HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KNPB: Hentikan penangkapan rakyat Papua yang marah atas sikap Negara

Foto ilustrasi, massa yang mengecam rasisme saat akan menyampaikan aspirasinya ke kantor Gubernur Papua, beberapa hari lalu – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat atau KNPB mendesak aparat keamanan menghentikan penangkapan terhadap rakyat Papua yang mengekspresikan kemarahan mereka atas persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Jawa Timur. KNPB menuntut polisi segera membebaskan orang Papua yang ditangkap karena unjukrasa atau amuk massa di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KNPB, Agus Kossay di Jayapura, Papua, Jumat (23/8/2019). “Terutama, [kami meminta polisi] membebaskan orang Papua yang ditangkap di Timika [pada Rabu (21/8/2019)]. Kami  tunggu [hingga] 2-3 hari ke depan. [Jika mereka] masih ditahan, kami [akan] memobilisasi massa duduki kota-kota di Papua,”ungkap Kossay.

Kossay menegaskan aparat keamanan tidak perlu menangkap dan menahan rakyat Papua yang sedang marah. Ia mengingatkan, rakyat marah karena ucapan aparat negara, dan tindakan aparat kemanan membiarkan organisasi kemasyarakatan medatangi dan mengepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019 lalu.

Rakyat Papua juga marah kepada Wakil Wali Kota Malang yang dikutip sejumlah media, bahwa Pemerintah Kota Malang bisa memulangkan mahasiswa Papua.”Kami tidak mau ada upaya penangkapan dan proses hukum, karena [unjukrasa ataupun amuk massa di Papua] adalah reaksi atas kesalahan atau ucapan [aparat] Negara. Negara harus mengadili aparatnya, bukan [malah] menangkapi rakyat Papua,” ungkapnya.

Loading...
;

Kossay menegaskan [aparat] Negara sudah jelas-jelas bertindak rasis kepada orang Papua, namun tidak ada tindakan yang serus kepada para pelaku rasisme itu. Polisi malah sibuk menahan dan menghukum rakyat Papua yang protes atas kesalahan Negara.

Kossay menegaskan, awalnya kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur hanya membutuhkan solusi sederhana, yaitu Negara mengadili aparat dan dirinya sendiri, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, Negara tidak menindak aparatnya, sehingga masalah persekusi dan rasisme menjadi berkembang. Pemidanaan baru terhadap orang Papua dinilai Kossay semakin memperumit upaya memulihkan rasa keadilan bagi orang Papua.

“Sudah begitu, presiden bicara saling memaafkan. Orang Papua tidak perlu maaf. [Orang Papua juga] tidak pernah bersalah kepada kolonial. Negara yang seharusnya berfikir serius tentang solusi atas [kemarahan rakyat Papua ini]. Kami menilai Negara berusaha menutupi kesalahan aparatnya dengan cara mengkriminalisasi rakyat Papua,” ungkapnya.

Kossay menegaskan, cara Indonesia menutup-nutupi praktik persekusi dan rasisme yang dilakukan aparatnya tidak akan membantu Indonesia keluar dari masalah itu. “Negara mesti fokus memikirkannya tuntutan rakyat Papua Barat,”ungkapnya.

Matthias Uamang, seorang warga Timika yang disempat ditangkap dan ditahan Kepolisian Resor Mimika pasca unjukrasa yang berakhir ricuh Rabu lalu menyatakan ia telah dibebaskan polisi. “Kami sudah dibebaskan. Namun masih ada yang ditahan,” kata Uamang, Jumat.

Patricio Wetipo, aktivis hak asasi manusia di Timika, pada Jumat malam memastikan bahwa polisi telah membebaskan 32 dari total 36 orang yang ditangkap pada Rabu. Sejumlah empat warga yang masih ditahan polisi itu adalah Martinus Awendu, Kongkinus Uamang, Nius Wenda dan Aworo Tutu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top