Ketua Komisi E DPRD Merauke: Kepala Dinas PU harus bertanggung jawab

Ketua Komisi E DPRD Merauke: Kepala Dinas PU harus bertanggung jawab

Mesin penyedot air yang dibeli Pemkab Merauke namun tak difungsikan – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Ketua Komis E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Hendrikus Hangky Ndiken, mengungkapkan kekecewaannya lantaran mesin penyedot air yang dibeli Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Merauke seharga Rp 1 miliar lebih, tak kunjung digunakan. Padahal, banjir telah mengepung kota Merauke sejak beberapa hari lalu.

“Kenapa alat itu tak digunakan ketika masyarakat beteriak banjir dimana-mana setelah rumah mereka terendam?  Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Merauke, HBL Tobing, harus  bertanggung jawab,” ungkap Hengky, kepada Jubi Rabu (20/3/2019).

Dikatakan, begitu dinas mengetahui terjadi banjir, alat dimaksud harus digeser ke lokasi atau tempat yang paling parah tergenang banjir.

“Ya, wajar kalau berbagai kalangan mempersoalkan dan mempertanyakan keberadaan alat dimaksud,” tegasnya.

Hengky juga tak mengetahui sesungguhnya dimana peralatan itu disimpan.

“Kami sebagai dewan saja tidak tahu dimana alatnya, apalagi masyarakat. Olehnya, harus ada penjelasan dari HBL Tobing terkait keberadaan peralatan itu,” katanya.

Hengky  kembali mempersoalkan dua pintu air yakni di Transito maupun di belakang RSUD Merauke yang tak berfungsi.

“Khusus di belakang rumah sakit, berdekatan dengan rumah saya. Memang tak berfungsi sama sekali, lantaran hidrolik tak dipasang pelaksana pekerjaan,” ujarnya.

Dia juga mendukung langkah mantan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, yang turun langsung ke pintu air Transito melihat kondisi sesungguhnya di sana.

“Wajar kalau Pak Romanus  ikut marah, karena dinas tak bergerak cepat membuka pintu air,” katanya.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze, beberapa hari lalu meminta agar tak perlu dibesar-besarkan tentang banjir. Karena di daerah lain lebih parah. Di Merauke masih dapat di atasi.

“Saya telah memerintahkan semua pejabat dari tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk turun ke lapangan sekaligus melihat kondisi sesungguhnya yang terjadi,” ungkap bupati. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)