HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kisah hutan dan lahan Papua dalam ingatan masyarakat

Industri hutan kayu di hutan adat Kampung Sibuni, Kabupaten Manokwari, karya Mario Nicolas Munthe ditampilkan pada acara #IniTanahKita: Memotret Isu Lahan di Papua Barat pada hari Minggu, 11 Agustus 2019, di Swiss-Belhotel, Manokwari (Photo: Mario Nicolas Munthe)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi  – Hutan Wosi di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Irian Barat No.18/GIB/1969. “Namun, hingga tahun 2013, batas kawasan hutan lindung ini telah direkonstruksi sebanyak tiga kali untuk mengakomodasi kebutuhan lahan pemukiman, kebun masyarakat, serta fasilitas publik seperti jalan dan sekolah,” jelas Meisye Evelyne Alfian. Potret Hutan Wosi karya fotografer berusia24 tahun ini merupakan salah satu esai foto seputar lahan yang diangkat dalam acara #IniTanahKita: Memotret Isu Lahan di Papua Barat pada hari Minggu, 11 Agustus 2019, di Manokwari.

Diskusi yang diselenggarakan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia, kolektif pelatih fotografi Arkademy, VICE Indonesia, dan Jurusan Biologi – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua ini mempersembahkan esai-esai foto hasil lokakarya oleh empat fotografer yang menyorot dampak pengelolaan hutan dan lahan dalam kehidupan sehari-hari di Manokwari dan sekitarnya. Presentasi dilanjutkan dengan sesi diskusi tentang solusi atas isu-isu lahan dan lingkungan melalui Kebijakan Satu Peta, bersama Wika Rumbiak, West Papua Landscape Manager WWF Indonesia, Martha Triasih Karafir, Research Analyst Papua WRI Indonesia, serta para mentor fotografi Arkademy.

Tata kelola hutan dan lahan sangat penting bagi Tanah Papua. Akibat laju deforestasi di Indonesia yang sangat tinggi, Tanah Papua kini menjadi harapan terakhir bagi hutan Indonesia dan harus dilindungi. Tutupan hutan primer di Tanah Papua saat ini seluas 34 juta hektar, dan mengandung cadangan karbon sekitar 16 gigaton CO2 atau setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh lebih dari 4.600 pembangkit listrik tenaga batu bara selama satu tahun. Jika pohon terus ditebang, karbon yang lepas ke atmosfer dapat memperburuk krisis iklim. Namun, deforestasi di Tanah Papua terus meningkat.

“Papua Barat dapat menjadi contoh pengelolaan hutan dan lahan yang baik dan berkelanjutan, mengingat provinsi ini telah berkomitmen menuju pembangunan yang direncanakan dengan prinsip konservasi. Komitmen ini tertuang di dalam Deklarasi Manokwari 2018 yang ditandatangani oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Oktober 2018,” jelas Martha Triasih Karafir, WRI Indonesia. “Saat ini, tidak adanya satu acuan peta sebagai landasan kebijakan menyebabkan beragam konflik lahan, tumpang tindih kepemilikan lahan, korupsi di sektor lahan, pelanggaran hak-hak adat, dan kerusakan lingkungan yang memperparah krisis iklim. Kebijakan Satu Peta adalah salah satu program pemerintah untuk mengatasi konflik pemanfaatan dan kepemilikan lahan di Indonesia, dan mendukung konservasi lingkungan.”

Loading...
;
pengelolaan pasir di Kampung Pami dan Kampung Mandopi, Kabupaten Manokwari, karya Yustinus Yumthe ditampilkan pada acara #IniTanahKita: Memotret Isu Lahan di Papua Barat pada hari Minggu, 11 Agustus 2019, di Swiss-Belhotel, Manokwari (Photo: Yustinus Yumthe)

Diskusi foto ini mengangkat beragam isu lahan dan lingkungan yang menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta. Yustinus Yumthe, 32, mempersembahkan esai foto tentang pengerukan pasir pantai oleh masyarakat adat di Kampung Pami dan Kampung Mandopi di Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. “Pemanfaatan pasir pantai ini membantu masyarakat pemilik hak ulayat dan para pekerja untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Namun, di sisi lain tata kelola ekosistem pemerintah dipertanyakan, sebab pengerukan pasir pantai di Manokwari beroperasi bukan sebagai industri yang ilegal, namun diperbolehkan beroperasi karena tidak adanya peraturan pengelolaan sumber daya ini,” jelas Yustinus.

