Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPU berharap pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020 tepat waktu

Logo KPU – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Surabaya, Senin – Komisi Pemilihan Umum RI mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD berupa penyediaan anggaran untuk biaya pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020. Besaran anggaran dan waktu pencairan yang tidak sesuai jadwal kerja Komisi Pemilihan Umum dapat mengganggu tahapan Pilkada, termasuk pemungutan suara serentak pada 23 September 2020.

Hal itu dinyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman sesuai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik, serta calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (12/8/2019) malam. “Ada dua hal yang harus diperhatikan jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya,” ujar Arief Budiman kepada Kantor Berita Antara.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia. Di Papua, Pilkada Serentang 2020 akan berlangsung 11 kabupaten, yaitu Keerom, Supiori, Nabire, Waropen, Pegunungan Bintang, Membramo Raya, Yahukimo, Yalimo, Merauke, Asmat, dan Boven Digoel.

Pilkada Serentak 2020 juga akan berlangsung di sembilan kabupaten di Papua Barat. Kesembilan kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak itu adalah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana.

Loading...
;

Arief berharap seluruh NPHD dapat ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses Pilkada. “KPU sudah membuat Peraturan KPU tentang tahapan. [Peraturan KPU itu] sekarang masih berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera diundangkan dan menjadi pedoman,” kata Arief.

Ia mengingatkan Peraturan KPU itu nantinya tidak hanya berlaku untuk KPU, penyelenggara pemilu lainnya, dan  serta pemerintah daerah saja. Peraturan KPU itu juga menjadi acuan bagi partai politik peserta Pilkada dalam mengajukan calon kandidat kepala daerah. Setiap warga negara yang berkeinginan maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2020 juga harus memperhatikan dan memahami waktu pengumpulan dokumen dukungan agar tidak terlewatkan.

“Tahapan ini juga pedoman bagi pihak lain, semisal aparat keamanan untuk mengetahui mana saja titik-titik rawan proses penyelenggaraan Pilkada seperti jadwal kampanye, pemungutan suara hingga penghitungan suara, KPU sudah memutuskan Pilkada pada 23 September 2020 maka 23 September 2019 digelar peluncuran pelaksanaannya dan kami sudah meminta semua pihak terkait memulai tahapan,” tuturnya.

Sebelumnya KPU Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, telah mengusulkan anggaran Rp81 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen saat dihubungi Kantor Berita Antara dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Minggu (11/8/2019) menyatakan pihaknya akan memulai tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada September 2019.

Walianggen mengatakan Rp81 miliar yang diajukan ini akan membiayai mulai dari tahapan awal, pemungutan suara, hingga menghadapi kemungkinan sengketa dari calon terhadap KPU di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami tinggal menunggu panggilan dari Pemerintah Kabupaten Yalimo untuk membahas anggaran yang kami ajukan,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top