Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kunjungan Jokowi ke Papua lebih menyerupai tamasya

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengacara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua, Gustaf Kawer menilai Presiden Jokowi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah Papua. Jokowi lebih membuang energi, anggaran, dan waktu untuk mengunjungi Papua, tanpa satu niat baik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Hal itu dinyatakan Gustaf Kawer di Jayapura, Papua, Selasa (29/10/2019). “Kunjungan Jokowi tanpa [disertai upaya] penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, sama seperti ke Papua hanya sekedar bertamasya, tanpa berempati kepada masyarakat setempat,” ungkap Kawer.

Sejak Minggu (27/10/2019), Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua. Pada Senin (28/10/2019), Jokowi meresmikan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Papua.

Kawer menyebut kunjungan Jokowi benar-benar serupa tamasya, karena 13 kunjungan Jokowi tidak mengubah situasi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi warga di Papua. Sejumlah 13 kunjungan itu juga tidak mempercepat upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Papua.

Loading...
;

“[Pasca banyak kunjungan itu], masalah HAM di Papua malah bertambah. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM [di masa lalu malah] mengalami langkah mundur, karena berkas kasus Wasior dan Wamena dikembalikan Kejaksaan Agung kepada Komisi Nasional HAM RI,” kata Kawer.

Ia berharap pada pemerintahan periode kedua Jokowi mampu menunjukkan kemauan pemerintahannya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Penyelesaian itu harus meliputi berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa 1963, pada saat penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera tahun 1969, pasca Pepera 1969, hingga berbagai kasus pelanggaran HAM pada era Reformasi.

Pernyataan senada datang dari aktivis United Liberation Movement for West Papua, Markus Haluk. Ia menilai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua pada 27-29 Oktober 2019 tidak bermanfaat bagi orang Papua. Kunjungan itu lebih menonjolkan agenda politik ekonomi yang berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, dan mengabaikan rasa keadilan orang Papua yang terluka akibat rasisme dan berbagai kekerasan terhadap orang Papua.

Kunjungan itu dikritik oleh Direktur Eksekutif Kantor United Liberation Movement for West di Papua Barat, Markus Haluk sebagai pencitraan yang tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Haluk menyebut politik ekonomi Jokowi yang berorientasi kepada pembangunan infrastruktur adalah bentuk pendudukan Indonesia atas Papua.

“Jokowi tidak bisa lagi terus menerus membangun pencitraan di Papua. Politik pembangunan ekonomi semata-mata bentuk nyata [dari] politik pendudukan Papua secara masif dan sistematis,” ungkap Haluk.

Haluk menyatakan Jokowi seharusnya memahami kondisi dan aspirasi rakyat Papua yang selama dua bulan terakhir berjuang melawan politik rasisme Indonesia. Rakyat Papua turun ke jalan untuk mengecam kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019. Alih-alih mendapatkan keadilan atas kasus itu, rakyat Papua justru menghadapi tindakan represif aparat yang menembak, menangkap dan memidanakan puluhan orang.

“Selama [gelombang aksi] tolak rasisme, sudah ada 44 orang Papua mati, [termasuk karena] ditembak. Ada puluhan orang menjadi tersangka. Banyak orang asli Papua lainnya sedang menderita karena terluka tembak,” ungkap Haluk.

Ribuan orang juga mengungsi sebagai dampak dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua. Markus Haluk mencontohkan, para pengungsi Nduga di Jayawijaya mengungsi pasca amuk massa di Wamena pada 23 September 2019 lalu. Para mahasiswa Papua yang bersekolah di berbagai kota studi di Indonesia juga telah pulang ke Papua, meninggalkan kuliah mereka.

Bukannya menindak para pelaku rasisme di Surabaya, pemerintah justru memakai dalil keamanan untuk menambah jumlah polisi dan tentara di Papua. Pasukan tambahan yang berjumlah sekitar 10 ribu orang itu terus dikerahkan untuk menguasai berbagai sudut kota maupun perkampungan. “Hari ini rakyat Papua sedang bergumul dan melawan politik rasisme Indonesia,” kata Haluk.

Haluk menyebut sudah tiba waktunya bagi Jokowi untuk menghentikan politik pencitraan seperti kunjungan atau pembangunan infrastruktur di Papua. “Sudah waktunya bagi Indonesia [untuk] menyelesaikan masalah Papua secara demokratis dan beradab melalui mekanisme referendum. Sudah waktunya pula membuka akses bagi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, jurnalis asing, maupun diplomat internasional untuk datang ke Papua,” kata Haluk.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top