KPK : OPD tak punya wewenang keluarkan izin

KPK : OPD tak punya wewenang keluarkan izin

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan, Organisasi Perangkat Darah (OPD) atau SKPD teknis tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin, karena yang memiliki hak adalah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Kami ingatkan tiga hal terkait pengurusan izin yakni, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri sudah mengatur, harus melimpahkan seluruh izin kepada PTSP,” kata Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution di Jayapura, Rabu (22/5/2019).

Untuk itu, dirinya meminta gubernur, bupati dan wali kota untuk mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk melimpahkan seluruh pengurusan izin kepada PTSP. Artinya, jika ada yang ingin mengurus izin harus berkoordinasi dengan PTSP.

“Jadi jika ada orang memerlukan izin silahkan datang ke PTSP dan dokumennya tidak boleh berpindah, nanti orang-orang dari SKPD teknis yang datang memberikan analisis dalam rangka pemberian rekomendasi atau non izin,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, dirinya mengingatkan dalam pengurusan izin tidak boleh ada satu rupiah yang mengalir atau ucapan terimakasih, kecuali yang diatur oleh peraturan daerah (Perda).

“Jadi ingat, satu rupiahpun tidak boleh ada dalam pengurusan izin,” katanya.

Di samping itu, dirinya juga meminta dalam sistem perizinan harus ada tim teknis, teknis sistem, saluran dan kolom pengaduan, agar dalam pengurusan alurnya bisa diketahui dan dilihat secara langsung dalam sistem yang sudah disediakan.

“Intinya kami ingin berupaya memaksimalkan, jangan buru-buru mengatakan ya sudahlah, karena tidak ada salahnya untuk mencoba,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen. Dirinya meminta seluruh daerah di wilayahnya untuk tidak sembarang menerbitkan izin khususnya dalam proses investasi di bidang perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan dan lain sebagainya.

“Semua potensi alam yang ada di masing-masing kabupaten dan kota harus dikelola secara baik serta maksimal, namun dalam penerbitan perizinannya harus berhati-hati,” kata Hery.

Ia menambahkan, dalam menerbitkan izin, pemerintah daerah di kabupaten dan kota terlebih dahulu harus mengkajinya secara mendalam.

“Pemerintah Papua memberikan apresiasi terhadap KPK yang sudah menaruh perhatian bagi pengelolaan perizinan di Papua,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)