Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPU Papua Barat sarankan tes CPNS diundur setelah Pemilu

Amus Atkana, Ketua KPU Provinsi Papua Barat. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, Amus Atkana khawatir jumlah pemilih di wilayah Kabupaten Manokwari dan sejumlah kabupaten di Papua Barat akan melebihi surat suara yang tersedia, baik surat suara untuk pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun surat suara untuk pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP.

Atkana mengatakan, hal ini akibat  Pemerintah Papua Barat tengah membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Kondisinya sekarang, Pemprov Papua Barat ada buka pendaftaran CPNS. Pasti, pencari kerja dari kabupaten/kota lain akan eksodus ke Manokwari untuk ikut seleksi itu dengan mengurus berbagai berkas yang dibutuhkan. Sayang jika sampai tanggal 17 April 2019 mereka tidak kembali ke daerah asal, maka mereka  bisa kehilangan hak suara,” ujar Atkana kepada Jubi, Senin (8/4/2019).

Atkana menyarankan agar pelaksanaan tes CPNS di Manokwari dapat ditunda setelah pemilu 17 April 2019. Dia juga berharap warga yang punya hak suara di wilayah lain, agar segera kembali ke daerah masing-masing Atkana mengakui belum sempat membicarakan hal ini dalam rapat koordinasi yang digelar siang tadi bersama Gubernur, Bupati dan jajaran forkopimda di Papua Barat.

Loading...
;

“Saya lupa untuk sampaikan hal ini. Padahal ini sangat penting,” katanya.

Selain itu, ditegaskannya bagi pemilih tambahan di wilayah Papua Barat jika belum memiliki e-KTP secara fisik tapi sudah melakukan perekaman, maka pemilih demikian wajib memiliki surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota setempat. Selain surat keterangan dari Disdukcapil, tidak akan diterima di TPS.

“Pemilih tambahan yang diakomodir dan disesuaikan dengan kelebihan surat suara di TPS, adalah pemilih tambahan yang punya e-KTP. Jika fisiknya tidak ada, minimal ada surat keterangan dari Disdukcapil, itu yang secara sah akan diterima. Selain itu seperti surat keterangan dari Kepala Distrik,  Kepala Kampung atau Kelurahan tidak diterima,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Dominggus Mandacan tidak terlalu merespons ketika dikonfrimasi terkait jadwal penerimaan CPNS dan kaitannya dengan eksodus warga dari luar untuk ikut tes CPNS di Manokwari sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Dia mengaku ada pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan Pemilu sehingga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

“Apa? Ekodus warga itu ada pengawas Pemilu yang bertanggungjawab, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan,” ujar Mandacan singkat. (*)

Editor       : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top