Komnas HAM Papua dan Konselor Kedubes Australia bahas masalah HAM

Komnas HAM Papua dan Konselor Kedubes Australia bahas masalah HAM

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey saat menyerahkan laporan Komnas HAM Perwakilan Papua tahun 2018 kepada Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Dave Peebles. – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Dave Peebles bertemu Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Jayapura, Papua, pada Rabu (12/6/2019). Keduanya membahas situasi pemenuhan hak asasi manusia di Papua.

Frits Ramandey menyatakan dalam pertemuan itu ia menjelaskan situasi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Papua, baik HAM yang terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob) maupun yang terkait hak sipil dan politik. Ramandey juga menjelaskan sejumlah kasus yang menonjol sepanjang Januari hingga Juni 2019.

Ramandey menjelaskan konflik agraria masih menjadi masalah utama dalam pemenuhan Hak Ekosob di Papua, terutama masalah perkebunan kelapa sawit. Sengketa ketenagakerjaan PT Freeport Indonesia juga menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Ramandey dengan Peebles.

Baca juga Kapolda Papua akui polisi menembak tiga warga sipil

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua juga menjelaskan sejumlah kasus menonjol sepanjang Januari – Juni 2019. Ramandey menyebut pertemuannya dengan Peebles juga membahas kecenderungan semakin bertambahnya kasus penembakan terhadap warga sipil, baik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat maupun yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri.

Sepanjang 2019, telah terjadi sejumlah kasus penembakan oleh polisi maupun tentara yang menewaskan enam warga sipil di Papua, dan melukai lima warga lainnya. Salah satu kasus penembakan itu adalah peristiwa 21 Mei 2019, ketika polisi menembak warga Kabupaten Deiyai, Melianus Dogopia, warga yang mabuk dan memalak mobil yang melintas di Waghete. Penembakan itu menimbulkan amuk massa yang membakar markas Kepolisian Sektor Tigi pada 21 Mei malam. Saat menghalau massa, polisi melepaskan tembakan, dan salah satu tembakan itu menewaskan Yulianus Mote.

Baca juga Wakil Ketua DPRD Deiyai: Dogopia tidak pernah merusak mobil polisi

Komnas HAM Perwakilan Papua juga menjelaskan kasus penembakan yang dilakukan Serka FR, prajurit Detasemen Zeni Tempur 11/Mit Anim di Kabupaten Merauke terhadap warga di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat pada 27 Mei 2019. Penembakan itu menewaskan empat orang warga-Xaverius Sai (40), Nilolaus Tupa (38), Matias Amunep (16) dan Fredrikus Inepi (35).

Seorang warga lainnya, Jhon Tatai (25), tertembak di bagian tangan kanan dan kiri, dan tangan kiri Tatai diamputasi karena luka tembak itu. “Ada peningkatan jumlah kasus menonjol yang memperburuk situasi HAM di Papua,” kata Frits Ramandey kepada Jubi usai pertemuan.

Baca juga Oknum TNI penembak lima warga Asmat bukan anggota Koramil Fayit

Komnas HAM Perwakilan Papua juga menyampaikan perkembangan proses hukum kasus pelanggaran HAM berat di Wasior, Wamena, maupun kasus penembakan yang menewaskan empat remaja di Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014. Dalam kasus Paniai, tim adhoc Komnas HAM telah meminta keterangan tiga jenderal di lingkungan polisi dan 11 anggota polisi. Namun beberapa oknum TNI yang keterangannya dibutuhkan belum memenuhi panggilan tim adhoc.

“Ini menunjukkan TNI tidak memiliki komitmen menyelesaikan kasus HAM di Papua. Presiden Joko Widodo dinilai berkomitmen menyelesaikan kasus itu, namun perangkat negara di bawahnya tidak memiliki itikad yang sama,” ujar Ramandey.

Baca juga Mabuk, oknum polisi di Merauke tembak warga hingga tewas

Penanganan kondisi di Kabupaten Nduga pasca pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya juga menyebabkan konflik bersenjata yang berkepanjangan, sehingga ribuan warga Kabupaten Nduga mengungsi ke sejumlah kabupaten tetangganya. Situasi keamanan di Nduga itu juga dijelaskan oleh Komnas HAM Perwakilan Papua kepada Peebles.

Menurut Ramandey, penanganan kondisi Nduga berdampak luas karena tidak adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Provinsi Papua, dan TNI/Polri. Selain itu, beberapa daerah di Nduga belum bisa disentuh aparat karena merupakan basis kelompok bersenjata. Selain membahas berbagai isu HAM penting itu, Komnas HAM Perwakilan Papua juga menyerahkan laporan lembaga itu selama tahun 2018.

Baca juga Polda Papua berupaya cegah penyalahgunaan senjata api oleh polisi

Ramandey menyatakan laporan kerja Komnas HAM Perwakilan Papua tahun 2018 itu diserahkan kepada Peebles karena Australia memiliki posisi strategis untuk menciptakan iklim politik regional di Pasifik. “Ini karena Australia merupakan mitra strategis Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Australia mendorong dalam forum-forum HAM internasional agar Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua,” ucapnya.

Peebles mengatakan berkunjung ke Komnas HAM Papua untuk menanyakan langsung situasi HAM di provinsi paling timur Indonesia itu.“Komnas HAM adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan menangani bagaimana kasus-kasus HAM di Papua dan bagaimana respon pemerintah Indonesia,” kata Dave Peebles.

Pemerintah Australia menurutnya, menaruh perhatian terhadap situasi HAM di Papua. Pemerintah Australia juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia membangun pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menangani masalah lingkungan di Papua. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)