Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Koalisi Pemerintah PNG di bawah James Marape: kumpulan berbagai MP dan parpol

Empat bulan sejak terpilih sebagai Perdana Menteri PNG, James Marape berupaya untuk mengumpulkan dukungan. – PNG Post Courier

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Michael Kabuni

Pada 10 September 2019, pemimpin blok oposisi Pemerintah Papua Nugini (PNG), dan pemimpin parpol National Alliance Party (NAP), Patrick Pruaitch, bergabung dengan koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri James Marape, anggota partai Pangu Pati. Ketidakstabilan dalam politik PNG semacam itu bukanlah hal baru. Pergantian ini bahkan diharapkan, setelah anggota NAP lainnya, MP Allan Bird, Walter Schnaubelt, Ian Ling-Stuckey dan Peter Isoaimo, serta MP oposisi lainnya, termasuk Mekere Mourata, dan Gary Juffa, bergabung dengan pemerintah koalisi yang dipimpin Marape pada akhir Agustus 2019.

Yang menarik dari pergeseran ini adalah komposisi dari koalisi pemerintah saat ini: Mekere Mourata, calon PM dari kubu oposisi yang maju melawan Marape untuk posisi PM pada 30 Mei 2019; Patrick Pruaitch, pemimpin blok oposisi yang sedang meminta arahan Mahkamah Agung dan mempertanyakan keabsahan pemilihan Marape; dan sekitar enam MP lain yang tidak memilih Marape sebagai PM pada 30 Mei.

Sebagai bagian dari reshuffle kabinet baru-baru ini, Marape mengeluarkan MP partai People’s National Congress (PNC) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Peter O’Neill dari koalisinya pada tanggal 26 Agustus, dan menarik portofolio Kementerian Perbendaharaan dari senior MP PNC, Richard Maru, memberikannya kepada anggota NAP, Ian Ling-Stuckey.

Loading...
;

Marape sendiri dulunya merupakan anggota PNC sampai empat bulan lalu. Semua MP anggota partai PNC saat ini, 22 orang jumlahnya, dan mereka yang mengundurkan diri dari partai itu sebelum dan sesudah pemilihan 30 Mei, memilih Marape sebagai PM. Beberapa MP PNC, seperti Justin Tkachenko, Menteri Perumahan, mengatakan mereka mendukung pemerintah Marape, yang telah dinilai banyak orang sebagai upayanya untuk menghindari kehilangan portofolio kementeriannya.

Pada 28 Agustus, mantan PM Peter O’Neill berkata bahwa semua 22 MP PNC, termasuk delapan menteri, akan tetap berada di sisi pemerintah meskipun telah diminta untuk meninggalkan kubu pemerintah menyusul mundurnya O’Neill. Dua hari setelah itu, Marape menekankan kembali posisi Pangu Pati dengan menegaskan bahwa mereka telah menyudahi hubungannya dengan PNC sebagai anggota koalisi. Namun, ia menambahkan, partai PNC dan MP-nya dapat memilih, apakah mereka ingin tetap bersama pemerintah atau menyeberang ke oposisi. Pada 16 September, Nick Kuman, MP dari PNC and Menteri Pendidikan Tinggi pemerintahan Marape mengumumkan pengunduran dirinya dari partainya.

Marape sekarang dikelilingi oleh MP dari berbagai latar belakang: MP yang memilih dia sebagai PM, MP yang tidak memilih dia, dan MP yang ingin memastikan pemilihannya sebagai PM batal. Pola yang beragam ini juga dapat dilihat dari komposisi partai-partai politik anggota koalisi.

Dari 28 MP Pangu Pati saat ini, hanya enam MP yang maju dan menang di bawah panji partai itu dalam pemilihan umum 2017. Dan 22 MP lainnya pindah dari PNC dan parpol lainnya yang bergabung dengan Pangu, April dan Mei 2019.

Sembilan MP lainnya yang maju dengan Pangu Pati sekarang adalah anggota partai Melanesian Alliance (MA), setelah meninggalkan Pangu Pati pada April 2019. Parpol MA juga berada di kubu koalisi, dipimpin oleh mantan pemimpin Pangu Pati, Sam Basil.

