Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Korban dalam keberagaman: Kentalnya rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua

Ilustrasi aktivis KNPB saat menggelar demonstrasi di Kota Jayapura – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Imanuel H. Mimin

Sebagai manusia yang beradab, bermartabat dan manusia yang diciptakan serupa dengan Sang Maha Pencipta di atas muka bumi ini, yang diberikan akal budi dan perasaan, sudah selayaknya kita memiliki kesadaran dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan, kesamaan derajat dan persamaan hak yang meliputi semua aspek yang ada. Itulah sebagian bentuk implementasi dari nilai kemanusiaan yang sesungguhnya (kemanusiaan yang adil dan beradab).

Kita memang berbeda agama/iman dan pandangan ideologi, tetapi kita bersaudara dalam nilai kasih, kemanusiaan, kesamaan derajat, keadilan dan perdamaian (Pdt. Dr. Socrates S. Yoman. Ita Wakhu Purom, 10 Oktober 2019).

Bagi suatu negara yang berdaulat, berdiri kokoh berdasarkan persatuan dari berbagai macam latar belakang dan pandangan, antara lain; perbedaan budaya, suku bangsa, ras, maupun agama sangat rentan mengalami persoalan rasisme, penistaan, diskriminasi, dll.

Di sisi lain, perbedaan itu unik tetapi bisa juga berdampak buruk jika keadilan tidak ditegakkan. Keberagaman bila tidak diimbangi dengan kesetaraan maka akan melahirkan diskriminasi.

Mari kita dengan saksama melihat realita status nasib rakyat bangsa Papua dari berbagai segi selama kurang lebih 57 tahun bersama dengan Indonesia.

Loading...
;

Tidak ada kepedulian terhadap SDM orang asli Papua. Sumber daya alamnya dikuras, sumber daya manusianya diterlantarkan bersamaan dengan ketidakadilan, stigma-stigma negatif dan diskriminasi rasial (perbedaan sosial dan budaya) yang begitu nampak dan masih kental di atas Tanah Papua maupun di luar Papua kepada orang Papua.

Rasis terhadap orang Papua secara umum beserta contoh kasusnya

Semua pasti mengetahui bahwa rasisme adalah persoalan yang sangat sensitif di muka bumi ini. Pengertian rasisme sendiri, yaitu suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu–bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya (wikepedia).

Perlakuan rasis secara umum

Perlakuan rasis bukan hal yang baru buat orang Papua yang hidup dengan identitas berambut keriting dan berkulit hitam (ras Melanesia). Ujaran kebencian dan rasis tersebut sudah sering dilontarkan terhadap orang Papua, baik itu di kalangan masyarakat biasa, atlet, mahasiswa, pelajar, guru, dosen, maupun pejabat negara yang identitasnya jelas berkulit hitam dan berambut keriting berasal dari Papua.

Berbagai macam lontaran kata yang menyinggung perasaan orang Papua sudah sering disampaikan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Beberapa contoh kata-kata rasis seperti, Wong ireng (orang hitam), dasar monyet, celeng (babi), asu (anjing), jancok, hitam, kotor, keriting, bau, dan lain sebagainya.

Sejak Papua dianeksasi ke dalam NKRI masyarakat Papua hidup serasa dipaksa untuk berdampingan dengan menganut kesatuan pemahaman menjunjung tinggi nilai perbedaan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Sekarang yang perlu dipertanyakan yaitu, apakah “Bhineka Tunggal Ika” hanya digunakan sebagai alat kepentingan elite-elite politik, pejabat atau pemerintah saja? Karena dalam kehidupan masyarakat sangat berbanding terbalik. Banyak kasus rasis yang terjadi di negara ini, salah satunya seperti yang terjadi baru-baru ini di Surabaya.

Dengan begitu, timbul pertanyaan apakah pemerintah yang gagal membangun persatuan negara ataukah ada kekeliruan dalam perumusan ideologi negara? Atau mungkin masyarakat yang kurang mempelajari pendidikan kewarganegaraan maka tidak dapat menerima keberagaman?

