HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ketua DPRP: Lebih mudah berunding dengan Adkerson ketimbang pimpinan PTFI di Indonesia

Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama CEO Freeport McMoran berfoto bersama usai mensepakati pembayaran pajak air permukaan di Kantor Pusat Freeport di Phoenix, Arizona – Jubi/Victor Mambor

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda menyatakan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson yang berkantor di Phoenix, Amerika Serikat, lebih mudah diajak berunding ketimbang para pejabat PT Freeport Indonesia di Indonesia. Hal itu disampaikan Wonda menanggapi tercapainya resolusi atas sengketa pajak air permukaan antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia.

Pertemuan antara Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia (PTFI), Richard Adkerson di Phoenix, Arizona, dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada Rabu (8/5/2019) menyepakati PTFI akan membayar pajak air permukaan senilai Rp1,394 triliun kepada Pemerintah Provinsi Papua. Wonda menyatakan kesepakatan itu membuktikan Adkerson lebih mudah diajak berunding oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“(Jika ada yang harus dirundingkan), lebih mudah jika bicara langsung dengan Presiden Komisaris PTFI. (Kalau Pemerintah Provinsi Papua memiliki masalah lain yang ingin dirundingkan dengan PTFI), jangan berunding dengan manajemen PTFI yang ada di Jakarta. Manajemen PTFI di Jakarta tidak bisa memberikan jawaban pasti, sehingga tidak bisa memberikan solusi,” kata Yunus Wonda, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Freeport setuju selesaikan sengketa pajak air permukaan dengan membayar 1,394 triliun

Loading...
;

Dalam sengketa PAP menurutnya, Pemprov Papua telah melakukan segala cara sesuai aturan hukum. Pada 18 Januari 2017, Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan PTFI wajib membayar PAP kepada Pemprov Papua senilai Rp 5,6 triliun terhitung sejak 2011-2017. Namun manajemen PTFI di Jakarta mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta ke Mahkamah Agung (MA).

Pada akhir 2018, MA memutuskan membebaskan PTFI dari semua tuntutan pajak air permukaan.“Dapat disimpulkan, selama ini PAP itu bisa dibayar PT Freeport, tapi jajaran manajemen PT Freeport di Jakarta mencari alasan untuk tidak mau membayarkan. Kini, karena Gubernur Papua bertemu langsung Presiden Komisaris PTFI, ada solusi,” ujarnya.

Dalam perundingan pekan lalu itu, Adkerson yang didampingi Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan PTFI bisa menolak membayar PAP tersebut. Adkerson menegaskan, jika PTFI mau, PTFI bisa berpegang kepada putusan MA membebaskan Freeport dari tagihan PAP sebesar hampir Rp6 triliun itu. “Namun Freeport dan pemerintah Provinsi Papua memiliki niat baik bekerjasama dalam jangka panjang untuk mendukung operasi PTFI demi kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Adkerson.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top