Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Komite Legislatif ULMWP ajak Indonesia selesaikan masalah Papua melalui langkah politik

Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua di West Papua, Markus Haluk

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – United Liberation movement for West Papua atau ULMWP meluncurkan laporan kekerasan negara terhadap rakyat sipil Papua yang sejak 19 Agus 2019 berunjukrasa menolak rasisme di seluruh tanah Papua, beberapa kota di Indonesia, dan beberapa kota di luar negeri. Upaya Indonesia menjalankan proses pemidanaan terhadap berbagai pihak yang terlibat unjukrasa anti rasisme tidak akan menyelesaikan masalah Papua. ULMWP mengajak Indonesia menyelesaikan masalah Papua melalui langkah politik.

Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk, mengumumkan laporan ULMWP itu di Kota Jayapura, Papua, pada Senin (9/9/2019). “Selama 10 hari, [mulai] 19 Agustus [hingga] 29 Agustus 2019, 218.300 orang melakukan aksi demonstrasi damai di West Papua. Di Indonesia, [unjukrasa anti rasisme diikuti] 3.005 orang,  [di] luar negeri [diikuti] 2.260 orang. Secara keseluruhan 223.610 orang,” ungkap Haluk saat membacakan siaran pers yang ditandatangani Ketua Komite Legislatif ULMWP Edison Waromi dan Wakil Ketua 2 Komite Legislatif ULMWP Buchtar Tabuni itu.

Haluk menyebut unjukrasa anti rasisme muncul karena dua faktor. Pertama, orang Papua secara individu merasa terluka disebut monyet. Kedua, muncul solidaritas bersama seluruh orang Papua untuk melawan sebutan rasis itu, dan seluruh akumulasi kemarahan orang Papua selama 56 tahun berkembang menjadi solidaritas terhadap perjuangan bangsa Papua. “Berawal dari individu, turun ke jalan, kemudian menjadi demo bangsa Papua di berbagai belahan dunia,” kata Haluk.

Haluk menyatakan unjukrasa anti rasisme itu dilakukan di 24 kota/kabupaten, di tujuh wilayah adat yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Unjukrasa yang sama juga dilakukan di enam kota di Indonesia, dan tujuh negara lain. Akan tetapi, unjukrasa anti rasisme itu berujung kepada kekerasan, penahanan, hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua.

Loading...
;

“Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan terus melakukan upaya kriminalisasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Sejumlah 88 orang di tangkap di West Papua, 7 orang ditangkap di Indonesia,  dan 70 orang ditangkap di luar negeri. Sekitar 82 orang masih di tahanan di Papua dan Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Kepolisian Republik Indonesia telah mengumumkan 50 tersangka kriminal dan makar,” ungkap Haluk membacakan siaran persnya.

Kata dia, rakyat Papua yang melakukan protes rasisme Indonesia telah menjadi korban, 13 orang meninggal dunia dan 12 diantaranya warga sipil. Haluk menyatakan sejumlah sembilan warga sipil ditembak oleh aparat keamanan, dan tiga warga sipil terbunuh dalam bentrokan antar warga. Seorang anggota meninggal dunia akibat dipanah oleh warga sipil dalam pembubaran unjukrasa anti rasisme di Waghete, ibukota Kabupaten Deiyai.  Selain itu, 73 orang terluka di Deiyai, Kabupaten Fakfak, maupun Kota Jayapura, karena tembakan aparat keamanan, ataupun penganiayaan oleh kelompok warga.

ULMWP menilai pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan TNI/Polri memanfaatkan aksi demonstrasi di Jayapura pada 29 Agustus untuk melakukan kriminalisasi dan menciptakan konflik horizontal. Kriminalisasi terhadap para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan konflik horizontal itu disebut ULMWP sebagai upaya pemerintah mengalihkan  isu perlawanan terhadap rasisme. ULMWP juga menilai, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI/Polri menggiring opini publik untuk menghubungkan unjukrasa anti rasisme dengan kelompok ISIS.

ULMWP menilai hal itu dilakukan untuk membangun pembenaran atas praktik politik rasisme Indonesia kepada bangsa Papua. Upaya itu juga dilakukan untuk mendapatkan simpati/dukungan negara barat atas berbagai tindakan aparat keamanan di Tanah Papua, termasuk dugaan pelanggaran HAM di Deiyai maupun daerah lainnya.

Ketua Komite Legislatif ULMWP Edison Waromi mengatakan ULMWP sebagai wadah koordinasi nasional bangsa Papua bertanggungjawab secara politik terhadap berbagai unjukrasa rakyat Papua menolak rasisme, dan tuntutan referendum bagi rakyat Papua. “Kami desak pemerintah tidak menyederhanakan masalah rasime dengan kriminalisasi atau hukum. Mari bicara di meja politik, karena ini masalah politik, bukan hukum,” kata Waromi.

Terkait upaya pemerintah Indonesia mengkriminalisasi sejumlah aktivis HAM dan pembela HAM yang mengadvokasi masalah Papua, Waromi mengatakan ULMWP siap menyambut dengan tangan terbuka Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melakukan investigasi secara independen tentang pelanggaran HAM dan politik rasisme Indonesia selama 56 tahun menguasai Papua.

Lanjut Waromi, ULMWP tetap memberikan jaminan keamanan kepada warga non Papua yang hidup di West Papua. “Perjuangan dan perlawanan kami bukan kepada penduduk sipil Indonesia, melainkan kepada pemerintah yang terus mempratikkan kolonialisme, militerisme dan kapitalisme di atas tanah ini. Kami himbau rakyat Indonesia tidak terpancing dengan kepentingan politik penguasa sehingga berjuang melukai rakyat Papua,” ungkapnya.

Waromi justru berharap rakyat Indonesia di Papua membentuk front tersendiri untuik mendukung kemerdekaan Papua. “Kami tidak membenci rakyat indonesia, jadi [mereka] harus mengambil sikap karena kemerdekaan Papua itu menguntungkan mereka juga. Papua tidak akan pernah usir yang sudah hidup di tanah ini,” ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top