Kebijakan yang mengedepankan konservasi juga penting bagi hutan. Selain Meisye Evelyne Alfian yang memotret kawasan Hutan Wosi, Mario Nicolas Munthe, 25, mengangkat cerita salah satu pengusaha kayu di Kampung Sibuni, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. “Kisah ini menggambarkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini hasil hutan berupa kayu, dapat menopang perekonomian keluarga beliau, dan juga secara tak langsung, masyarakat adat yang hidup di dalamnya. Namun di balik kisah hebatnya hutan dalam memberikan masyarakat sekitar penghidupan, tidak diiringi dengan langkah-langkah penanaman kembali hutan tersebut. Kira-kira apa yang akan masyarakat lakukan ketika tidak ada lagi kayu untuk dimanfaatkan?” ungkap Mario.

Narasi foto oleh Safwan Ashari Raharusun, 20, juga mengangkat isu hutan, khususnya di paru-paru Manokwari yaitu Taman Wisata Alam Gunung Meja. “Dengan luasan 402,16 hektar, Gunung Meja hanya dijaga oleh satu orang petugas yang diambil dari masyarakat adat dan dibantu dengan enam orang Polisi Hutan yang hampir sebagian besar bertugas di kantor,” ujar Safwan. “Masih terjadi kegiatan yang berdampak pada ekosistem di hutan seperti perburuan liar, serta pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat di luar batas pemanfaatan tanpa izin.”

Pemerintah Papua Barat telah berusaha mewujudkan komitmennya menuju pembangunan yang mengedepankan konservasi lingkungan. Sejak 2015, Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi, yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2019. Papua Barat menargetkan 70% wilayah daratan provinsi sebagai kawasan konservasi dan lindung, serta menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dengan Bappenas pada Juni 2019.

Foto Gunung Meja, Manokwari, karya Safwan Ashari Raharusun ditampilkan pada acara #IniTanahKita: Memotret Isu Lahan di Papua Barat pada hari Minggu, 11 Agustus 2019, di Swiss-Belhotel, Manokwari (Photo: Safwan Ashari Raharusun)

Langkah-langkah pemerintah daerah ini selaras dengan Kebijakan Satu Peta yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kebijakan Satu Peta (Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016) adalah salah satu program pemerintah untuk mengatasi konflik pemanfaatan dan kepemilikan lahan di Indonesia, dan mendukung konservasi lingkungan dengan memberikan landasan data geospasial untuk pemetaan, penetapan dan perlindungan lahan dan lingkungan yang akurat. Kebijakan ini menghasilkan 85 peta tematik dengan 7 tema, antara lain peta kehutanan, perizinan dan penggunaan lahan, serta sumber daya alam dan lingkungan.

“Kebijakan pengelolaan lahan yang lebih adil dan lestari juga harus inklusif dalam melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan sebagai pelaku pembangunan,” jelas Wika Rumbiak, West Papua Landscape Manager WWF Indonesia. “Hutan dan lahan sangat erat dengan ruang kelola masyarakat di atas tanah ulayat di Papua. Kebijakan Satu Peta memerlukan partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat adat yang juga melibatkan persepsi gender dalam pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan, contohnya melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat. Hasil peta ini tidak hanya berpotensi meminimalisir konflik lahan, tapi merupakan salah satu bentuk dokumentasi masyarakat adat dalam upaya pengakuan eksistensi mereka di dalam penataan ruang dan tentunya termuat dalam kebijakan yang menentukan masa depan Tanah Papua.”

Masyarakat juga dapat menyuarakan aspirasi mereka melalui medium fotografi. “Melalui lokakarya ini, peserta dapat menggunakan medium fotografi untuk mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan di sekitar mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum terhadap pentingnya isu lahan di Papua Barat,” ungkap Kurniadi Widodo, salah satu mentor lokakarya Arkademy.

Generasi depan Papua juga memiliki peran penting, menurut Marice Nella Vegi Molle, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HIMABIO) Universitas Papua. “Pemuda sebagai pelopor dan kader muda konservasi harus peduli pada isu lingkungan yang ada. Mahasiswa harus berbakti dan ikut serta gotong royong dengan masyarakat, agar tumbuh kesadaran akan pentingnya lingkungan. Sama seperti motto Papua Barat: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan pemuda, siapa lagi?” (*)

Editor : Victor Mambor

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Ko ikut kompetisi Vlog, Foto dan Cerita Rakyat HUT Jubi boleh....