Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KNPB: Pemekaran provinsi adalah pengakuan Negara atas kegagalan Otsus

Ilustrasi Pemekaran – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Pusat, Ones Suhuniap menilai wacana pemekaran Provinsi Papua adalah bukti ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada orang asli Papua. Wacana pemekaran itu sekaligus menjadi pengakuan Negara atas kegagalan Otonomi Khusus Papua untuk meredam tuntutan referendum orang asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ones Suhuniap mempertanyakan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di sejumlah media yang menyebut ide pemekaran Provinsi Papua didasarkan analisis intelijen. Suhuniap menegaskan pernyataan Tito itu menunjukkan pemerintah pusat tahu Otonomi Khusus Papua gagal meredam tuntutan referendum orang asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Jakarta tidak pernah mendengar suara Majelis Rakyat Papua yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jakarta [menggunakan] data intelijen [sebagai dasar] memaksakan pemekaran Provinsi Papua. Jakarta tidak percaya orang asli Papua,” kata Suhuniap pada Rabu (13/11/2019).

Bagi Suhuniap, ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada orang asli Papua itu merupakan bentuk pengakuan Negara bahwa Otonomi Khusus Papua gagal. Padahal, Otonomi Khusus Papua diberikan sebagai tawaran politik pemerintah pusat kepada orang asli Papua yang menuntut kemerdekaan Papua.

Loading...
;

“Pada tahun 2000, rakyat Papua menyelenggarakan Kongres Papua II. Rakyat papua memutuskan meminta pelurusan sejarah Papua  dalam NKRI, meminta dialog segi tiga, dan meminta kemerdekaan Papua dari Indonesia,” kata Suhuniap.

Suhuniap mengatakan roh Otonomi Khusus Papua adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pengadilan HAM, lembaga kultural Majelis Rakyat Papua, dan pendirian partai politik lokal. “Selain itu, Otonomi Khusus [Papua] juga mengakui simbol daerah seperti Bintang Fajar, Lagu Hai Tanahku Papua dan semua kewenangan daerah,” katanya.

Akan tetapi, sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) diundangkan pada 21 November 2001, pemerintah pusat terus mengerdilkan wewenang Pemerintah Provinsi Papua menjalankan otonomi khusus itu. Suhuniap mencontohkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2007, yang menjadi dasar pelarangan simbol daerah seperti bintang fajar dan lagu Hai Tanahku Papua.

“Pada tahun 2011, rakyat Papua mengadakan musyawarah besar dan mengakui kegagalan Otonomi Khusus Papua. Ribuan orang turun jalan, mengembalikan otonomi khusus itu, dan menuntutnya  referendum Papua. Pemeritahan Susilo Bambang Yudhoyono menjawab dengan pemberlakuan UP4B di Papua,” katanya.

Lalu kini pemerintah pusat memaksakan pemekaran Provinsi Papua, dengan bersadar kepada hasil analisa intelijen. “Pemekaran provinsi mempercepat proses genosida terhadap orang asli Papua. Nasib orang asli Papua akan sama dengan Suku Aborigin,” katanya.

Secara terpisah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deiyai, Ferdinan Pakage menilai upaya pemerintah pusat bersama para bupati di Wilayah Adat Meepago untuk mendorong Pemerintah Provinsi Papua tidak disertai formulasi kebijakan yang tepat. Selain itu, wacana pemekaran Provinsi Papua itu tidak bergulir sesuai alur tata cara pemekaran Provinsi Papua dalam UU Otsus Papua.

“Wacana Pemekaran Propinsi di Papua tidak sesuai  alur dan bertentangan dengan UU Otsus Papua. Rencana Pemekaran Dua Provinsi di Papua terus menimbulkan berbagai tanggapan [kontroversi] dari beragam pihak,” kata Pakage.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top