Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPK minta penggunaan anggaran PON sesuai prosedur

Ilustrasi maskot dan logo PON XX Papua 2020. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua, serta Dinas Olahraga dan Pemuda Papua untuk menggunakan anggaran PON sesuai prosedur. Pengawasan penggunaan anggaran PON harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus korupsi dalam penyelenggaraan PON XVIII Riau 2012.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, mengatakan penyelenggaran even olahraga besar seperti PON XX Papua 2020 memang rawan menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Panitia Besar PON XX Papua 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua, serta Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan anggaran PON XX.

Maruli Tua menyatakan KPK tidak secara khusus mengawasi penggunaan anggaran PON XX. “Kalau pengawasan secara khusus dari KPK, belum [ada]. Hanya [saja], di setiap kesempatan kami selalu ingatkan terus kepada Gubernur, Sekda dan pimpinan organisasi perangkat daerah teknis untuk menggunakan anggaran sesuai prosedur,” kata Maruli kepada Jubi, Minggu (15/12/2019).

Terkait masalah pendampingan pengawasan bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam menggunakan anggaran PON, Maruli Tua menyatkan sudah ada pihak Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, keterlibatan KPK lebih bersifat koordinasi dan supervisi pengawasan.

“Intinya, sudah cukup banyak penjabat yang tersandung masalah hukum. Untuk itu, kami selalu ingatkan Papua jangan mengulangi hal yang sama. Kami harap sekecil apapun anggaran yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan, agar [nantinya] tidak menjadi masalah,” sambungnya.

Loading...
;

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan pemerintah provinsi Papua untuk tidak lalai dalam melaksanakan program kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan persiapan PON di Bumi Cenderawasih. Dosinaen menyatakan seluruh pembangunan venue ataupun infrastruktur pendukung PON yang dilakukan Dinas PUPR Papua dan Disorda Papua harus tetap dalam pengawasan ketat.

“Pelaksanaan PON di Papua merupakan tugas yang sangat berat. Untuk itu, didalam pendistribusian pembiayaan dengan berbagai sumber anggaran harus ada tanggung jawab yang melekat,” kata Hery. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top