Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Komisi II DPR RI setuju evaluasi Pemilu serentak

ilustrasi pemilu. pixabay.com/jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung, menilai pelaksanaan Pemilihan Umum serentak harus dievaluasi karena dalam pelaksanaannya pada 2019 banyak menimbulkan persoalan.

“Mungkin nanti ada perubahan mendasar terkait kepemiluan kita terutama soal serentak harus dievaluasi,” kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu, (8/12/2019).

Menurut dia, Komisi II DPR sepakat untuk merevisi UU Kepemiluan yaitu UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Pada Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak menghadirkan lima pemilihan secara sekaligus mulai memilih presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu pada Pemilu 2024, pemilihan tidak hanya dilakukan untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif saja namun juga Pilkada. “Nanti kita lihat perkembangannya karena target kami selesai pada awal 2021,” ujar dia.

Loading...
;

Ia menilai masyarakat dan penyelenggara Pemilu akan mengalami kesulitan kalau dalam waktu satu tahun yang sama dilakukan pemilu serentak, yang terdiri dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada di ratusan daerah.

Ia tidak menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2024 banyak menimbulkan korban meninggal dunia seperti yang terjadi dalam Pemilu 2019 yang pelaksanaannya dilakukan serentak antara Pileg dan Pilpres.

“Saat Pileg dan Pilpres dilakukan serentak, banyak menimbulkan korban meninggal dunia, apalagi kalau semuanya dilakukan sekaligus (Pileg, Pilpres, dan Pilkada),” katanya.

Namun dia menilai untuk desain kepemiluan untuk Pemilu 2024 perlu dikaji secara mendalam karena diperlukan alasan akademik dan empirik yang dikemukakan dan dimasukan dalam salah satu kajiannya.

Menurut dia, saat ini Komisi II DPR membuka diskusi dan wacana yang berkembang dalam mengusulkan desain Pemilu 2024 sehingga diharapkan pembahasannya mendalam.

Ada beberapa usulan yang mengemuka terkait desain Pemilu 2024 seperti Pemilu serentak tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD, sementara untuk Pemilu serentak daerah untuk menentukan kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.

Usulan pemisahan dengan pendekatan serentak khusus nasional yaitu Pilpres, DPR, DPD, dan serentak daerah yaitu DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala daerah.

Dari sisi institusi yang dipilih, maka Pemilu serentak terbagi dua, yaitu Pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan Pemilu Eksekutif (paket presiden dan paket kepala daerah).

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survei mengenai Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia yang hasilnya dirilis pada Rabu (28/8/2019) di Jakarta.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti, mengungkapkan, survei ini bertujuan untuk memotret persepsi publik dan tokoh mengenai evaluasi mereka terhadap Pemilu Serentak 2019 yang menjadi tonggak demokrasi baru di Indonesia,” ujar Nuke.

Hasil survei ini akan digunakan untuk memetakan persoalan Pemilu dan bagaimana konsolidasi pemilu Indonesia ke depan. “Dari survei ini kita bisa melihat, pemilu masih menjadi tantangan besar bagi kita,” tegas Nuke sebagaimana dikutip dari laman resmi lipi.go.id.

Survei Pemilu Serentak 2019 berlangsung 27 April hingga 5 Mei 2019. Dengan menggunakan metode multistage random sampling, para surveyor melibatkan 1500 responden dari 34 provinsi dengan margin of error lebih kurang sebesar 2,53 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini juga menangkap persepsi 119 tokoh dari berbagai latar belakang (akademisi, politisi, jurnalis, pengusaha, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktifis isu perempuan, NGO dan pemuda) di lima kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Padang, Pontianak, Surabaya, dan Makassar dengan metode purposive sampling.

Koordinator Survei Prioritas Nasional 2019 Wawan Ichwanudin dari Pusat Penelitian Politik LIPI menjelaskan, dua tujuan dasar Pemilu Serentak 2019 masih belum tercapai. “Dalam naskah akademik UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada dua tujuan dasar yakni terciptanya kestabilan pemerintahan yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kedua, memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih,” ujar Wawan.

Hasil survei menunjukkan tujuan dasar yang pertama belum tercapai karena hanya 16,9 persen responden mengaku memilih caleg/partai pendukung calon presiden dan wakil presiden pilihannya. Sementara itu, tujuan dasar yang kedua tidak terpenuhi sebab 74 persen responden survei publik dan 86 survey tokoh merasa disulitkan oleh hal-hal teknis selama Pemilu Serentak 2019.

“Bagi para pemilih, Pemilu Serentak ini rumit. Jangankan memilih secara rasional, para pemilih merasa dipusingkan oleh jumlah surat suara yang terlalu banyak,” jelas Wawan. Dirinya menjelaskan, hasil survey menunjukkan 82 persen responden tokoh menganggap skema Pemilu Serentak harus diubah atau ditinjau kembali.

Kualitas Pemilu Serentak 2019 pun menjadi sorotan. Mayoritas responden menilai Pemilu Serentak 2019 telah dilaksanakan secara adil dan jujur baik di tingkat regional (91,2 persen) maupun nasional (74,7 persen). Namun, 47,4 persen membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan mirisnya 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi. “Itu menunjukkan bagi masyarakat, politik uang bukan menjadi salah satu komponen untuk menilai integritas penyelenggaraan Pemilu,” lanjut Wawan.

Netralitas media dalam Pemilu

Sementara itu, terhadap peran media dalam Pemilu Serentak 2019, tim survei menemukan 90,8 persen responden tokoh menganggap media swasta tidak netral dan 18, 5 persen responden tokoh menilai media pemerintah tidak netral. Penyebaran hoax yang dianggap begitu massif berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat pada pers di angka 66,3 persen. “Angka ini jauh lebih rendah dari yang didapatkan oleh DPR yakni 76persen, yang seringkali dalam berbagai survei mendapat kepercayaan yang lebih rendah dibanding lembaga demokrasi lainnya,” ujar Wawan.

Dirinya mengungkapkan, sebanyak 93 persen responden memberikan skor 6-10 dalam skala 1-10 yang artinya cenderung setuju bahwa penyebaran hoax selama Pemilu Serentak 2019 berlangsung masif. “Hanya 7 persen yang memberi penilaian pada skor satu sampai lima,” ujar Wawan. Menurut Wawan, maraknya hoax juga didukung oleh ketidakmampuan media arus utama untuk menandingi kecepatan dan luasnya keterjangkauan media baru yang seringkali menjadi instrumen penyebaran hoax.

Politik identitas

Terkait dengan isu politik identitas, 54,2 persen responden tidak sepakat apabila isu agama digunakan dalam politik. “Akan tetapi angka responden dalam survei publik yang menyatakan keberatan dalam memilih caleg yang berbeda agamanya dengan mereka cukup tinggi mencapai 41 persen,” ujar Wawan.

Sementara dalam survei tokoh diperoleh data sebanyak 80,7 persen responden menjawab latar belakang agama caleg menjadi pertimbangan dalam memilih. Angkanya lebih tinggi dibanding pertimbangan soal latar belakang etnis (73,9 persen). “Hal ini menunjukkan bahwa identitas terutama agama, masih menjadi isu yang relevan dalam politik Indonesia,” tutup Wawan. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top