Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kuasa hukum surati Mendagri, enam calon anggota MRPB segera dilantik

Yuliyanto, ketua tim kuasa hukum enam calon anggota MRPB – Jubi/dokumentasi pribadi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Ketua tim kuasa hukum enam calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Yuliyanto, telah mengirim surat permohonan eksekusi putusan perkara para kliennya kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sejak tanggal 13 Desember 2019 lalu.

Dalam surat permohonan bernomor 089/ SK/ Y&A/ XII/ 2019, Yuliyanto menjelaskan bahwa para kliennya telah menjalani proses sesuai hukum yang berlaku di negara ini dari PTUN Jayapura hingga Mahkamah Agung. Namun pelaksanaan amar putusan perkara aqua terhambat di tingkat Provinsi Papua Barat.

“Kami mohon Bapak Menteri dengan segala kewenangan untuk segera melakukan pelantikan enam klien kami sebagai anggota MRPB pada kesempatan pertama,” ujar Yuliyanto, kepada Jubi melalui siaran persnya, Selasa (21/1/2020).

Dikatakan Yuliyanto, kepatuhan terhadap hukum harus ditunjukkan oleh petinggi negara dalam melaksanakan amar putusan PTUN Jayapura dan MA terhadap enam kliennya.

“Pelantikan enam klien saya wajib dilaksanakan agar kepastian hukum bisa dirasakan kebenarannya bukan hanya sebatas retorika saja di Negara Republik Indonesia,” ujar Yuliyanto.

Terpisah, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Biro Hukum Pemprov Papua Barat, telah mengeluarkan keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 224/4/1/2020 pada tanggal 17 Januari 2020, tentang pembatalan dan pengesahan nama-nama anggota MRPB masa keanggotaan 2017-2022 berdasarkan putusan MA Nomor 170 K/TUN/2019 dan Nomor 180 K/TUN/2019.

Loading...
;

Berikut lampiran keputusan Gubernur Papua Barat tersebut menyatakan anggota MRPB yang dibatalkan dan disahkan adalah Yusak Kambuaya (unsur Agama) dibatalkan dan disahkan oleh Yafet V. Wainarisi; Amiruddin Sabuku (unsur Adat Kabupaten Kaimana) dibatalkan dan disahkan oleh Ismael I. Watora;  Agustina Hombore (unsur Perempuan Kabupaten Fakfak) dibatalkan dan disahkan oleh Lusia I. Hegemur;  Septer Werbete (unsur Adat Kabupaten Teluk Bintuni) dibatalkan dan disahkan oleh Rafael Sodefa; Levinus Wanggai (unsur Agama) dibatalkan dan disahkan oleh Pdt. Leonard Yarolo; dan Flora Rumbekwan (unsur Perempuan Kabupaten Teluk Wondama) dibatalkan dan disahkan oleh Aleda E. Yoteni. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top