Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KNPB gugat Kapolres Mimika Rp1 Miliar

Gustaf Kawer memberikan keterangan pers di kantor redaksi Jubi.com (Jubi/dok)

 

Jayapura, Jubi – Selain Permohonan Praperadilan, Tim Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika, Mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Kapolres Mimika

“Gugatan sudah terdaftar dengan nomor register perkara 10PDT/6/2019/PNTimika pada hari ini (1/02/2919) di Pengadilan Negeri Kota Timika,”ungkap Gustaf Kawer, salah satu kuasa hukum KNPB kepada jurnalis Jubi pada Minggu (2/02/2019) di Abepura, kota Jayapura, Papua.

Menurut dia, gugatan ini dengan objek sengketa Kantor KNPB wilayah Mimika yang sedang dipakai Kepolisian Republik Indonesia Mimika. Polisi menggunakan itu setelah membubarkan rencana doa bersama anggota KNPB Mimika pada 31 Desember 2018.

“Kita gugat untuk pengosongan dan pengembalian obyek sengketa berupa tanah adat dan bangunan di mana sekretariat KNPB berdiri disertai tuntutan ganti rugi,”katanya.

Loading...
;

Menurutnya, Kapolres Mimika harus mengembalikan tanah kepada pemiliknya Sem Asso sebagai penggugat. Asso saat ini sedang mendekam di tahanan Polda Papua atas sangkaan pasal makar akibat rencana ibadah dan adat ‘bakar batu’ pada 31 Desember 2018 di Mimika.

“Sem Asso adalah pemilik sebidang tanah adat seluas 375 M2 (panjang 25 M2 x 15 M2) berdasarkan Surat Rekomendasi Pelepasan Tanah Adat Nomor: 063/SR/PTA/PJS-LEMASA/2014 tertanggal 19 Mei 2014 dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) sebagai pemilik sah Tanah Amungsa,”ungkap dia.

Dengan dasar itu, Gustaf Kawer, Veronika Koman dan Imanuel Gobay mewakili pengacara Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua yang terdiri dari Perkumpulan Pengacara HAM Papua (PAHAM Papua), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, dan KPKC GKI Sinode mengecam pernyataan Kapolres Mimika yang berulangkali menyatakan Tanah Amungsa yang telah dirampas dari suku Amungme sejak tahun 1967 sebagai “tanah milik Freeport”.

Para pengacara ini menyatakan pernyataan itu sebagai klaim yang tidak punya dasar hukum yang kuat. “Menyatakan penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang sedang diduduki oleh jajaran Polres Mimika secara ilegal,”kata Kawer.

Kemudian, meminta pengadilan menyatakan jajaran Polres Mimika menempati kantor KNPB Mimika sebagai tindakan pendudukan ilegal atas tanah adat dan bangunan sekretariat KNPB Timika.

“Kita minta pengadilan menyatakan Polres Mimika melakukan perbuatan melawan hukum,”ujarnya.

Kalau itu sudah melawan hukum, menurut para pengacara ini, pengadilan harus menghukum Kapolres Mimika untuk membayar total ganti rugi.

“Ganti rugi sebesar IDR 1.147.000.000 dengan rincian IDR 147.000.000 sebagai ganti rugi materiil dan IDR 1.000.000.000 sebagai ganti rugi imateriil,”katanya.

Kata dia, selanjutnya, meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah adat obyek sengketa.

” Dan menghukum Kapolres Mimika untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar IDR 5.000.000 per hari apabila lalai melaksanakan putusan,”ungkap.

Upaya hukum ini, diambil oleh pihak pengacara untuk menindaklanjuti somasi (teguran) yang sudah dilayangkan kepada Kapolres Mimika pada 3 Januari 2019, untuk segera meninggalkan sekretariat Komite Nasional Papua Barat di Timika yang telah diduduki secara melawan hukum sejak 31 Desember 2018.

Agust Kossay, Ketua umum KNPB mengatakan seluruh proses hukum diserahkan kepada kuasa hukumnya.

“Kami akan memberikan dukungan penuh kepada pengacara,”kata Kosay kepada jurnalis Jubi pada (3/02/2919) di Jayapura

Kata dia, KNPB mempercayakan kepada pengacara untuk membuktikan siapa yang salah dalam kasus polisi duduki kantor KNPB.

“Kita mau mendidik negara ini, sebenarnya KNPB atau polisi negara ini yang melanggar hukum,”katanya.(*)

Reporter :Benny Mawel

Redaktur : Syam Terrajana

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top