Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Keuskupan Jayapura serukan kobarkan semangat Kombas

Walikota Jayapura bersama Uskup Jayapura, Leo L. Ladjar, OFM, Pastor Paroki Argapura dan Sekda Provinsi Papua Henry Dosinaen suatu saat – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Mengamati dinamika kehidupan umat manusia di tanah Papua, khususnya Jayapura, Keuskupan Jayapura menyerukan agar sesama umat Tuhan tetap mengobarkan semangat misioner di tingkat komunitas basis gerejawi [Kombas].

“Agar menjadi komunitas yang terbuka untuk bergaul dan bersahabat dengan semua tetangga, membantu siapapun yang terkena bencana, dan bekerja sama dengan warga di satu rukun-tetangga dan pemerintah setempat untuk memajukan keamanan lingkungan,” ujar Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM kepada Jubi melalui keterangan persnya, Jumat, (13/9/2019).

Uskup Leo mengatakan, tindakan diskriminasi rasis dan reaksi antirasisme melebar ke ketegangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Di sisi lain, aksi dan reaksi itu juga memperuncing pembedaan antara OAP dan bukan OAP (pendatang).

Menurutnya, pembedaan ini sudah lama ditegaskan sejak UU Otsus, lebih-lebih untuk menentukan pembagian jabatan dalam pemerintahan Papua. Lebih dari itu, lanjutnya pembedaan itu untuk mengutamakan OAP baik dalam pendidikan maupun dalam karya pengembangan diri di berbagai sektor kehidupan.

“Tetapi tumbuh kecenderungan untuk memperuncing pembedaan antara OAP dan non OAP menjadi polarisasi politik. Polarisasi politik itu menjadi makin tajam dan berisiko ketika dijalin dengan aspirasi merdeka, dengan memasang label separatisme pada OAP tertentu. Separatisme politik itu, apalagi kalau dihadapi dengan kekerasan, pasti memicu kerenggangan dalam umat dan membuat pembangunan persekutuan damai menjadi rusak,” ujar Uskup.

Loading...
;

Jika demikian, ia juga mengaku pihaknya sebagai pimpinan agama mengalami tantangan untuk terus mewujudkan visi-misi perdamaian sesuai kasih Kristus guna membangun persekutuan yang khas Papua, tetapi yang sekaligus terbuka untuk nilai-nilai budaya yang umum.

“Kita mengembangkan persekutuan persaudaaraan itu secara nyata dan dinamis dalam komunitas basis gerejawi, yang menghimpun keluarga-keluarga dari berbagai suku, latar belakang daerah dan sosial budaya,” ungkapnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay menilai penegakan hukum di Indonesia terpengaruh bias rasisme yang memunculkan diskriminasi hukum. Bias rasisme membuat aparat penegakan hukum cenderung lamban menindak para pelaku persekusi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, namun cepat menindak orang asli Papua yang dituduh memprovokasi unjukrasa anti rasisme atau amuk massa di sejumlah wilayah di Papua.

Ia menyatakan bias rasisme dalam proses penegakan hukum tampak jelas dalam penanganan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu.

“Pada awalnya, polisi selaku aparat penegakan hukum lambat menindak para pelaku persekusi dan rasisme itu,” katanya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top