Contoh kasus rasis berdasarkan fakta

Pada 16 Agustus 2019 kasus ujaran kebencian (rasis) keluar dari mulut aparat keamanan negara (TNI) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) terlihat dari beberapa video yang beredar dan sempat viral di media sosial. Dengan kata-kata yang tidak wajar (monyet, asu, jancok dsb). Bersamaan dengan seruan yel-yel yang dinyanyikan pada malam hari oleh kerumunan masa di depan asrama kamasan “usir-usir, usir Papua, usir Papua sekarang juga”.

Perlakuan ormas dan aparat yang kurang terdidik tersebut menggambarkan sifat (karakteristik) sebenarnya yang disembunyikan selama ini oleh sebagian besar bangsa Indonesia lainnya kepada orang Papua. Dan itulah puncak yang paling kelihatan (menonjol) dari semua perlakuan rasis dan diskriminasi yang tidak kita ketahui selama ini. Sikap/perbuatan tersebut sangat menyakitkan bagi orang Papua yang selama ini menerima dan memahami benar tentang keberagaman (kebinekaan).

Diskriminasi (secara umum), pembungkaman ruang demokrasi dan ketidakadilan hukum

Jika kita melihat realita selama ini, sekian puluh tahun Indonesia merdeka, sekian puluh tahun sumber daya alam Papua diekplorasi, tapi rakyatnya masih tetap hidup dalam kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan dan kebodohan. Ditambah dengan ancaman kepunahan ras melanesia di atas tanah Papua (genosida). Ketidakadilan terjadi, semakin terlihat jelas.

Tidak adanya kepedulian terhadap SDM orang asli Papua. Sumber daya alamnya dikuras, sumber daya manusianya ditelantarkan. Itukah yang dinamakan keadilan? Bukan hanya itu, diskriminasi terjadi dalam berbagai bentuk seperti ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, hak politik yang dirampas, hak ekonomi yang diambil, terjadi kesenjangan sosial dan pelecehan budaya.

Semua ketidakadilan itu terus terjadi di Tanah Papua. Dengan begitu, perlahan orang asli Papua mulai kehilangan identitas dan jati diri mereka. Orang asli Papua merasa seperti pendatang di negeri sendiri. Hampir semua hak-hak mereka diambil. Sampai dengan ruang demokrasi untuk menyuarakan ketidakadilan di atas tanah Papua pun dibungkam.

Pembungkaman ruang demokrasi                                                                                             

Pasti kita tahu bersama bahwa setiap manusia (individu atau kelompok) mempunyai hak untuk berekspresi (berpendapat, berkomentar dan atau mengkritik kebijakan pemerintah, dll) yang tidak sesuai atau merugikan banyak orang (masyarakat). Kebebasan itu sudah bersifat konstan (tidak dapat diubah) bagi negara yang menganut paham demokrasi.

Kebebasan tersebut sudah diakui oleh semua umat manusia di muka bumi dan hak tersebut sudah dilindungi dengan/dalam hukum internasional (PBB) dan hukum nasional negara Indonesia–tertulis jelas dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Pembungkaman ruang demokrasi bukan hanya kepada organisasi dan aktivis Papua merdeka, tetapi juga mahasiswa maupun pelajar. Jika tujuan aksi mengarah ke persoalan pelanggaran HAM pasti tidak diizinkan. Bila diizinkan tidak lama akan dibubarkan.

Dengan begitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun1998  tentang kemerdekaan/kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tidak direalisasikan dengan baik. Maka timbul banyak pertanyaan mengenai eksistensi undang-undang tersebut.

Belakangan ini banyak orang berkata NKRI harga mati, tetapi tidak paham arti dari konsep demokrasi. Banyak orang juga tahu bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Siapa saja bebas berpendapat, bebas menentukan nasib, bebas menyampaikan aspirasi, dan bebas berekspresi di muka umum.

Tapi sayangnya konsep demokrasi dalam negara ini tidak seutuhnya terimplementasi buat kaum pencari keadilan. Ruang demokrasi dibungkam, media ditutup, jurnalis diancam. Apakah itu kebebasan demokrasi? Tidak, itu adalah penjajahan yang sedang terjadi di era digital ini kepada orang Papua.