Beberapa MP dalam koalisi pemerintah sekarang datang dari parpol dengan MP tunggal, termasuk Gary Juffa (People’s Movement for Change), Kerenga Kua (Papua New Guinea Party), dan Brian Kramer (Allegiance Party). Kua dan Kramer meninggalkan blok oposisi untuk bergabung dengan pemerintah pada awal Juni 2019 setelah pemilihan Marape, dan masing-masing diberikan portfolio Kementerian Migas and Energi dan Kementerian Kepolisian. Kedua MP ini bahkan tidak memilih Marape. Kua memilih untuk melawan Marape, sementara Kramer tidak hadir saat pemilihannya.

Saat ini, Marape tidak memiliki dukungan dari satu partai politik yang kuat. Koalisi yang beranggotakan berbagai parpol ini bahkan tidak disatukan oleh kebijakan yang jelas.

Contohnya dari pengamatan saya, dalam forum tahunan 2019 PNG Update, Marape mengisyaratkan bahwa ia akan membatalkan kebijakan sekolah gratis untuk sekolah-sekolah menengah. Keputusan seperti ini bertentangan dengan posisi Pangu Pati, yang, bersama dengan parpol koalisi NAP, mendukung subsidi biaya sekolah. Mitra koalisi lainnya, partai Social Democratic Party dan People’s Progress juga mendukung pendidikan gratis. Masih harus dilihat apakah Marape akan benar-benar menghapuskan kebijakan sekolah gratis.

Alasan apa yang menjelaskan pindahnya para MP ke pemerintah koalisi? Dalam artikel sebelumnya, saya berpendapat bahwa alokasi portofolio kementerian tampaknya merupakan penjelasan atas koalisi di PNG. Namun, beberapa gubernur yang telah pindah dari kubu oposisi ke pemerintah tidak dapat mengambil kementerian. Akibat reformasi yang diperkenalkan pada 1995, seorang gubernur diharuskan untuk meninggalkan jabatan mereka jika ditunjuk sebagai menteri dengan portofolio. Beberapa MP lainnya, seperti Mekere Morauta, yang memenuhi syarat dan seharusnya memegang portofolio kementerian, tidak diberikan satu portofolio pun.

Mengapa sekelompok MP ini memutuskan untuk pindah ke pemerintah meskipun tidak dialokasikan kementerian apa-apa?

Ada tiga kemungkinan.

Pertama, PM Marape berkata ia mengundang para MP karena pengalaman mereka, seperti Mekere Morauta, demi menyelamatkan ekonomi PNG. Mungkin PM Marape menginginkan MP yang berpengalaman di sisi pemerintah, terlepas dari afiliasi partai politiknya. Kedua, Marape mungkin ingin memastikan semua MP yang biasanya vokal dalam mengkritik pemerintah dan yang memiliki pengaruh untuk menggiring opini publik, ada di sisinya. Alasan ini membantu menjelaskan adanya MP Brian Kramer dan Kerenga Kua di koalisi pemerintah, serta sekarang Gary Juffa dan Alan Bird. Banyak orang di PNG memuji MP-MP ini karena menjatuhkan Peter O’Neill. Ketiga, Marape memerlukan partai yang besar untuk koalisi, ini menyediakan jawaban mengenai koalisi dengan NAP serta 19 MPnya, untuk menggantikan PNC.

Semua MP yang pindah baru-baru ini menuduh Peter O’Neill korupsi dan telah berulang kali mendesaknya untuk mundur sebagai PM. Mereka sekarang puas melihat Peter O’Neill pindah ke oposisi dan mengetahui ia akan diperiksa. Gary Juffa berkata persyaratannya sebelum pindah ke pemerintah adalah jika PNC dan Peter O’Neill dikeluarkan dari pemerintah.

Penyatu dari berbagai MP dan parpol dalam pemerintahan koalisi Marape saat ini adalah alokasi portofolio kementerian, keinginan Marape untuk memperkuat koalisinya dan mempekerjakan MP yang berpengalaman, dan keinginan bersama agar PNC dikeluarkan dan Peter O’Neill diselidiki karena korupsi. (Development Policy Centre Blog, Australian National University)

Michael Kabuni adalah seorang Teaching Fellow Ilmu Politik di Universitas Papua Nugini.


Editor : Kristianto Galuwo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top