Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Lahan kritis di Sulteng mencapai 264 ribu hektare

Ilustrasi kekeringan, pixabay.com

Kawasan lahan itu terancam bencana hidrometerologi pada masa mendatang.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Palu, Jubi – Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai 264.874 hektare,  dan sangat berpengaruh terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Selain itu kawasan lahan itu terancam bencana hidrometerologi pada masa mendatang.

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan Nomor sk.306/menlhk/pdashl/das.0/7/2018 tercatat seluas 264.874 hektare lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulteng kritis,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah (Sulteng), Nahardi, saat peringatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) tingkat Sulteng, Sabtu, (30/11/2019).

Baca juga : Kemampuan Rehabilitas Lahan Kritis Di Papua Terbatas

Loading...
;

Pemkab Paniai Akan Tanam Bambu Kuning di Lahan Kritis

KLH: Ada 24 Juta Hektare Lahan Kritis di Indonesia

Nahardi  menyatakan luasan lahan iu menjadi alasan pemprov Sulteng bertindak bersama-sama dan secara berkelanjutan mengurangi luasan lahan kritis dengan aksi konkret. “Di antaranya melakukan penanaman pohon,” kata Nahardi menambahkan.

Menurut dia, sepanjang tahun 2019 Pemprov Sulteng sudah merehabilitasi 2.808 hektare lahan hutan yang tersebar di sejumlah daerah melalui sekma hutan rakyat, reboisasi, agroforestry. “Langkah itu sebagai  pemulihan lahan rawan bencana di luar maupun di dalam kawasan hutan,” katanya.

Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi, menyatakan telah menalkukan gerakan menanam kembali yang bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh pihak untuk menyelamatkan sumberdaya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidrometeorologi.

“GNPDAS merupakan pengembangan atas agenda tahunan penanaman pohon pada kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dengan perspektif yang lebih luas yaitu pemulihan lahan kritis di hulu DAS,” kata Rusli.

Langkah itu dinilai selaras dengan arahan Presiden yang menyebut penanganan lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif. “Dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis dan teknik pembibitan serta mengaktifkan semua unsur/elemen dengan melibatkan masyarakat,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top