Ketidakadilan hukum

Penegakan hukum pun mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sejak Papua dianeksasikan ke dalam NKRI, segala macam bentuk tindakan yang tidak manusiawi telah dilakukan kepada orang  Papua.

Yang membuat orang Papua sulit untuk menerima kenyataan (menjadi luka) adalah pelanggaran HAM yang sampai pada saat ini belum dituntaskan secara hukum yang berlaku di dalam negara ini. Inilah kejelasan terkait perlakuan diskriminasi hukum terhadap orang Papua. Orang Papua tidak dianggap sebagaimana manusia yang harus diperlakukan sepantasnya sama dengan manusia lainnya di dalam bumi ini yang juga dilindungi benar oleh undang-undang.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahwa pelanggaran HAM yakni “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku                                                                     (romadecade.org)

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas maka pelanggaran HAM adalah hal yang sangat ditekankan kepada semua kalangan, baik masyarakat, maupun aparat negara ataupun pejabat. Pelaku pelanggar HAM akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tetapi hukum pelanggaran HAM dalam negara ini tidak memihak kepada orang Papua. Di Papua pelanggaran HAM masih terjadi dan tak kunjung selesai. Pembantaian manusia masih berlanjut hingga sekarang ini. Pelaku tidak diproses secara hukum yang berlaku akan tetapi malah dilindungi.

Dengan begitu apakah akan meredakan gejolak di tanah Papua? Tidak! Malah akan menambah perkara. Untuk setiap persoalan, apakah dengan pertumpahan darah sampai memakan korban jiwa barulah hukum ditegakkan kepada orang Papua? Salah satu contohnya seperti kasus ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, jelas terlihat adanya keterlambatan dalam hal memproses pelaku ujaran kebencian tersebut.

Setelah ada aksi demonstrasi yang dahsyat sampai terjadi tindakan “anarhkistis” dan memakan korban jiwa, barulah biang provokator diproses hukum. Nasib yang berbeda menimpa mereka yang mengikuti aksi dan spontan melakukan tindakan anarkhis–karena tidak menerima pelecehan identitasnya–ditangkap dan diadili. Seandainya tindakan anarkhistis tersebut tidak dilakukan, apa yang terjadi? Ya, diskriminasi hukum tetap berlaku, proses penyelesaiaan akan lambat dan kaku.

Filep Karma dalam “Seakan Kitorang Setengah Binatang” sangat relevan dengan masalah yang dihadapi orang Papua saat ini. Orang Papua mengalami pembatasan kewenangan dalam pengambilan kebijkan pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat juga mereka mendapatkan diskriminasi budaya, sosial, politik, ekonomi, dan diskriminasi hukum.

Bersama dengan bertambahnya pelanggaran HAM sejak dahulu hingga sekarang yang belum dituntaskan telah menjadi dilema bagi setiap generasi bangsa Papua.

Solusi

Berdasarkan rasis, ketidakadilan, stigma-stigma negatif dan diskriminasi rasial, maka solusi yang diminta oleh sebagian besar orang Papua yaitu mereka  menginginkan kebebasan dari segala macam penindasan dan ketidakadilan yang sudah, sedang dan akan terus berlanjut. Yang diminta adalah referendum. Referendum sebagai solusi jalan damai.

Penentuan nasib sendiri secara demokratis

Dengan melihat dan mempertimbangkan 50 sampai 100 tahun ke depan nasib bangsa Papua tidak akan berjalan sesuai harapan. Tidak ada masa depan yang baik bagi bangsa Papua dalam naungan Indonesia. Maka referendum bagi bangsa Papua adalah solusi. Jika mekanisme referendum dilakukan, maka apapun hasilnya (tetap bersama Indonesia atau berpisah) itu akan diterima/disepakati bersama oleh semua elemen (masyarakat maupun pemerintah) secara damai dan bermartabat. (*)

Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, Papua

Editor: Timo Marten

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top