Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KKR di Papua akan dibentuk dengan Perdasus dan Kepres

Anggota DPR Papua, John NR Gobai – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobai menyatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Papua akan bisa dibentuk dengan Peraturan Daerah Khusus dan Keputusan Presiden. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 secara khusus mengatur pembentukan KKR di Papua, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang KKR tidak menghalangi pembentukan KKR di Papua.

Gobai menyebut secara nasional pembentukan KKR memang harus mengacu kepada Pasal 47 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 47 UU Pengadilan HAM menyatakan KKR harus dibentuk dengan UU tersendiri, dan ketentuan itulah yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang KKR. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan keberlakuan Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang KKR.

Meskipun demikian, Gobai berpandangan KKR Papua tetap dapat dibentuk, karena pembentukan KKR Papua merupakan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Di Papua berlaku Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua. Oleh karena itu, pembatalan Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku dalam konteks Papua. Papua memiliki dasar pembentukan KKR tersendiri, yaitu UU Otsus Papua,” kata Gobai kepada Jubi, Kamis (15/8/2019).

Dengan mengacu ketentuan Pasal 46 UU Otsus, Gobai menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melanjutkan proses konsultasi publik untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang KKR. Ayat (3) Pasal itu menyatakan susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan KKR diatur dalam Keputusan Presiden.

Loading...
;

“Itu akan menjadi konsep dari Papua. [Setelah disetujui DPRP, Raperdasus tentang KKR akan] kami ajukan ke Kementrian Dalam Negeri. Kita minta nomor registrasi Perdasus. Lalu, Gubernur Papua akan ke Presiden, agar menerbitkan Keputusan Presiden mengenai KKR di Provinsi Papua. Itu harus dilakukan agar semua distorsi sejarah Papua diluruskan. Pelurusan itu bagian dari penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu,” kata Gobai.

Gobai menyatakan Raperdasus tentang KKR memang merumuskan mekanisme pelurusan sejarah Papua sejak 1961 hingga 2000.“Raperdasus mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibuat berdasarkan aspirasi dan tuntutan berbagai pihak untuk menyelesaikan satu akar masalah di Papua, yaitu pelurusan sejarah Papua. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia bisa diselesaikan melalui wadah ini,” kata Gobai.

Keberadaan KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM sendiri masih menjadi polemik di antara berbagai pemangku kepentingan. Salah satu keberatan terhadap pembentukan KKR adalah adanya pengaturan bahwa rekonsiliasi melalui KKR bisa dilakukan tanpa didahului proses hukum di pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Berkaca dari pembentukan KKR di Aceh, KKR juga tidak bisa efektif bekerja tanpa komitmen dari pemerintah.

Wacana pembentukan KKR Papua ditanggapi Sekretaris Bersatu Untuk Kebenaran (BUK). “DPRP dan aktivis sebaiknya mempelajari kasus KKR di Aceh. Kami sudah mendengar sendiri dari kawan-kawan korban di Aceh, KKR di sana tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Nehemia Yarinap kepada Jubi pada 5 Juni 2019 lalu.

Nehemia Yarinap menegaskan, menjalankan rekonsiliasi melalui KKR tanpa mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Papua tidak akan selesaikan/mengakiri pelanggaran HAM di Papua. Para pelaku tetap leluasa mengulangi kekerasan di Papua, dan mereka justru mendapat impunitas, penghargaan dan pangkat dari negara.

“Kami tidak mendorong KKR di Papua karena pembelajaran kami atas KKR di Aceh. KKR tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan selama belum ada pengadilan HAM yang dilakukan dan niat baik untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua,” tambah Nehemia.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top