HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPK ingatkan ASN tidak kuasai aset pemerintah

KPK ingatkan ASN tidak kuasai aset pemerintah

 

Ilustrasi mobil dinas yang terparkir – Jubi/dok

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan provinsi Papua, untuk tidak menguasai dan membawa pulang aset milik pemerintah ketika sudah tidak menjabat atau pensiun.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, mengatakan kebiasaan membawa pulang aset pemerintah ketika sudah tidak aktif atau pensiun harus dihilangkan, mengingat keberadaan aset-aset di setiap instansi pemerintah dibeli dengan uang negara, bukan pribadi.

“Aset di Papua masih menjadi persoalan sistemik, dikarenakan lemahnya pencatatan untuk pembuktian legalitas serta pengelolaanya. Untuk itu, kami minta segera dibenahi,” kata Maruli di Jayapura pekan kemarin.

Menanggapi itu, dirinya meminta pemerintah provinsi melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah mulai saat ini untuk segera mendata kembali aset-aset yang ada, agar ke depan tidak lagi menjadi temuan lagi. Apalagi katanya, mengenai aset sudah menjadi perhatian serius KPK.

“Intinya, pemerintah daerah harus komitmen dan serius dalam menyelesaikan masalah aset-aset ini,” ujarnya.

Dalam hal pembenahan dan pendataan aset, ujar ia, KPK sangat yakin pemerintah provinsi Papua akan mampu menyelesaikan khususnya mengenai kendaraan dinas, yang mana akan lebih dulu fokus terhadap ASN aktif yang dipercayakan untuk memegang aset tersebut.

“Untuk mobil dinas, kami akan petakan dari subjeknya, yakni ASN aktif, ASN pensiun dan ASN yang sudah meninggal tapi asetnya masih dipegang oleh keluarga,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebiasaan pejabat-pejabat di Papua selama ini, jika masa jabatannya berakhir atau pensiun aset milik pemerintah dibawa pulang ke rumah.

“Mulai sekarang jangan ko bawa keluar lagi. Saat saya jadi bupati Puncak Jaya, seluruh fasilitas pemerintah saya kasih tinggal ketika sudah tidak menjabat,” kata Enembe.

Menurut ia, membawa pulang aset pemerintah ketika sudah tidak lagi menjabat atau pensiun sudah menjadi kebiasaan lama yang sering dilakukan. Padahal barang-barang yang dibeli memakai uang milik pemerintah bukan pribadi.

“Intinya, barang-barang yang dibeli pemerintah tidak boleh dibawa keluar, kebiasaan ini harus dihilangkan,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)