HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Konsep pengembangan pangan lokal di Papua ala John Gobay

Pedagang asli Papua yang menjual hasil kebunnya – Jubi/dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Badan Usaha atau BUMD yang didirikan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Diharapkan BUMD inilah yang dapat membeli, menampung, dan memasarkan pangan lokal yang ditanam oleh masyarakat.” 

Jayapura, Jubi – Untuk perlindungan pangan lokal di Papua, tiap kampung diwajibkan membuat lumbung pangan lokal minimal lima hektare.

Hal tersebut dikatakan anggota DPR Papua, John NR Gobay, saat ditemui Jubi di Jayapura, Kamis (11/7/2019).

Menurut Gobay, lumbung pangan yang dimaksudkan untuk menampung hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat asli Papua.

Loading...
;

Lumbung-lumbung yang menjadi “kebun” ikan dan pangan lokal, nantinya dijadikan tempat bagi masyarkat untuk menjual hasil-hasil kebun dan lainnya.

“Badan Usaha atau BUMD yang didirikan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Diharapkan BUMD inilah yang dapat membeli, menampung dan memasarkan pangan lokal yang ditanam oleh masyarakat,”  kata John Gobay.

Di lumbung yang sudah dibangun, masyarakat cukup datang ke pasar, barangnya ditimbang dan langsung dibayar secara tunai.

“Ini penting agar (hasil-hasil) dapat terserap oleh pasar atau dapat ditampung dan disalurkan lagi dan juga pangan lokal dapat dibeli dengan harga yang menguntungkan masyarakat penghasil pangan lokal, agar masyarakat Papua tidak lagi berjualan di pinggir jalan, di atas tanah dan beratapkan awan jelas dia,” katanya.

“Dalam hal ini diatur adanya kewajiban bagi swasta, rumah makan, hotel, restoran, dan selain beras ASN wajib diberikan jatah pangan lokal tiap bulan pangan lokal dari petani pangan lokal di Papua,” lanjutnya.

Usai lumbung dibangun, katanya, pemerintah juga harus memastikan dan menentukan harga yang bisa dijangkau lembeli.

“Hal ini penting agar petani dan nelayan penghasil pangan lokal yang selama ini mereka termakan oleh strategi para tengkulak, dapat memperoleh pendapatan yang wajar,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan agar anak perusahaan PD Irian Bakti Mandiri yang bergerak dalam bidang pangan lokal, didorong sebagai mitra usaha bagi petani dan nelayan, serta pedagang asli Papua.

Selain itu, Irian Bakti juga dapat bekerja sama dengan koperasi yang dibentuk oleh Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP).

Sedangkan kabupaten lainnya, kata dia, bupati atau wali kota harus membuat pola seperti tadi.

Bukan hanya pangan lokal, melainkan sarana lain yang diperlukan BUMD pangan lokal untuk membantu petani dan nelayan Papua. Masyarakat asli Papua itulah yang menjadi produsen pangan lokal.

Mereka harus disediakan sarana tranportasi dari kampung ke pasar atau menuju tempat-tempat penampungan pangan lokal atau pangan olahan, dapat juga dilengkapi dengan alat timbang, sehingga BUMD pangan lokal wajib dilengkapi dengan sarana transportasi khusus untuk membeli.

Dalam memgangkut pangan lokal ini juga harus bekerja sama dengan DAMRI sebagai pihak swasta yang berpangalaman menangani transportasi darat.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dari kampung-kampung tidak perlu datang ke kota hanya untuk menjual hasil produksi pangan mereka.

Untuk pengembangan pangan lokal, maka BUMD atau koperasi juga dapat diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dengan menggunakan aset BUMD yang ada seperti PT Percetakan Rakyat, Pasar Mama Papua atau gudang-gudang dari PD Irian Bakti yang tersebar di Papua.

Tempat penampungan pangan lokal dan pangan olahan juga harus dilengkapi dengan pendingin agar tetap awet dan segar.

Dengan itu, PD Irian Bakti dapat hidup kembali dan tidak hanya menjadi penyalur beras ASN, tetapi berinovasi sesuai dengan konsep awalnya dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Sebelumnya, mama-mama penjual sayur di Kabupatem Yahukimo mengeluh lantaran hasil bumi dijual oleh non-OAP. Mereka pun meminta kepada pemda setempat untuk membuat peraturan daerah khusus atau perdasus perlindungan hasil bumi orang asli Papua

“Kami masyarakat meminta kepada pemerintah kabupaten Yahukimo untuk tertibkan penjual sayur di Dekai dan penjual sayur adalah orang asli Papua,”  kata Marta Salla, salah satu penjual sayur di Dekai. (*)

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top