Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kriminalisasi Veronica Koman, pengacara HAM Papua yang “dibenci” Jakarta

Veronica Koman (memegang poster paling depan) ikut dalam aksi tidur di depan Istana Negara menuntut penyelesaian kasus Paniai Berdarah Desember 2014 – Jubi/Zely A

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – “Kepolisian itu Orwellian. Memainkan bahasa untuk [mengaburkan] represifitas, padahal dalam KUHAP tidak ada istilah “pengamanan”, yang ada “penangkapan”” kata Vero, awal Desember 2018 lalu. Saat itu, Jubi meminta pendapatnya soal kasus-kasus penangkapan para demonstran di Papua yang selalu disebut aparat keamanan sebagai ‘pengamanan’.

Veronica Koman, sering dipanggil Vero, kini dijadikan tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sejumlah tiga delik disangkakan kepadanya, pasal berlapis: UU ITE, Pasal 160 KUHP soal penghasutan, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kali ini polisi tidak pakai eufemisme (penghalusan). Vero dituding provokator, ditetapkan buron, dan polisi meminta bantuan interpol untuk menemukannya di luar negeri. Terakhir, akun rekening banknya terancam diblokir, paspornya terancam dicabut.

Tiba-tiba seorang Vero dianggap berbahaya bagi Jakarta. Saat Jubi meminta tanggapan atas status hukum terbarunya itu, pengacara publik muda perempuan ini memilih diam saja.

Loading...
;

Pembela HAM alih alih provokator

Vero ditetapkan menjadi tersangka pada 4 September 2091 lalu, beberapa hari setelah delapan aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ditahan atas dugaan makar. Vero menjadi orang non-Papua kedua setelah Surya Anta Ginting, koordinator Free West Papua, yang dijadikan tersangka makar terkait masalah Papua.

Dilansir tirto.id (4/9/2019) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) menudingnya sebarkan hoaks dan provokasi terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya. “VK salah satu yang aktif membuat provokasi, di dalam maupun luar negeri untuk menyebarkan hoaks, dan provokasi [di media sosial],” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Surabaya, Rabu (4/9/2019).

Di antara bukti yang mendasari keputusan penyidik Polda Jatim menjadi Vero sebagai tersangka adalah cuitan di akun twitter @VeronicaKoman. Luki menyebut, twit Veronica memuat provokasi dan informasi yang tidak benar.

Amnesty International Indonesia, dikutip Antara (4/9), menganggap tindakan Polda Jatim mempersangkakan Koman justru memutasi masalah yang sebenarnya bersumber dari ujaran rasial dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Penetapan Vero sebagai tersangka juga dinilai mengaburkan masalah yang memicu gelombang unjukrasa anti rasisme, yaitu kebijakan Polda Jatim menggunakan kekuatan yang berlebihan di asrama mahasiswa itu pada 17 Agustus 2019 lalu.

Apabila informasi Veronica Koman dianggap tidak akurat, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid polisi semestinya memberikan klarifikasi, bukan malah menetapkan aktivis itu sebagai tersangka.”Penetapan tersangka tersebut menunjukkan pemerintah dan aparat negara tidak paham menyelesaikan akar permasalahan Papua yang sudah lebih dari dua minggu ini menjadi pembicaraan publik,” ujar Usman dalam keterangan pers di Jakarta.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sandrayati Moniaga juga mengkritik penetapan Veronica Koman dan Surya Anta sebagai tersangka makar. Wakil Ketua Komnas HAM itu mengatakan alih alih dijadikan tesangka, Koman dan Surya seharusnya justru masuk dalam deretan pembela HAM atau human right defender yang harus dilindungi.

“Dalam kasus ini, Surya dan Vero sejak di LBH Jakarta [membela] teman-teman Papua. Jadi harus dilihat bahwa posisi mereka memang sebagai human right defender. Pembela HAM di dalam mekanisme PBB itu harusnya mendapat perlindungan yang lebih dari negara. Karena mereka berperan dalam pemajuan hak asasi manusia,” lanjutnya.

Membela HAM minoritas

Mengutip catatan tirto.id (4/9) Veronica Koman selain pernah tercatat sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, juga bekerja sebagai pengacara yang mengadvokasi isu minoritas dan kelompok rentan, pencari suaka.  Pada 2016, Veronica pernah tergabung dalam tim kuasa hukum yang mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendesak pemerintah membuka dokumen laporan Tim Pencari Fakta kasus Munir, aktivis HAM yang dibunuh pada dekade 2000-an.

Veronica juga pernah getol menolak pemidanaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu dibui karena kasus penodaan agama. Orasinya saat demo menuntut pembebasan Ahok malah sempat berujung pada pelaporan dirinya ke polisi pada Mei 2017. Pelaporan itu buntut dari orasinya yang menyebut “rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY.”

