HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Korindo Group diduga langgar hak masyarakat adat

Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel, Papua – Jubi/Google map

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Korindo Group melalui anak usaha kelapa sawitnya, PT Berkat Cipta Abadi (PT BCA), yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel diduga melakukan deforestasi dan pelanggaran HAM dalam melakukan aktivitasnya.

Deborah Lapidus, Direktur Senior Kampanye Mighty Earth, dalam rilis yang diterima Jubi di Jayapura, Selasa (10/9/2019), menyebutkan Korindo menggunakan cara ancaman hukum untuk menyembunyikan fakta tindakan penyimpangan mereka.

Korindo bahkan dianggap mencemoohkan ‘Policy for Association’ dari FSC dengan melanggar hak-hak pribumi, memanfaatkan hutan, dan merusak daerah-daerah penting konservasi bernilai tinggi atau high conservation value (HCV).

“Selama ini bertahun-tahun Korindo telah menggunakan label ‘eco-forestry’ untuk menutupi praktik-praktik destruktifnya. Korindo menjual kayu, plywood, pulp, biomass, dan kertas koran kepada Asia Pulp & Paper (Indonesia), Sumitomo Forestry (Jepang), Marubeni (Jepang) dan New Corps Australia,” kata Deborah.

Loading...
;

Forest Stewardship Council (FSC), Dewan Sertifikasi Global untuk pengelolaan hutan, menerapkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatannya untuk mempertanggungjawabkan berbagai kerusakan.

“Kesimpulan-kesimpulan tersebut telah diumumkan pada Juli 2019. FSC menyatakan bahwa Korindo diharuskan untuk menghentikan pemanfaatan hutan dan deforestasi, memenuhi sertifikasi FSC dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan dan mematuhi prinsip dari FPIC (Free Prior and Informed Consent).”

Korindo juga diharuskan melakukan tindakan pemulihan dampak terdahulu dan memastikan untuk memperbaikinya. Lebih jauh FSC menyatakan akan melakukan ‘disassociate’ terhadap Korindo jika Korindo tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Korindo juga dinilai memutarbalikkan kesimpulan dari investigasi FSC dan mengklaim tidak bersalah.

Deborah melanjutkan, jika Korindo menginginkan kebenaran mengenai hasil temuan FSC, seharusnya meminta FSC untuk merilis seluruh hasil temuan dari investigasi tersebut agar diketahui publik.

“Tetapi sebaliknya, Korindo mencoba mengintimidasi FSC untuk bungkam, sebagaimana mereka juga berupaya melakukan hal sama terhadap Mighty Earth dan banyak rekanan NGO kami”.

“Kami mendesak FSC untuk tetap bertahan dan melanjutkan dengan perilisan temuan lengkap dari investigasi. Jangan menyerah terhadap ancaman ala gangster Korindo,” kata Direktur Kampanye Mighty Earth dan FSC expert Phil Aikman.

Disebutkan, para pelanggan Korindo berhak untuk mengetahui kebenaran mengenai asal-usul produk-produk berkelanjutan tersebut. Penduduk pribumi yang menjadi korban dari konglomerat berhak untuk melihat Korindo bertanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana hutan hujan yang sangat berharga ini telah dirusak.

Perusahaan diduga telah merusak tanah, hutan, dan dusun sagu, yang merupakan sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat. Sumber-sumber air bersih juga tercemar oleh limbah pabrik dan pestisida, serta adanya dugaan dibekingi oknum aparat militer.

Dugaan pengrusakan hutan dan pelanggaran HAM oleh Korindo Group ditepis oleh warga distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel.

“Kami bahkan belum pernah bertemu sekali pun dengan mereka (LSM), tapi mereka tiba-tiba bisa bicara kalau kami dilanggar haknya,” ujar pemilik hak ulayat di Distrik Subur, Justinus Gambenop, seperti dilansir Antara, Senin (9/9/2019).

Menurut Gambenop, masyarakat di desanya telah merasakan dampak sosial dan ekonomi pasca hadirnya Korindo, di antaranya, pembangunan sarana umum berupa akses jalan, klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, hingga pemberdayaan masyarakat melalui rekrutmen masyarakat setempat untuk menjadi karyawan.

“Sekali lagi, mereka tidak pernah sekali pun datang, tapi isu tersebut telah menyulut konflik antarwarga,” katanya.

Daniel Sim Ayomi, Deputy General Korindo Grup, ketika dikonfirmasi Jubi per pesan singkat dari Jayapura, Selasa malam (10/9/2019) belum memberikan jawaban.

Namun, Sustainability Manager Korindo Group, Luwy Leunufna, kepada Antara, mengingatkan bahwa usaha kelapa sawit Korindo di Boven Digoel sebagai bentuk dukungan sektor swasta, untuk mewujudkan visi Nawa Cita, atau membangun Indonesia dari pinggiran.

“Kami sangat menyayangkan ‘perhatian’ yang berlebih dari LSM asing terhadap upaya sektor swasta mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia, nantinya malah akan menghancurkan masyarakat setempat,” kata Luwy.

Dia pun mengajak seluruh pihak yang merasa terganggu dengan operasi bisnis Korindo di Papua, untuk duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik, guna wujudkan pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pater Anselmus Amo, MSC mengatakan pihaknya mengadvokasi hak-hak masyarakat adat di Boven Digoel.

“Kami memang advokasi soal itu. Bahkan sudah dilakukan investigasi oleh FSC, dan Korindo dinyatakan bersalah, melakukan deforestasi dan pelanggaran HAM,” kata Pater Anselmus.

Disinggung soal klarifikasi dan bantahan warga dan Korindo Group, menurut dia, itu hal yang wajar dan merupakan hak jawab mereka, untuk menanggapi konferensi pers yang dibuat Mighty Earth.

Sedangkan Direktur Yayasan Pusaka, Frangky Samperante, mempertanyakan alasan FSC tidak mempublikasikan temuan laporan mereka. Padahal laporan itu penting untuk menjelaskan temuan  permasalahan, agar diketahui publik.

“Korindo sebagai anggota FSC seharusnya patuh pada standar, termasuk sangsi dan perbaikan yang diputuskan FSC,” kata Frangky. (*)

Editor: Zely Ariane

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top