Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kriminalisasi terhadap OAP harus dihentikan

Pendeta Jhon Baransano saat memberikan masukkan dalam rapat koordinasi dan konsolidasi antara Forkopimda Provinsi Papua dengan tokoh Agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa dalam rangka menyikapi rencana eksodus mahasiswa Papua, Jumat (13/9/2019) di Gedung Negara, Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kriminalisasi terhadap masyarakat Papua sudah terjadi bertahun-tahun dan hingga kini belum ada satupun persoalan yang dapat diselesaikan oleh Negara. Kini muncul satu persoalan baru yaitu rasisme dan persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur tepatnya di Surabaya dan Malang.

Pendeta Jhon Baransano satu diantara perwakilan dari tokoh Agama mengatakan, Negara harus memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Papua baik itu di Papua dan Papua Barat dan juga daerah lain di Indonesia.

“Kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi terhadap anak-anak kita di Surabaya dan Malang serta di beberapa daerah yang diintimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Saya meminta Negara dapat memproses orang yang telah melakukan tindakan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa dan juga orang asli Papua secara umum,” katanya dalam rapat koordinasi dan konsolidasi antara Forkopimda Provinsi Papua dengan tokoh Agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa dalam rangka menyikapi rencana eksodus mahasiswa Papua, Jumat (13/9/2019) di Gedung Negara, Jayapura.

Dikatakan, kriminalisasi yang tidak ada penyelesaian akhirnya menjadi salah satu penyebab para mahasiswa memilih meninggalkan kota study-nya dan kembali ke Papua dan Papua Barat.

Loading...
;

“Ini menjadi bukti bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Negara. Sekarang Negara bilang minta maaf. Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, dan tidak hanya dengan kata maaf. Kita harus tau dulu apa keinginan dari para mahasiswa, jadi kita jangan berspekulasi soal keinginan mereka,” ujarnya.

Namun persoalan yang diinginkan para mahasiswa tersebut belum bisa dijawab karena hingga kini para mahasiswa yang meninggalkan kota study tersebut belum mau berkomunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Papua.

“Waktu di Surabaya dan Malang saja Gubernur Papua dan rombongan ditolak. Ini yang harus kita cari tau bersama kenapa ditolak, dan saya lihat proses hukum terhadap orang yang melakukan ujaran rasisme dan persekusi belum diproses dengan tuntas. Dan yang terakhir soal pelaku penembakan terhadap masyarakat di Wanghete juga apakah sudah dihukum? Belum. Ini yang harus dijelaskan oleh pihak aparat keamanan,” katanya.

Di tempat yang sama Kapolda Papua Irjen Pol. Rudolf Rodja mengatakan, Polda Jatim telah menetapkan sejumlah tersangka yang melakukan ujaran rasisme di asrama Kamasan Surabaya dan Malang termasuk oknum TNI.

“Prosesnya sedang berjalan. Kami tetap menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara ini. Yang salah tetap kami hukum, dan tidak mengenal apakah dia Polri atau TNI. Tetap dihukum, dan prosesnya sedang berjalan,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top