Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPK tangkap tangan bacalon Gubernur NTT

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ngada Marianus Sae, salah seorang bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur dari PDI Perjuangan yang akan maju dalam Pilkada 2018.

"Memang ada kegiatan tim di lapangan, ada kepala daerah dari NTT yang diamankan dan sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (11/02/2018).

Dari informasi yang dikumpulkan, kepala daerah yang terkena OTT itu adalah Bupati Ngada dua periode Marianus Sae. Marianus diketahui maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Emy Nomleni yang diusung oleh PDI-Perjuangan.

"Saat ini yang dibawa ke KPK ada dua orang termasuk kepala daerah, akan menyusul dari daerah lain di jadwal penerbangan sore ini untuk dibawa ke Jakarta," tambah Febri.

Loading...
;

Namun, Febri belum menjelaskan lebih detil penerimaan uang dalam OTT tersebut. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status Bupati Ngada yang terjerat OTT ini.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menyikapi kasus Marianus Sae, salah satu bakal calon Gubernur NTT yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kami secara kelembagaan akan menyikapi sepanjang masih dalam tahapan pilkada," kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe, Minggu (11/02/2018).  

Marianus Sae, Bupati Ngada dua periode itu adalah salah satu bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023 yang dicalonkan PDI Perjuangan.  Ia berpasangan dengan Emilia Nomleni, salah kader senior PDI Perjuangan NTT dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Maryanti mengatakan dalam Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 menyebutkan pergantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan parpol atau calon perseorangan, dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.  Selain itu, berhalangan tetap atau dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

"Jadi berdasarkan aturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami hanya mengacu pada kekuatan hukum tetap dari pengadilan," ujarnya. 

Padahal, KPU NTT pada Senin (12/02/2018) akan menyelenggarakan pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT 2018, dan akan dilanjutkan dengan pleno penetapan nomor urut bakal calon pada Selasa (13/02/2018). 

Menyikapi itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Frans Lebu Raya belum bisa dikonfirmasi terkait kasus yang menimpa salah satu bakal calon gubernur dari partai berlambang banteng moncong putih itu, karena sedang tidak berada di tempat. (*)

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top