HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KNPB:  Polisi stop kriminalisasi aktivis Papua merdeka

Agus Kosay – JUBI/Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Agus Kosay meminta Polri berhenti memidanakan para aktivis Papua merdeka, aktivis hak asasi manusia, maupun pembela hak asasi manusia. Pemidanaan itu dinilai sebagai kriminalisasi yang mengabaikan fakta bahwa unjukrasa anti rasisme di berbagai wilayah adalah reaksi dari tindakan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya.

Kosay mempertanyakan logika hukum dan ukuran rasa keadilan yang dipakai polisi dalam menjalankan proses hukum terhadap para aktivis Papua merdeka, aktivis hak asasi manusia, maupun pembela hak asasi manusia.

“Peristiwa yang terjadi di tanah Papua itu karena ada sebab dan akibat. Duduk persoalannya adalah oknum aparat keamanan serta organisasi kemasyarakatan yang menyampaiakan ujaran rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya. [Seharusnya] bukan para aktivis Papua merdeka yang ditangkap dan dikriminalisasikan,” katanya kepada jubi, sambungan selulernya, Kamis (12/9/2019).

Kosay mengatakan Negara seharusnya menjalankan peradilan hukum yang jujur. Ia menilai proses hukum terhadap para para pelaku persekusi dan ujaran rasisme tidak berimbang dibandingkan proses hukum yang masif dijalankan terhadap para aktivis Papua merdeka, aktivis hak asasi manusia (HAM), maupun pembela HAM.

Loading...
;

“[Masih banyak pelaku rasisme yang] tidak ditangkap dan diproses hukum. Tapi, [para aktivis] KNPB, aktivis United Liberation Movement For West Papua atau ULMWP, dan aktivis kemerdekaan [berpendapat] terus ditangkap dan dikriminalisasi. [Mereka bahkan] ditangkap tanpa surat pemberitahuan yang jelas,” katanya.

Kosay juga meminta polisi memastikan para aktivis yang ditangkap itu tidak boleh dianiaya, apapun alasanya. “Polisi juga jangan mengkriminalisasi pengacara atau advokat. Advokat HAM harus mendapatkan kebebasan seluas luasnya, agar mereka tidak tertekan. Berikan kebebasan kepada advokat, agar mereka melakukan advokasi dan melihat [kondisi para] aktivis Papua merdeka yang ditahan,” katanya.

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer mengatakan, kriminalisasi terhadap aktivis HAM Veronica Koman dan Surya Anta merupakan konspirasi negara untuk mengalihkan persoalan Papua. Kriminalisasi keduanya membuat fokus pembahasan masalah Papua teralih dari masalah persekusi, rasisme, pelanggaran HAM, ataupun tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui mekanisme referendum.

“Pasca [persekusi] dan rasisme [terhadap mahasiswa Papua] di Surabaya, Veronica Koman dan Surya Anta menjadi korban dari  konspirasi negara dalam mengalihkan akar masalah yang sebenarnya. [Akar masalah Papua adalah] persoalan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, pelanggaran HAM, dan masalah rasisme yang puncanya terjadi pada Agustus ini,” kata Kawer.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top