KPK apresiasi rencana aksi penataan SDA Papua

KPK apresiasi rencana aksi penataan SDA Papua

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi rencana aksi satu peta penataan sumber daya alam yang meliputi kehutanan, lingkungan pertambangan, perikanan dan kelautan yang dilakukan Provinsi Papua.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan Papua sudah mendeklarasikan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam bersama 29 kabupaten/kota.

“Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Laode Muhammad selaku wakil ketua KPK saat Papua bersama Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah hadiri kick off rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 31 Januari lalu,” kata Hery, di Jayapura, Senin (11/2/2019).

Ia tekankan sejak Orde Lama maupun Orde Baru, Papua selalu diabaikan. Untuk itu, di era kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, rencana aksi penyelamatan sumber daya alam dideklarasikan.

Salah satunya, tidak memberikan rekomendasi terhadap permintaan PT Freeport Indonesia maupun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang pemberian 1000 hektar penambahan lahan pertambangan.

“Tak hanya itu, tapi banyak hal lain yang telah kami lakukan seperti bagaimana menjaga semua potensi kita. Selama ini tidak ada satupun pemimpin yang berani menegakkan lingkungan,” ujarnya.

Karena itulah, ujar ia, KPK memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Papua dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.

“Saya tidak bermaksud mengurangi kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa di era kepemimpinan saat ini kita harus maju menjaga potensi kita,” katanya.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan Pemerintah setempat telah berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Ini telah diwujudkan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, agar tetap memertahankan tutupan hutan alam 90 persen.

“Saya harap sejumlah kebijakan yang dihasilkan, bisa sejalan dengan Perubahan Undang-undang No. 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemmnya maupun kebijakan yang diterbitkan pememerintah pusat,” kata Wakerkwa.

Katanya, keharmonisan tidak hanya mampu memberikan manfaat bagi upaya pelestarian sumber daya alam. Tetapi juga tetap memberikan ruang bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua serta peningkatan pendapatan asli daerah. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

loading...

Leave a Replay

Leave a Comment

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

loading...