Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Klaim pintu referendum Papua tertutup, namun Pemerintah Indonesia takut aktivis

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa – Jubi. Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintah, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, Pemerintah Indonesia mengklaim pintu referendum untuk Papua telah tertutup. Namun aparat keamanan terus menangkap aktivis yang dianggap pro Papua merdeka dengan berbagai macam alasan.

Hal itu dikatakan Laurenzus Kadepa kepada Jubi, terkait penangkapan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay oleh tim gabungan pada Selasa (17/9/2019).

“Ada apa? Ini hanya memperburuk citra pemerintah di mata dunia. Penangkapan terhadap aktivis, terutama aktivis KNPB, ULMWP dan mahasiswa yang dinilai melawan hukum, justru berdampak buruk pada citra negara di mata dunia internasional,” kata Kadepa, Rabu (18/9/2019).

Menurutnya, dunia masih mengakui Papua bagian dari NKRI. Namun perlu diingat, dunia juga terus mengikuti perkembangan HAM di Papua. Untuk itu, negara dan aparatnya harus memahami kondisi tersebut.

Loading...
;

Rangkaian penangkapan terhadap aktivis dan mahasiswa di Papua dalam beberapa pekan terakhir kata Kadepa, semua berawal dari ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Orang Papua sudah dimaki, dibunuh dan terakhir ditahan. Orang asli Papua menjadi korban berulangkali. Sementara mereka yang rasis dan membunuh orang asli Papua justru tidak serius di proses. Penindakan hukum mesti adil,” ujarnya.

Mestinya lanjut Kadepa, negara berpikir bagaimana penyelesaian HAM masa lalu, masa kini serta berkomitmen tidak melakukan pelanggaran HAM lagi di Papua.

“Kalau itu terus terjadi, isu pelanggaran HAM dan penangkapan atau pembungkaman ruang demokrasi ini akan mengganggu kedaulatan negara di Papua” ucapnya.

Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay mengatakan, tim Polda Papua menangkap Agus Kossay bersama seorang rekannya dengan tuduhan melanggar pasal 106 KUHP terkait makar dan pasal 160 KUHP tentang pengahasutan.

Menurutnya, pasca-penangkapan kini Agus Kossay dan seorang rekannya tersebut menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Kota Jayapura.
Kata Gobay, LBH Papua bersama beberapa lembaga lain yang tergabung dalam Koalisi Pengacara HAM Papua akan mendampingi Agus Kossay dalam menjalani proses hukum yang dihadapinya.

“Selain LBH Papua, ada Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), dan Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Cenderawasih,” kata Emanuel Gobay.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja mengatakan, sebelum ditangkap Agus Kossay telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Katanya, Agus Kossay ditangkap bersama seorang aktivis KNPB bernama Dony Itlay, yang ketika itu berboncengan sepeda motor dengan Agus Kossay.

“Proses penegakan hukum kasus demonstrasi berujung amuk massa di Jayapura masih terus kami kembangkan. Siapa pun dia mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja kepada wartawan. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top