun itu juga kita dari pihak adat kewalahan karena yang dong bangun itu sudah dibeli. Bayar pakai uang. Karena sudah jadi sertifikat, tanah jadi dong pu milik jadi dari pihak adat mau buat bagaimana lagi.”

Wilayah suku Tukayo yang sudah berpindah kepemilikannya menurut Jefri Tukayo  sejak beberapa tahun lalu, oleh pemimpin suku terdahulu.

Salah satu kawasan yang saat ini sangat dijaga oleh suku antara lain kawasan dusun sagu yang merupakan sumber makanan bagi kepala suku dan masyarakatnya. Namun Jefri Tukayo  mengaku tidak tahu apakah wilayah itu termasuk dalam kawasan lidung yang ditetapkan pemerintah.

Lahan-lahan di Wilayah Abepura dan Padang Bulan yang saat ini masih dikuasai oleh Suku Tukayo antara lain digunakan oleh warga lain untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah maupun pertanian.

Namun ada juga lokasi yang digunakan warga tanpa seizin suku. Jefri Tukayo  Tukayo  menceritakan pernah terjadi di mana, lokasi mereka dijadikan kebun oleh para mahasiswa yang sedang studi di Kota Jayapura.

“Ada kebun, ada tanam pohon rambutan. Pondok-pondok kita bakar lalu pohon rambutan kita potong. Orang asrama cari makan semua di situ. Bagus. Tapi tanpa pemberitahuan, masuk saja dan diam-diam bikin.”

Keterlibatan Masyarakat Adat masih sebatas formalitas

Tahun 2011, Roberth K.R. Hammar, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat mengangkat persoalan ini dalam Disertasinya di Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Dikutip dari website UGM, disertasi ini berjudul Implikasi Penataan Ruang terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Menurut Robert, Proses pelibatan masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, umumnya bersifat formalitas belaka. Dari hasil penelitianya, hanya 32,69 persen masyarakat hukum adat yang pernah dilibatkan dalam perencanaan tata ruang.

Hal ini berimplikasi pada kesemrawutan penataan ruang dan konflik perebutan ruang antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Terlebih lagi, hak ulayat tidak pernah mendapat pengakuan atau diinventarisasi oleh pemerintah setempat. Perlu dibangun dialog yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta masyarakat hukum adat untuk menyampaikan persepsi tentang hak ulayat.

Saat konsultasi PK RTRW Papua, Niko Wamafma dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt. PPMA) juga menyoroti posisi dan keterlibatan masyarakat adat.

“RTRW Provinsi Papua sama sekali tidak menghitung keberadaan masyarakat adat. Apakah ruang-ruang di Provinsi Papua adalah ruang kosong tidak ada manusia sehingga orang seenaknya saja menyusun perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan orang yang hidup di situ dengan cita-cita dan masa depannya.” (*)

 

Reporter: Asrida Elisabeth

Editor: Angela Flassy

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top