Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Klaim Presiden bertemu “tokoh Papua” abaikan keragaman suku dan wilayah adat di Papua

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan para “tokoh Papua” dinilai telah mengabaikan keberagaman suku dan wilayah adat di Tanah Papua. Ketua I Majelis Rakyat Papua, Jimmy Mabel menjelaskan Tanah Papua didiami sekitar 270 suku yang tersebar di tujuh wilayah adat di Tanah Papua. Setiap wilayah adat memiliki perbedaan budaya, sistem nilai, dan sistem memiliki sistem dan struktur kepemimpinan adat yang berbeda-beda pula.

Hal itu disampaikan Jimmy Mabel menanggapi pertemuan Presiden dengan 61 orang yang disebut sebagai “tokoh Papua” pada Selasa (10/9/2019) lalu, berikut sembilan butir tuntutan yang dinyatakan sebagai “aspirasi masyarakat Papua” itu. Tanggapan itu disampaikan Mabel di Jayapura pada Kamis (12/9/2019).

Mabel menyebut, orang asli Papua adalah masyarakat yang terdiri dari sekitar 270 suku, tersebar di tujuh wilayah adat yang ada di Tanah Papua. Ia merinci, di Provinsi Papua saja terdapat lima wilayah adat yaitu Mamta, Saireri, Lapago, Meepago, dan Ahim Ha. Sementara di Provinsi Papua Barat terdapat dua wilayah adat, yaitu Domberai dan Bomberai.

Setiap suku memiliki pemimpin marga atau klan, pemimpin suku, dan memiliki dewan adatnya masing-masing, baik di tingkat suku, konfederasi atau persekutuan klan/suku, hingga dewan adat di tingkat wilayah adat. Suku-suku dari wilayah adat yang sama memiliki sejumlah persamaan dan perbedaannya masing-masing. Perbedaan budaya, nilai, sistem, dan struktur kepemimpinan di antara setiap suku akan semakin besar jika dibandingkan dengan suku dari wilayah adat berbeda.

Loading...
;

Jimmy Mabel menegaskan, tidak ada satu suku di Papua yang bisa mengatasnamakan suku yang lain. “Mereka itu ada dewan adatnya,” tegas Mabel.

Mabel menyatakan suku-suku suku-suku di Tanah Papua telah memilih dan mengirim pemimpin atau perwakilan wilayah adatnya untuk duduk di Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. MRP merupakan lembaga kultural yang menghimpun keterwakilan masyarakat adat di Papua, keterwakilan tokoh agama, maupun keterwakilan perempuan, untuk bersama-sama memperjuangkan hak orang asli Papua.

Jika pemerintah Indonesia ingin menggelar dialog dengan representasi dari orang asli Papua, Mabel menyebut sebaiknya pemerintah Indonesia mengundang seluruh anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Mabel menyatakan anggota Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dapat diajak bicara agar pemerintah Indonesia mengetahui aspirasi orang asli Papua.

“Solusinya, panggil MRP [dari Papua dan Papua Barat], duduk, [lalu] tanya ‘kamu mau apa?’ [Jika pemerintah menunjuk sendiri] satu [orang mewakili kabupaten dari Tabi, [lalu] satu [orang lainnya mewakili] kabupaten dari gunung, [lalu mereka] minta pemekaran, itu bukan solusi,”ungkapnya.

Mabel membenarkan ada tiga anggota MRP yang ikut datang dan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Selasa lalu. Akan tetapi, Mabel menyatakan ketiga anggota MRP itu tidak mewakili lembaga, dan hadir sebagai individu.

“Kalau mau undang MRP, [undang] 51 anggota, bukan tiga orang. Anggota MRP adalah perwakilan semua komponen adat, perempuan dan agama [yang berbeda-beda], jadi tidak bisa satu-dua orang mewakili [anggota MRP] yang lain,”ungkapnya.

Ketua Dewan Adat Sentani sekaligus Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Demas Tokoro menyatakan dirinya tidak mendukung hasil pertemuan 61 “tokoh Papua” dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa pekan ini. Tokoro beralasan para orang yang menemui Presiden Joko Widodo itu tidak mewakili dan tidak pernah diutus oleh rakyat dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua. “Saya tidak mendukung karena [pertemuan] itu tidak mewakili orang Papua,” ungkap Tokoro.

Meski demikian, Tokoro sepakat pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan wakil yang benar-benar dipilih rakyat dari ketujuh wilayah adat di Tanah Papua bisa bermanfaat bagi orang asli Papua. Terlebih jika orang yang ditemui Jakarta itu dapat menyampaikan aspirasi dari rakyat di bawah.

“[Yang harus disampaikan adalah] aspirasi murni yang dikehendaki [rakyat], dan itu disepakati dari bawah, sesuai dengan kebutuhan rakyat di tanah ini. Sayang yang [kemarin Selasa] pergi [bertemu Presiden Joko Widodo adalah] orang yang dipilih oleh kelompok tertentu, tidak mewakili kami,” ujarnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top