Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPU Lanny Jaya diharapkan patuhi aturan dan putusan MK

Terius Yigibalom, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lanny Jaya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan – Jubi/Agus Pabika.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Legislator berharap KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak lagi menunda proses pleno penetapan Calon Legislatif (Caleg) pasca putusan MK beberapa waktu lalu.

Terius Yigibalom, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lanny Jaya mengatakan, sesuai putusan MK seluruh gugatan Pileg (Pemilihan Legislatif) di Lanny Jaya ditolak. Sehingga hasil Pileg yang sah adalah pada saat 9 April lalu.

“KPU sudah sampaikan jika ada keberatan disampaikan ke Panwas sehingga beberapa partai politik yang merasa dirugikan sesuai amanat UU mereka ajukan ke MK dan hasil putusan telah dikeluarkan dan semua gugatan dibatalkan semua,” kata Terius yang juga ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Lanny Jaya, Selasa (13/8/2019).

Ia berharap agar KPU konsisten dengan jadwal pleno Kabupaten Lanny Jaya dan tidak mengubah hasil pleno sebelumnya karena akan menimbulkan konflik di daerah.

Loading...
;

“Keputusan tetap sesuai apa yang sudah ditetapkan itu, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun,” katanya.

Ia pun berharap seharusnya pleno penetapan dilakukan di Tiom agar masyarakat tahu calon siapa-siapa yang terpilih.

“Bila semua proses berjalan sesuai aturan mekanisme KPU, proses penetapan seharusnya dilakukan di Tiom kabupaten Lanny Jaya agar masyarakat dan semua yang hadir juga puas dengan hasil tersebut sehingga tidak ada kecurigaan diantara mereka,” katanya.

 

Lanjutnya, Caleg dari PKS juga secara lapang dada menerima hasil keputusan MK sebagai lembaga yudisial penyelesaian sengketa Pemilu tertinggi di Indonesia dan PKS akan mempersiapkan kadernya untuk bertarung lima tahun mendatang di legislatif.

“Sengketa kami (PKS) pada putusan MK tidak dikabulkan dan kami terima itu, namun kami PKS akan tunggu lima tahun kedepan untuk berkompetisi lagi,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersyukur seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif dari Papua tidak ada yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mengucap puji syukur alhamdulillah tidak ada permohonan yang kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan saya kira jarang sekali hal ini terjadi di Papua,” ujar Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (9/8/2019) malam, usai sidang pengucapan putusan. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top