HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPU Papua: Dijadikan tersangka, kami merasa dikriminalisasi

Logo KPU – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyatakan ada pihak tertentu berusaha mengkriminalisasi kerja KPU Papua. Hal itu dinyatakan Kossay di Jayapura, Minggu (14/7/2019), menanggapi penetapan dirinya beserta lima komisioner KPU Papua sebagai tersangka dugaan pengalihan suara dalam Pemilihan Umum 2019.

“Kami merasa telah dikriminalisasi. Kami [telah] melaksanakan [tanggungjawab dan wewenang kami dengan] benar. [Akan tetapi], kami dibilang salah, kemudian jadi tersangka. Itu semacam kriminalisasi [terhadap para komisioner] KPU provinsi Papua,”ungkap Kossay.

Pada Senin (8/7/2019), sejumlah enam komisioner KPU Papua ditetapkan menjadi tersangka dugaan pengalihan suara yang dilaporkan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Partai Gerindra, Ronald E  Engko ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Papua. Mereka adalah Ketua KPU Papua Theodorus Kossay, Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, Zufri Abubakar, Fransiskus Antonius Letsoin, dan Melkianus Kambu.

Penetapan tersangka itu terjadi setelah putusan Badan Pengawas Pemilhan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 1 Juli 2019 yang menyatakan keenam anggota KPU Papua terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019. Dalam putusannya, Bawaslu Provinsi Papua meminta KPU RI memberikan teguran kepada KPU Papua.

Loading...
;

Perkara itu bermula dari pengaduan Ronald E Engko yang merasa dirugikan karena KPU Papua dinilai merekapitulasi DB1 Kota Jayapura yang salah, sehingga dia dinyatakan hanya mendapat 5.914 suara. Padahal, Engko memiliki catatan rekapitulasi perolehan suara yang menunjukkan ia meraih 13.106 suara dari seluruh tempat pemungutan suara di Kota Jayapura.

Kossay menyatakan penetapan tersangka keenam komisioner KPU Papua itu salah alamat. Pasalnya, KPU Papua menurut Kossay tidak pernah mengubah isi rekapitulasi perolehan suara yang dinyatakan dalam DB1 Kota Jayapura. KPU Papua merekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Papua dengan memakai DB1 yang diserahkan KPU Kota Jayapura. Kossay menyatakan seharusnya penyidik memeriksa KPU Kota Jayapura selaku pihak yang membuat dan menyerahkan DB1 tingkat Kota Jayapura.

“KPU Papua tidak melakukan pelanggaran apapun, terutama terkait dengan memindahkan suara dari calon tertentu ke calon anggota legislatif lainnya. Bodoh sekali jika KPU Papua melakukan pelanggaran dengan mengelembungkan atau memindahkan suara calon anggota legislatif,”tegas Kossay.

Sebelumnya Yusman Conoras selaku kuasa hukum Ronald E  Engko dalam pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua menyatakan pengaduan kliennya terjadi karena adanya dua versi DB1 Kota Jayapura. Conoras menyatakan perkara itu berawal dari rapat pleno KPU Papua di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura yang merekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi.

“Dalam DC1 yang ditetapkan KPU Papua, perolehan suara Ronald Engko hanya 5.914 suara. Padahal dalam DB1 Kota Jayapura versi pertama, perolehan suara Ronald Engko adalah 13.106 suara,” kata Conoras saat dihubungi pada Rabu (10/7/2019).

Menurut Conoras, belakangan barulah Ronald E Engko  mengetahui keberadaan dua versi DB 1 Kota Jayapura. “DB1 versi kedua yang menyatakan Ronald Engko hanya meraih 5.914 suara. DB1 versi kedua itu yang merugikan Ronald Engko, namun DB1 versi kedua itulah yang direkapitulasi dalam pleno KPU Papua,” Conoras.

Sesuai aturan dan terbuka

Kossay menyatakan rapat pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Papua yang digelar di Hotel Green Abe pada 27 April hingga 19 Mei 2019 pun telah sesuai aturan yang ada. Rapat pleno itu digelar terbuka dan disaksikan oleh saksi dari 16 partai politik, saksi dari 14 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maupun saksi dari masing-masing tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kossay menyatakan tidak ada komisioner KPU Papua yang mengetahui bahwa DB1 yang diserahkan KPU Kota Jayapura tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik. Kossay mengingatkan, tugas KPU Papua hanyalah merekapitulasi formulir DB1 yang diserahkan oleh KPU kabupaten/kota di seluruh Papua, termasuk DB1 yang diserahkan KPU Kota Jayapura.

“Tugas KPU Provinsi hanya merekap DB1 ke DC1 [sebagai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat] provinsi. DB1 KPU kabupaten/kota direkap dari [formulir] DA1 yang dibuat Panitia Pemilihan Distrik,”ungkapnya.

Menurutnya, hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi yang tertuang dalam DC1 KPU Papua sama persis dengan DB1 yang diserahkan KPU kabupaten/kota di Papua. “Jadi, kami tidak melakukan perubahan. Dokumen  DB1 kota sama dengan hasil rekapitulasi BC1 yang dibuat KPU Papua. [Yang] berbeda adalah [rekapitulasi] PPD dan naik ke [rekapitulasi] KPU Kota Jayapura,”kata Kossay.

Jika penyidik menemukan bukti awal telah terjadi pengalihan suara sebagaimana yang diadukan Ronald E Engko, Kossay menyatakan seharusnya penyidik memeriksa KPU Kota Jayapura dan para Panitia Pemilihan Distrik di Kota Jayapura. “Sangat salah dan keliru kalau KPU Papua dianggap [sebagai pihak yang] bersalah atau [dianggap] yang melakukan kesalahan itu,”tegas Kossay.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top