Orasi Veronica pun memicu Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan akan memaksanya “meminta maaf secara terbuka kepada Jokowi.” Bahkan, Tjahjo sempat menyebarkan data pribadi Veronica ke sebuah grup WA wartawan. Tindakan Tjahjo itu menuai protes dari banyak aktivis.

Dicintai Papua

Di Timika, penghujung Mei 2019 lalu, perempuan ini sibuk mendampingi dua tahanan politik Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Sem Asso dan Yanto Awerkion, yang dituding makar. Dia juga salah satu pengacara yang tergabung dalam Pengacara HAM Papua dan mengirimkan somasi kepada Kapolres Mimika atas tuduhan menduduki Sekretariat KNPB Mimika secara ilegal.

Vero, bersama kolega-koleganya di LBH Jakarta memulai advokasi HAM Papua sejak akhir 2014 saat pecahnya kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014. Kemudian dia juga aktif,  mendampingi mahasiswa/mahasiswi Papua dalam berbagai demonstrasi damai.  Setelah memilih menjadi pengacara publik diluar LBH pun Vero tetap melanjutkan advokasinya terhadap orang-orang Papua yang dipaksa berhadapan dengan hukum Republik Indonesia.

Jefri Wenda, mantan ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pertama kali mengenalnya saat Vero telibat advokasi aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), pada 1 Desember 2015. “Sejak persiapan aksi 1 Desember di Jakarta saya mengenal dia. Sejak itu dia selalu ada buat kami,” kata Wenda kepada Jubi Minggu, 8 September 2019.

“Disaat kami berhadapan degan situasi yang teramat sulit dalam aksi-aksi damai di Jakarta, saat Polda Metro Jaya menolak surat pemberitahuan aksi, menghadang aksi karena tidak ada surat izin, menangkap dan membubarkan aksi, disitulah Veronica Koman hadir sebagai pendamping hukum kami,” papar Wenda.

Wenda bilang Vero selalu ‘pasang badan’ di depan barisan aksi untuk bernegosiasi, berdialog dengan pihak kepolisian demi kelancaran aksi. “Tidak pernah tidak, dia selalu ada untuk kami, bahkan hingga saat ini,” ujarnya.

Terkait isu Papua, Vero kerap bersuara keras di media soal pelanggaran HAM di Papua dan menjadi bagian tim pembela hukum aktivis-aktivis Papua hingga kini. Ia pun menjadi salah satu dari puluhan pengacara dalam pengajuan uji materi pasal-pasal makar di KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017.

Saat pemerintah RI memblokir internet di Papua pada 23 Agustus 2019, Veronica bersama Jeniffer Robinson (advokat Inggris) menyurati Pelapor Khusus PBB David Kaye dan Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR). Keduanya mengingatkan pemblokiran itu mempersulit jurnalis dan aktivis HAM memantau situasi dan kekerasan di Papua.

Usai penetapannya jadi tersangka, Veronica pun masih sempat mengunggah beberapa info terkini soal situasi Papua lewat akun twitternya. Salah satunya soal penahanan 20 warga di Merauke.

“Saya belum pernah jumpa dengan perempuan Indonesia yang berani ‘pasang badan’ untuk bangsa Papua seperti dia, berani mati. Sosok seperti dia dulunya hanya saya jumpa dalam artikel biografi pejuang perempuan di seluruh dunia, seperti Rosa Luxemburg, Laila Khalid, yang gigih dan berani memperjuangkan hak-hak rakyat tertindas,” ungkap Jefri Wenda terkait pembelaan Koman.

Wenda menuturkan kesan mendalamnya saat Vero ada di depan pada momen setelah deklarasi FRI WP pada 29 November 2016. Waktu itu AMP dan FRI WP melakukan aksi terpusat di Jakarta, 1 Desember 2016, dengan mobilisasi massa dari Jawa dan Bali, didukung mahasiswa-mahasiswa Indonesia dari Ternate, Ambon dan Morotai.

“Saat aksi kami dihadang oleh ratusan aparat berseragam lengkap, disitulah Vero hadir sebagai pendamping hukum untuk aksi kami. Ketika kami dipaksa membubarkan diri oleh pihak polisi, kami bertahan, walau aparat mulai menggunakan Water Cannon untuk menyemprot massa aksi agar bubar. Berkali-kali kami disemprot, namun massa aksi (Papua dan non-Papua) tak gentar dan menari (waita). Kami lalu ditahan, termasuk saya dan Surya Anta, di Polda Metro Jaya,” kenang Wenda sambil menyebutkan bagaimana Veronica tetap dampingi mereka hingga dibebaskan.

“Itu pegalaman yang tidak bisa saya lupa, berjuang, bergandengan tangan dengan kawan-kawan Indonesia dan pendamping hukum yang keras kepala terhadap pemerintah namun baik hati terhadap rakyat tertindas,” papar Wenda menutup pembicaraan.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top