Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kubu penolak pemekaran Papua Tengah dituding bukan penduduk Nabire

 

Masyarakat Adat pesisir Nabire saat melakukan orasi di Kantor DPRD Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, – Koordinator demo pro pemekaran Provinsi Papua Tengah (PT) dengan ibu di Nabire menilai, jika ada orang yang menolak pemekaran PT, tentunya pihak kontra tersebut bukanlah orang yang memiliki KTP Nabire dan memiliki tujuan lain.

“Saya rasa pasti ada sekelompok orang yang menolak pemekaran Provinsi PT ibu kota di Nabire. Mereka pasti punya kepentingan lain dan tidak tahu asal usulnya dari mana. oleh sebab itu, bagian ini menjadi pengecualian bagi kami enam suku pemilik hak ulayat di Nabire,” ujar Saul dalam aksi demo mendukung pemekaran Provinsi PT di Kantor DPRD Nabire. Jumat (05/07/2019).

Menurut Kepala Suku Yaur ini, masyarakat adat dari enam suku di pesisir Nabire sebagai pemilik hak ulayat telah sepakat dan mendukung sepenuhnya pemekaran Provinsi PT. Ada dua pernyataan sikap yang disampaikan, dan diharapkan agar DPRD Nabire dapat melanjutkan kepada pemerintah, baik daerah sampai pusat.

Karena pihaknya berpendapat bahwa program pemekaran tentunya akan membuka isolasi daerah yang belum terjangkau melalui proses pemekaran.

Loading...
;

“Oleh sebab itu kami berharap, jika ada kelompok yang berseberangan dengan kami jangan dan lebih baik ikut mengambil bagian dalam mendorong proses pengembangan pembangunan di daerah ini,” terang Saul.

Dua pernyataan sikap, lanjut Saul, pertama adalah menerima rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua Tengah yang segera diresmikan oleh Presiden RI yang beribu kota di Kabupaten Nabire. Kedua, menolak dan tidak akan terlibat dalam aksi demo dalam menentang pihak – pihak yang kontra terhadap pemekaran.

“Jadi kami atas nama masyarakat adar dari enam suku pemilik hak ulayat yakni, suku Wate, suku Yerisiam gua, Yaur, suku Umar, suku Napan/goa dan suku Moora, sudah sepakat untuk mendukung pemekaran,” tegasnya.

Dikatakan Waiwowi, pihaknya menyadari bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOM) belum diizinkan pemerintah sejak tahun 2018 silam. Namun, dengan aksi yang disampaikan ini, semoga MOU segera dicabut dan sementara pemekaran terwujud.

Dia juga bilang bahwa beberapa waktu silam Pemkab Nabire telah bertemu dengan pemerintah pusat terkait pemekaran Papua Tengah.

“Jadi bagian ini masyarakat adat dari enam suku pesisir Nabire memberi dukungan penuh kepada pemerintah,” katanya.
Masih menurut Saul Waiwowi, Nabire sangat layak menjadi ibu kota provinsi sebab selain memiliki luasan wilayah yang cukup besar, juga letaknya strategis jika dibandingkan dengan wilayah lain.

“Jadi sekali lagi kami dukung pemekaran bahwa sudah kami siapkan tempat untuk perkantoran di wilayah barat yakni daerah Wanggar sejak beberapa tahun lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil ketua II, DPRD Nabire Mercy Kegou saat menerima masyarakat pro pemekaran PT mengatakan bahwa pada prinsipnya pihak legislatif Nabire sangat mendukung penyampaian aspirasi masyarakat enam suku.

“Sehingga aspirasi ini akan kami bahas bersama anggota dewan lainnya dalam rapat internal,” tandasnya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top