Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kuasa Pengguna Anggaran di Papua akan mulai pakai Kartu Kredit Pemerintah

Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kuasa Pengguna Anggaran dari 356 Satuan Kerja instansi vertikal atau penerima Dana Alokasi Khusus di Papua akan menguji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam membayar belanja Negara. Sejumlah 40 persen belanja Negara di setiap Satuan Kerja akan dibayar Kartu Kredit Pemerintah, dan 60 persen lainnya tetap dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Donovan Sjarif menyatakan di Papua terdapat 651 Satuan Kerja (satker). Dari jumlah itu, 356 Satuan Kerja wajib memakai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai mekanisme baru pembayaran belanja Negara.

Donovan menyebut, pembayaran belanja Negara memakai Kartu Kredit Pemerintah itu diterapkan sejak 30 Agustus 2019. “Sejumlah 356 satker tersebut  sudah menandatangani perjanjian kerjasama penerbitan KKP dengan bank mitra kerjanya,” ujar Donovan saat dihubungi melalui telepon pada Rabu (28/8/2019) pekan lalu.

Menurut Donovan, dari 356 satker yang harus membayarkan 40 persen belanja Negaranya dengan KKP itu, baru 40 satker yang telah memegang KKP. “Sebagian yang belum terbit karena antri menunggu pencetakan KKP di kantor pusat bank mitra kerja masing-masing satker,” kata Donovan.

Loading...
;

Regional CEO Bank Mandiri Papua, I Gede Raka Arimbawa mengungkapkan pihaknya merupakan mitra dari 246 satker yang ada di Papua. Dari jumlah itu sejumlah 181 satker telah melakukan perjanjian kerjasama penerbitan KKP. Arimbawa menyatakan dari 181 satker yang telah meminta penerbitan KKP itu, baru tiga satker yang telah KKP, dan KKP bagi empat satker lain dalam proses pembuatan.

Sementara proses penerbitan KKP bagi 107 masih menunggu pemeriksaan perjanjian kerjasama oleh manajemen pusat Bank Mandiri. Selain itu, ada sejumlah 50 perjanjian kerjasama yang tengah dalam proses perbaikan, dan ada 17 satker yang belum menyerahkan perjanjian kerjasama kepada Bank Mandiri.

Head of Consumer and Ritel BNI Papua, Jacobus J. Chandra mengaku pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah daerah di Papua terkait penggunaan KKP dalam pembayaran belanja Negara satker pemerintah daerah. Jacobus mengeluhkan terlalu seringnya terjadi pergantian pejabat organisasi perangkat daerah di Papua. “Sebab, Kartu Kredit Pemerintah akan dipegang oleh orang tertentu, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran,” kata Jacobus.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top