Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Komisi II DPR Papua harapkan ada waktu yang cukup bahas APBD

Ilustrasi paripurna DPR Papua saat pembahasan APBD perubahan Papua tahun anggaran 2019 beberapa waktu lalu – Jubi/Arjuna Pademme.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim berharap pihaknya memiliki waktu yang cukup dalam setiap pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Papua setiap tahunnya.

Hal ini dikatakan Beatrix Monim terkait paripurna APBD induk Provinsi Papua tahun anggaran 2020 yang direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober 2019 ini.

Ia mengatakan, dalam pembahasan pihaknya ingin setiap rencana kegiatan yang dianggarkan dibahas secara datail, karena akan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan DPR Papua. Akan tetapi, waktu terkadang tidak memungkinkan.

“Jadi hanya proses biasa saja, proses legitimasi yang dilakukan. Sehingga kami tidak memiliki waktu yang cukyp membahasnya lebih detail,” kata Herlin Beatrix Monim, Kamis (24/10/2019).

Loading...
;

Menurutnya, dalam pembahasan hingga penetapan anggaran, tidak sekadar formalitas terkait teknis pembahasan, akan tetapi mesti merujuk pada suatu target yang ingin dicapai.

“Mestinya kan anggaran mengikuti program. Akan tetapi selama ini program mengikuti anggaran. Kami menilai yang terjadi selama ini adalah proses perumusan kebijakan. Kesannya merupakan formalitas semata,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad belum lama ini meminta organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Papua segera menyelesaikan usalan proyek dan program kerja yang diajukan dalam RAPBD induk tahun anggaran 2019.

“Masih ada beberapa OPD yang belum menyerahkan draf usulan anggarannya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Tapi saya tidak sebutkan OPD mana saja yang belum menyerahkan,” kata Musa’ad.

Menurutnya, OPD yang belum menyerahkan draf usulan penganggarannya mesti segera menyerahkannya, karena dokumen tersebut akan diserahkan ke DPR Papua untuk dibahas lembaga dewan.

“Gubernur ingin RAPBD tahun anggaran 2020 dibahas dan disahkan anggota DPR Papua periode 2014-2019. Jika pengusulannya menunggu pelantikan anggota DPR Papua periode 2019-2024, pembahasan dan pengesahan RAPBD akan melewati batas waktu,” ujarnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top