Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Klaim berikan bantuan, Kemensos diduga hanya berfoto di lokasi pengungsi Nduga

Mama Fien Yarangga dari Jaringan HAM Perempuan Papua (kanan). – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mama Fien Yarangga dari Jaringan Hak Asasi Manusia Perempuan Papua mengadukan klaim Kementerian Sosial yang menyatakan telah membantu warga sipil Kabupaten Nduga yang mengungsi dari konflik bersenjata di Nduga, Papua. Mama Yarangga menerima informasi Kementerian Sosial hanya datang dan berfoto di lokasi pengungsian yang ada berada di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya.

Hal itu disampaikan Mama Fien Yarangga dalam diskusi bersama para aktivis hak asasi manusia (HAM), aktivis mahasiswa, perwakilan gereja, dan tokoh adat dengan Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dan komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Diskusi itu berlangsung di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura, Senin (14/10/2019) petang.

“Ada informasi lain yang perlu kita konfirmasi, bahwa suatu waktu ada pihak Kementerian Sosial datang ke sekolah darurat. Bincang-bincang, ambil foto, pulang terus dibuat berita bahwa sudah dikasi bantuan. Inikan hal-hal yang tidak masuk akal,” kata Mama Fien Yarangga.

Menurutnya, keinginan warga Nduga yang kini mengungsi ke berbagai wilayah adalah penarikan aparat militer dari kampung mereka, agar warga dapat kembali ke kampungnya menjalani hidup seperti biasa. “Kalau masalah bantuan, teman-teman pendamping menyebutkan ada bantuan dari Dinas Sosial Provinsi berupa beras, disulurkan melalui gereja,” ujarnya.

Loading...
;

Ia mengakui, bantuan yang disalurkan lewat gereja dan dan lembaga-lembaga sosial lain sudah dilakukan sejak Desember 2018. Akan tetapi, pengungsi Nduga khawatir dan cenderung menolak bantuan dari pemerintah yang disalurkan lewat aparat keamanan.

“Perhatian dari masyarakat biasa sudah lama ada. Tapi dari pemerintah tidak tahu koordinasinya bagaimana tiba-tiba bantuannya ada di pos militer. Ketika dibagi masyarakat tidak mau, karena khawatir,” ujarnya.

Katanya, Gubernur Papua juga mesti menjelaskan bantuan apa yang telah Pemprov Papua berikan kepada pengungsi Nduga, karena ketika terjadi insiden Wamena semua orang memberikan berbagai bantuan. Mama Fien Yarangga mengingatkan, hal itu bisa memperkuat penilaian adanya diskriminasi terhadap pengungsi Nduga.

“Ini menambah diskriminasi. Masyarakat Nduga mungkin tidak sekolah tinggi, tapi mereka tahu mereka yang kemarin baru datang dapat bantuan, sementara pengungsi Nduga yang sudah mau mati tidak [mendapat bantuan],” katanya.

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara mengatakan hal tersebut juga menjadi temuan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonsia (Kemenko PMK). “Memang ada temuan kementerian hanya foto-foto di lokasi pengungsi, kemudian pulang. Itu disadarai betul oleh Menko PMK dan mereka tidak bisa mengambil tindakan karena dilakukan oleh kementerian yang lain,” kata Hapsara.

Terkait pengungsi Nduga menurut Hapsara, pihaknya telah menyampaikan laporan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM kepada Menko PMK dalam rapat bersama sejumlah kementerian beberapa waktu lalu. Ia menilai, respons pemerintah memang dalam penemuhan hak pengungsi Nduga memang lamban.

Selain itu, tidak ada sinkronisasi data dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah pusat. “Kami sudah meminta pemerintah berkolaborasi ketika ada bantuan kepada pengungsi Nduga agar melibatkan relawan dari masyarakat sipil. Jangan sampai militer [mendistribusikan bantuan], karena kalau militer menimbulkan trauma,” ujarnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top