HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Lahan tujuh perusahaan di Kalbar disegel

Ilustrasi lahan, pixabay.com

Terindikasi terdapat hotspot di sekitar kawasan perusahaan tersebut.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pontianak, Jubi – Lahan yang dikelola tujuh perusahaan di Kalimantan Barat disegel oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penyegelan dilakukan karena terindikasi terdapat hotspot di sekitar kawasan perusahaan tersebut.

“Ada tujuh perusahaan yang kita segel dengan melakukan pemasangan plang yang menyatakan lokasi perusahaan itu akan dilakukan penyelidikan terkait indikasi karhutla,” kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridhosani, Senin, (12/8/2019).

Baca juga : Sebagian Besar Lahan Masyarakat di Boven Digoel Telah Dijual Ke Perusahaan

Loading...
;

Disbun Papua Belum Tahu Soal Ada Perusahaan Bakar Lahan

Polda Tunggu Laporan Penyidik Perusahaan Bakar Lahan

Lahan yang dipasang plang oleh KLK antara lain mililik  PT MHS, PT UKI, PT DAS, PT JKN, PT SUN, PT PLB dan PT SP. Sebagaian perusahaan itu ini sebagian besar ada di Kabupaten Kubu Raya.

“Selain tujuh perusahaan tadi, saat ini tim juga sedang melakukan pendalaman terhadap PT NSL di Mempawah, PT PNS dan PT YYS di Ketapang,” ujar Rasio menambahkan.

Dia mengatakan penyegelan tersebut dilakukan pada lahan yang terbakar, sehingga perusahaan tidak bisa menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas usaha.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sudah memanggil manajemen tujuh perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi adanya titik api di sekitar kawasan perusahaan.

“Perlu kami sampaikan bahwa ada tanggung jawab mutlak dari perusahaan untuk menjaga lingkungan di sekitar kawasan mereka,” kata Rasio menjelaskan.

Menurut dia, laporan data yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar terdapat puluhan perusahaan yang terindikasi lahannya terbakar, hal itu sebagai alasan akan terus diselidiki. “Kemungkinan nantinya akan ada lebih banyak perusahaan yang kita segel,” katanya.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan memberikan sanksi administrasi kepada sejumlah perusahaan itu untuk memperbaiki manajemen lingkungan dan bertanggung jawab penuh terhadap kebakaran lahan yang terjadi. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top