Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KKR jangan hanya sekadar wacana

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – DPR Papua berharap upaya pemerintah pusat memberlakukan kembali Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR tidak hanya sekadar wacana.

Ini menyusul adanya pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM atau Menkopolhukam, Mahfud MD yang mengaku akan menghidupkan kembali UU terkait KKR yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi akhir 2006 lalu.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, UU KKR merupakan peluang yang dapat digunakan sebagai pintu masuk menyelesaikan berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua, Papua Barat dan daerah lain di Indonesia.

“Kalau beliau menyampaikan seperti itu, ya Pak Mahfud orang yang mengerti tentang hukum, dan aturan. Saya harap konsistensi harus dipegang. Ya, kami mau lihat keseriusan beliau,” kata Yunus Wonda kepada Jubi, Senin (28/10/2019).

Kata Wonda, dalam paripurna APBD perubahan Provinsi Papua beberapa waktu lalu, pihaknya mestinya mengesahkan Raperdasus terkait KKR. Namun pengesahan itu ditunda karena aturan KKR merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Dengan momen ini, saya pikir pak menteri sudah memberikan ruang, ini kesempatan. Kita sudah putus harapan, kayaknya sudah tidak ada KKR. Tapi pada zaman Menkopolhukam Mahfud MD, beliau sangat paham dengan itu sehingga ada ruang,” ujarnya.

Loading...
;

Ia meminta semua pihak terkait di Papua duduk bersama membicarakan terkait wacana kembalinya UU KKR tersebut, karena inilah yang dinantikan pihak di Papua selama ini.

“Menkopolhukam sudah membuka peluang, sekarang momen kita mendorong dan bagaimana menyiapkan regulasinya,” ucapnya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top